 |
| Laut Indah Karimunjawa Jepara |
DutaIslam.Com - Karimunjawa itu beda. Sama-sama disebut Jawa, tapi ia adalah miniatur multikulturalisme Indonesia. Ada banyak suku yang menghuni wilayah seluas 107.225 Ha dengan 27 pulau itu. Di sana ada suku Jawa, Mandar, Bugis, Button, Bajo Sumatra dan juga Madura.
Karena penduduk di sana sifatnya diaspora, maka masyarakat Karimunjawa tidak bisa disebut sebagai orang pesisir walau mayoritas berprofesi sebagai nelayan (40.31 persen). Hasil asimilasi dan akulturasi antar suku yang menghuni di sana menjadikan Karimun memiliki identitas dan karakter yang unik, berbeda dengan yang lain.
Jumlah penduduk Karimunjawa yang mencapai 13 ribu lebih dan tersebar di 5 pulau, melahirkan cara pandang yang unik. Ada banyak tradisi yang menurut Hisyam Zamroni, dalam bukunya berjudul “Pendidikan Multikultural” (2014), membutuhkan sikap tolaransi, pulralis dan santun.
Misalnya, ia menyebutkan, di Karimunjawa ada tradisi shalat jenazah, shalat khusyuf, sistem pernikahan serta jual beli “urub” atau barter, yang antar warga memiliki praktik dan keyakinan masing-masing.
Baca: [Khianat] Tuduh Intoleran Soal Dauroh Pesantren Karimunjawa, MD Pilih Berhadapan dengan Warga?
Shalat jenazah saja misalnya, bagi suku Bugis, Mandar, Bajo dan Button, tidak diikuti oleh jamaah. Bagi mereka, urusan mengurus jenazah diserahkan kepada modin, penghantar menuju Allah karena dianggap paling sholeh.
Tradisi gerhana bulan juga unik. Bagi suku Bugis, Bajo, Mandar dan Button, saat gerhana adalah waktunya memberkahi anak gadis mereka dengan memandikan di 7 sumur agar dimudahkan jodohnya. Mereka tidak tidur saat gerhana bulan terjadi.
Sementara, bagi suku Madura dan Jawa, pada malam gerhana bulan terjadi, mereka terjaga dari tidur namun menabuh ember, panci dan lainnya untuk membangunkan linkungan sekitar, berharap berkah hasil pertanian mereka melimpah, tentu dengan selamatan, doa dan lainnya.
Banyak hal lain yang tidak bisa ditulis dalam artikel sederhana ini terkait tradisi dan budaya masyarakat Karimunjawa yang sudah berjalan selama puluhan bahkan ratusan tahun tanpa gejolak dan panas-panasan antar suku yang mayoritas SDM mereka itu hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), angkanya mencapai 51.51 persen.
Tuduhan bid’ah dan menganggap liyan sesat, kafir hampir tidak pernah terjadi. Sistem sosial dibangun atas kesadaran multikultural. Meski 99.99 persen berpenduduk muslim, mereka tetap menjaga keharmonisan dengan muslim lain yang rata-rata bertradisi sunni, aswaja an nahdliyyah.
Jika ikatan persaudaraan masyarakat Karimunjawa tidak kuat, maka, bisa jadi, tradisi jual beli “urub” atau dagang dengan sistem barter; solar dibayar beras, ikan dibayar minyak dan lainnya, akan mudah dituduh tidak sah. Kisruh, musuhan, saling hajar. Nyatanya tidak. Indah bukan?
Baca: Yayasan "Wahabi" Masuk Atas Nama Pesantren Muhammadiyah, Karimunjawa Memanas
Kesadaran hidup di pulau terpencil itulah yang membuat mereka saling tolong menolong tanpa membedakan agama, keyakinan dan suku. Mereka akan menolak jika mendengar ada warga asing yang masuk ke wilayah mereka dan berpotensi merusak sistem dan kerjasama sosial, yang selama ini sudah terjalin puluhan tahun meski tanpa sentuhan pendidikan formal memadai.
Dari latar belakang inilah, saya paham penolakan warga Karimunujawa pada akhir Februari 2017 atas berdirinya bangunan pesantren (tidak jelas, muncul tiba-tiba) bernama Al Quds, berdiri di Dusun Alang-Alang dibangun 2 tahun sebelum tercium kecurigaan warga.
Dikira hotel, ternyata yang dibangun adalah pesantren yang terindikasi menyebarkan paham radikal dan suka menyebut bid’ah, tahayul, khurafat dkk. Kalau saja mereka diajak rembug, tak mungkin ada 500 warga yang bertanda tangan menolak. Belum jadi bangunan tapi sudah merekrut tenaga pengajar lulusan tertentu dari luar daerah, ya siapa yang terima.
Mau membangun sumberdaya tapi tanpa melibatkan sumbernya, ya war biasah repotnya tentu. Kini sudah dihentikan walau sudah digoyang dengan penghianatan oknum-oknum yang tidak paham sejarah Karimunjawa dan kultur serta tradisi yang sudah ada. [dutaislam.com/ab]
M Abdullah Badri, pengurus LTN NU Jepara
