 |
| Menristekdikti Mohamad Nasir. (Foto: ristekdikti.go.id) |
"Mengkaji ilmu pengetahuan di kampus silakan, yang tidak boleh adalah memilih itu sebagai ideologi, karena negara telah menetapkan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Pancasila," kata Nasir mengutip Antara, Rabu (31/7/2019).
Paham marxisme dan khilafah boleh dikaji dengan cara mengomparasi. Misalnya, lanjut Nasir, ketika bicara Pancasila sebagai ideologi Indonesia, bisa pula membahas ideologi negara lain yang menganut paham marxisme dan khilafah.
Kajiannya bisa berupa alasan mengapa paham tersebut dianut suatu negara. Bisa pula membahas riwayat ideologi diterapkan di negara tertentu.
"Batasannya adalah mengkomparasikan. Tapi Indonesia tidak pernah memilih itu, Indonesia telah memilih NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Nasir.
Kajian tentang paham marxisme dan khilafah pun hanya boleh dilakukan antara mahasiswa dan dosen. Tidak boleh membahas itu di luar kampus.
"Ini hanya untuk konsumsi internal di dalam kajian akademik, kalau kajiannya dibawa keluar berarti propaganda, itu tidak boleh," ujarnya.
Nasir kemudian meminta para rektor perguruan tinggi dan direktur politeknik untuk mendata nomor kontak dan media sosial dosen dan pegawai kampus serta mahasiswa. Itu berlaku di seluruh Indonesia untuk melacak penyebaran paham radikalisme.
"Kalau mereka terpapar radikalisme katakan tergabung HTI (Hizbut-Tahrir), maka nanti kita akan cek apakah benar, melalui profiling, kalau datanya sudah ada maka profiling-nya akan lebih cepat. Kalau memang itu terbukti, maka kita harus edukasi mereka, harus kembali ke NKRI," tuturnya. [dutaislam.com/gg]
Sumber: CNN Indonesia dengan judul asli: Menristekdikti Bolehkan Mahasiswa Kaji Marxisme dan Khilafah
