 |
| Hisbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan. Foto: Istimewa. |
DutaIslam.Com - Sebagai organisasi trans nasional, ketika menamakan diri sebagai Hizbut Tahrir Indonesia berarti HT "mengakui" nasionalisme. Ketika HTI mau menggugat pemerintah melalui jalur dan perangkat yang tersedia dalam negara demokrasi, berarti berarti "menerima" sistem demokrasi. Ketika HTI mendaftarkan diri sebagai Ormas berbadan hukum ke Menkumham yang wajib mencantumkan berasas Pancasila, berarti HTI "menerima" Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ini teori sekaligus fakta.
Sikap HTI dalam Web resminya, buletin al- Islam, al-Wa'i atau statmen dedengkotnya menunjukkan mereka itu anti nasionalisme, demokrasi dan Pancasila. Ini sikap anomali. Mereka berkampanye bahwa "dakwah politik" untuk mensosialisasikan sistem khilafah dilakukan dengan cara damai tanpa kekerasan, realitanya gerakan yang pernah dipraktikkan di Yordania, Mesir, Syiria dan lain-lain adalah kudeta militer yang gagal. Akibatnya, para tokohnya di tiga negara dihukum beberapa tahun penjara dan sebagian dihukum mati.
Tindakan politik inkonstitusional di atas berakibat HT menjadi organisasi terlarang di berbagai negara. Anehnya HT bebas "berdakwah" di Inggris dan beberapa negara Eropa yang menganut sistem demokrasi. Bahkan, konon pemimpin tertinggi (khalifah ?) HT tinggal di London dengan aman sentosa. Padahal kita tahu, Inggris yang secara politik punya peran berkembangnya zionisme yang berujung bagi berdirinya negara Israel pada 1948. Jika ini faktanya, apakah saya salah, jika saya tegaskan: bahwa HT itu "peliharaan" kolonialis Inggris untuk memecah umat Islam?
Dengan demikian tindakan pemerintah untuk membubarkan HT di bawah koridor hukum itu sudah sangat tepat. Kaum Muslim Indonesia wajib menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Jika ada organisasi anti Pancasila, anti nasionalisme, anti keragaman dll, sebaiknya secara gentel menjadi organisasi bawah tanah yang tentu akan dipantau oleh BIN. keberadaan organisasi-organisasi anti Pansila itu bergerak illegal yang semestinya masyarakat wajib menolaknya. wallahu a'lam. [dutaislam.com/pin]
