 |
| Kapolres Bogor AKBP Andi M Dicky Pastika. Foto: Poskotanews.com |
Narasumber yang akan bicara dalam forum itu adalah Abdul Qadir Hasan Baraja, yang disebut memiliki gelar Amirul Mukminin atau Khalifah. Padahal, dalam banyak kasus berbau teror lainnya, Baraja sering muncul namanya disebut-sebut.
Pihak Adz Dzikro sendiri, mengaku tidak menerima informasi adanya kegiatan yang kontroversial tersebut. "Adz-Dzikra saja kaget tiba-tiba ada undangan acara ini kesebar. Padahal izin belum ada, bahkan ada kabar ke kita pun engga'," tulis Alvin, pihak Adz-Dzikra, melalui akun Twitternya @alvin_411, beberapa hari lalu.
Alvin menyatakan Adz Dzikra menolak tegas acara tersebut kecuali sudah mendapatkan izin dari kepolsian. "Itupun mustahil karena acara ini bisa memecah belah antar kita dan memecah belah NKRI," ujarnya.
Soal siapa Abdul Qadir Baraja, infonya sangat mudah ditemukan di laman situs biografi. Abdul Qadir Hasan Baraja lahir pada tanggal 10 Agustus 1944 di Taliwang, Sumbawa. Ia adalah pendiri Darul Islam di Lampung pada tahun 1970, pendiri Pondok Pesantren Ngruki juga.
Abdul Qadir Hasan Baraja telah mengalami dua kali penahanan, pertama pada Januari 1979 berhubungan dengan Teror Warman, ditahan selama 3 tahun. Kemudian ditangkap dan ditahan kembali selama 13 tahun, berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal tahun 1985.
Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin, sebuah organisasi yang bertujuan untuk melanjutkan kekhalifahan Islam pada tahun 1997. Ia ikut ambil bagian dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia pada bulan Agustus 2000, tetapi tidak aktif menjadi anggota MMI (Majelis Mujahidin Indonesia).
Tahun 1979 setelah kasus Komji terlibat dengan Habib Husein, Abdul Qodir terlibat dalam peledakan Candi Borobudur, sehinga ditahan sampai masa Reformasi.
Dalam penjara itulah ia menyatakan telah menerima bai’at (sumpah setia) dari saudara Irfan dan Jaka untuk menjadi Khalifah. Dalam literatur dalil Islam, Abdul Qodir berpendapat tidak ada rumusan yang qath’i (paripurna) untuk mengangkat Khalifah, sehingga walau dengan 2 orang saja sudah cukup, maka sosialisasi Khalifah mulai dikumandangkan termasuk dalam pertemuan MMI tahun 2000, hingga sekarang.
Mengingat bahayanya Baraja dalam pertemuan tersebut, Kapolres Bogor, AKBP Andi M Dicky Pastika kepada wartawan mengatakan tegas bahwa pihaknya menolak memberi ijin terkait kegiatan khilafah di Azd-Dzikra Sentul Bogor.
Menurut AKBP Dicky, Azikra yang menjadi tempat pertemuan, sudah dilakukan penyelidikan. Pengelola Azikra juga sudah ditemui polisi. Dalam pertemuan dengan pengelola Azikra, polisi memberitahukan, jika kepolisian tidak memberi ijin atas kegiatan tersebut.
“Acara Khilafah di Sentul, polisi tidak akan beri ijin. Kegiatan ini melanggar undang-undang. Yang punya tempat Azikra juga setuju tempat tidak bisa dipakai,”kata AKBP Dicky Selasa (13/11/2018) di Mapolres Bogor, dikutip Dutaislam.com dari Poskotanews.com. [dutaislam.com/ab]
