 |
| Jurnalisme warga. (Ilustrasi: iyakan.net) |
DutaIslam.Com - Seiring media besar yang kian mesra dengan pemodal besar-apalagi pemodal besar yang berkelindan di bisnis politik-obyektifitas pemberitaan dan keberpihakan media juga dipertanyakan oleh bagian dari media itu sendiri, wartawannya. Akhirnya dibangunlah narasi jurnalisme warga.
Pertama, narasi ini ingin menjelaskan bahwa pemberitaan tidak seharusnya dimonopoli bahkan oleh wartawan itu sendiri. Berita di daerah tertinggal yang kalah news values-nya dibanding nikahan artis, membuat media di era kolaborasinya dengan pemodal besar akan gampang diketahui berita mana yang akan mereka tampilkan sebagai headline.
Atas dasar keresahan itulah, jurnalisme warga menjembatani rasa haus keadilan masyarakat di daerah terpencil yang jalan penghapusan dahaga pertamanya adalah keluhan mereka didengar dunia luar, tetap memungkinkannya upaya penghapusan dahaganya. Setiap warga akhirnya bisa menyampaikan keresahannya, tidak peduli sebetapa terpencil daerahnya.
Kedua, jurnalisme warga ini juga bisa jadi alternatif untuk mencounter gaya click bait media-media besar yang sulit menjual berita-berita ketidakadilan. Selain itu, media yang pembesarnya berkelindan di area pollitik ingin dideligitimasi melalui warga sipil yang mampu menyuplai berita tanpa harus ber name tag wartawan, tentu tetap mengedepankan kode etik jurnalistik.
Meski secara hukum tidak bisa dilindungi UU Pers, Jurnalisme warga ini tetap berkembang di tengah pasal-pasal karet UU ITE. Medianya berkembang, platform apapun digunakan.
Seiring bergulirnya waktu, jurnalisme warga dipakai menggalang kekuatan politik dari sektor apapun dan manapun, termasuk golongan keagamaan. Bermodal jurnalisme warga sebagai platform persuasif dan agitatif, mereka menjadi tokoh masyarakat yang diulamakan secara paksa.
Tengku Julkarnain dan Haikal Kasan (bukan nama sebenarnya) menjadi contoh sosok dilema jurnalisme warga (lihat dalam kasus Tashrif dan pendefinisian kata kafir). Saat kekuatan masyarakat sipil dibangun untuk menyampaikan informasi yang kemungkinan sulit diberitakan media main stream yang gigantic, sosok itu masuk mewakili kelompok yang ideologinya mereka anggap akan sulit ditampilkan di media yang dimkasud tadi. Akhirnya mereka didukung oleh sekelompok orang seideologi, tentu saja penciptaan masyarakat dengan ideologi tertentu ini terbentuk seiring sosok tadi menggunakan semangat yang ada dalam jurnalisme warga.
Sekarang, masyarakat bukannya diminta waspada pada jenis jurnalisme warga yang berciri siapapun boleh memperjuangkan penghapusan dahagnya atas rasa keadilan, tetapi penyampaiannya itu sendiri yang harus diawasi masyarakat untuk ditimbang dengan kode etik. Tidak hanya kode etik jurnalistik, melainkan kode etik keagamaan yang secara normatif nilai-nilai dan ukurannya sudah ada di tengah kehidupan masyarakat.
kita harus sadar banyak tokoh yang mendulang capaian akibat semangat jurnalisme warga ini, mereka bisa saja menyampaikan keresahan sosial secara persuasif dan agitatif, tetapi selama kode etik jurnalisme dan norma keagamaan tidak ketat penegakannya, ya jurnalisme warga tadi semangatnya akhirnya terdeligitimasi oleh dirinya sendiri.
Setiap orang memang boleh memproduksi berita, tetapi, kode etik jurnalistik seperti cover both side, harus digunakan secara ketat tanpa kompromi. [dutaislam.com/gg]
Ahmad Muqsith, IKA PMII Walisongo.
