 |
| Felix Siauw. Foto: Istimewa. |
Felix memenuhi syarat tersebut. Muslimah Day dihadiri sejumlah peserta yang entah jumlahnya berapa orang. Kata Felix banyak. Bahkan Muslimah Day dibuka Ketua DPRD Bandung Edwin Bules Sanjaya.
Sampai di sini acara Muslimah Day yang mendatangkan Felix tidak ada masalah. Aman dan terkendali. Ceramah Felix pun tidak keluar dari jalur NKRI dan Pancasila.
Yang tidak terkendali adalah Felix sendiri. Kesempatan ceramah yang diberikan kepada dirinya dijadikan bahan untuk playing fictim dan melancarkan kritik kepada para penolak sebelumnya. Felix mengkritik Warga Pasundan Bergerak.
Kritik Felix disampaikan melalui sebuah tulisan berjudul "Khayalan" yang diposting di akun Instagramnya, Ahad 04 Agustus 2019. Menurut Felix kekhawatiran Kelopok Warga Pasundan Bergerak mengenai ceramahnya hanyalah sebuah hanyalan. Argumennya di dasarkan pada kenyataan bahwa Felix tidak menyampaikan materi yang anti-NKRI.
Berikut ini beberapa kutipan dari tulisan Felix:
"Sebelumnya beberapa yang mengatasnamakan warga pasundan menolak dan mengancam membubarkan acara dengan tuduhan bahwa acara ini bakal menyebabkan ketegangan, perpecahan, propaganda, anti NKRI, anti Pancasila, radikal dan sebagainya."
"Ternyata semuanya khayalan saja. Yang terjadi acara, acara dibuka oleh Ketua DPRD Bandung yang shalih, kang @edwinbulessanjaya, mewakili penyelenggara pemerintahan Bandung, menjelaskan posisi bahwa Islam justru menjadi ruh bagi Indonesia, termasuk Pancasila."
"Ternyata semua yang dikhawatirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab hanya khayalan, faktanya ibu-ibu segala usia hadir dengan anak-anak mereka, kerinduan mereka akan ukhuwah yang memadukan mereka duduk dan khusyu mendengarkan materi"
"Lucu, zaman now, ibu-ibu lebih pemberani dibanding mereka yang mengaku pembela negeri, anti radikal, yang takut hanya dengan isu. Ibu-ibu ternyata lebih toleran dan mau berbaik sangka ketimbang mereka yang mengaku-ngaku palin toleran tapi menebar fitnah"
Anda bisa baca sendiri bagaimana Felix membuat narasi untuk mematahkan lawannya. Dengan ungkapan tersebut, Felix secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa penolakan atas dirinya adalah kesalahan. Felix sendiri tidak merasa bersalah. Padahal, tidak sesederhana dalam menilai mengapa Felix mendapat penolakan. Menolak Felix adalah menolak rekam jejak dan ideologinya yang berpotensi mengancam NKRI.
Secara akal sehat Felix yang merupakan tokoh HTI jelas tidak akan kampanye khilafah di Muslimah Day. Acara tersebut sudah diawasi. Jika Felix kampanye khilafah di acara tersebut sama halnya dengan bunuh diri. Aparat bisa langsung menurunkan Felix dari panggung.
Di sisi lain, keputusan Felix untuk berceramah atau tidak berlangsung dengan mediasi. Seharusnya segala persoalan sudah selesai di mediasa. Semestinya tak ada lagi yang saling menghantam dan menjelekkan.
Sampai di sini Kelompok Warga Pasundan Bergerak bisa dikatakan kalah selangkah dengan Felix. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa setelah Felix diizinkan ceramah. Sementara Felix sendiri dengan pongahnya melancarkan kritik dan menyalahkan mereka.
Inilah strategi licik tokoh HTI. Mengapa licik? memang, tokoh HTI seperti Felix sudah tidak lagi santer kampanye khilafah sejak HTI diburkan pada 2017 lalu . Tapi yang harus terus diingat Felix belum pernah menyatakan sumpah setia kepada NKRI. Sebaliknya, Felix terus gencar mengkritik pemerintah dengan logika HTI-nya. Bukan logika aturan yang sesuai dengan prinsip undang-undang.
Contoh ini bisa dilihat dari tulisan Felix berjudul "Males Mikir, Salahin yang Lain Aja" yang baru diposting Sabtu 03 Juli 2019. Berikut kutipan langsung tulisan Felix yang menyorti polemik FPI tersebut:
"Saya nggak kaget ketika efpei dipersulit oleh penguasa saat ini. Saya menduga keras, deradikalisasi yang digaungkan penguasa, sebenarnya de-islamisasi. Dan efpei termasuk yang teguh dengan Islam"
"Sayangnya, tafsir siapa yang radiakal dan siapa yang tidak, hanya ada pada penguasa dan alat-alatnya. Label radikal, anti-NKRI, anti Pancasila, seenaknya dipakai untuk siapapun yang berbeda."
Felix menuduh bahwa apa yang dilakukan pemerintah terhadap FPI bagian dari de-islamisasi. Padahal kita tahu bahwa polemik FPI berangkat dari adanya konsep khilafahnya. Ini sudah diakui oleh FPI sendiri, meskipun konsep khilafah FPI berbeda dengan HTI.
Sudah menjadi tugas pemerintah untuk menelusuri gerakan-gerakan yang melanggar undang-undang dan potensi merusak NKRI dan Pancasila. Pemerintah masih terus melakukan kajian terhadap FPI. Langkah pemerintah tentu saja berdasarkan undang-undang yang sudah disepakati bersama dan menjadi pedoman. Namun oleh Felix pemerintah yang ingin memberantas kelompok radikal diduga keras ingin menghilangkan islam (de-islamisasi). Ini jelas tuduhan dan tafsir serampangan Felix.
Felix juga menuduh pemerintah telah seenaknya menafsirkan siapa yang radikal dan siapa yang tidak. Padahal kita tahu bahwa pemerintah bergerak dan bertindak berdasarkan aturan undang-undang yang menjadi pedoman dan telah disepakati bersama. Sebaliknya bukan ikut tafsir radikal yang dipahami oleh Felix.
Masih percaya dan ingin ikut Felix? kalau kami mah, ogah!. [dutaislam.com/pin]
