Rabu, 21 Februari 2018

Kita Harus Belajar Bagaimana Isu PKI dan Serba Serbinya Dihembuskan di Pilpres Lalu

Foto: Istimewa
Oleh M Hasani Mubarok

DutaIslam.Com - Memasuki paruh pertama 2018, Indonesia disibukkan dengan beberapa fenomena yang begitu rumit untuk diurai akarnya. Tahun ini adalah gerbang awal memasuki babak final pertarungan politik 2019 telah membuka sejumlah isu tumpang tindih. Isu kebangkitan PKI kian gencar sejak tahun 2014 lalu telah membuat gusar hampir seluruh rakyat Indonesia.

Narasi ini tentu berkait dengan kebijakan politik ekonomi Indonesia yang sejauh ini bertumpu pada penguatan basis investasi guna melancarkan proses berjalannya proyek infrastruktur yang diimpikan Presiden Jokowi. Menjadikan investor sebagai penggerak pembangunan di Indonesia tentu harus siap menerima segala macam konsekuensi yang akan terus mengekor.

Kabinet Kerja yang sejauh ini telah sukses membangun konektifitas antar wilayah dengan cepat memang membantu bagi terbangunnya relasi kota dan desa yang lebih cepat, sehingga mobilitas ekonomi rakyat bisa bergerak akseleratif. Namun, konsekuensi besar juga segera menghadang dari setiap pilihan yang diambil oleh penyelenggara kebijakan termasuk invasi struktural dan kultural dari negara-negara pemilik modal.

Ideologi developmentalisme atau yang lebih akrab dikenal dengan modernisasi telah mengikutsertakan berbagai prinsip yang siap mengubah wajah masyarakat Dunia Ketiga dari tradisionalisme ke bentuk masyarakat modern. Hegemoni kultural mulai dari ideologi, agama dan pengetahuan sampai pada dominasi ekonomi dan represi politik adalah penyebab dari semakin meluruhnya nilai-nilai luhur bangsa. Isu-isu akbar seputar Keadilan sosial dan berbagai macam isu seputar ketimpangan, penindasan dan marginalisasi tentu akan terakumulasi pada gerakan-gerakan rakyat, dinamika secara evolutif yang terpendam dalam pusaran masyarakat kelas tiga akan mengambil momentum pada waktunya.

Kembali ke topik tentang desas-desus bangkitnya PKI sebagai sebuah partai yang memiliki sejarah kelam di negeri ini. Di Kalimantan Barat, berita tentang dirusaknya kediaman Habib Hasan Bin Musthofa Alhaddad pengasuh Pondok Pesantren al-Habib Sholih Bin Alwi Alhaddad, baru-baru ini begitu viral dibicarakan. Hal ini dimulai dari tersebarnya sebuah berita dari salah satu santri Pondok Pesantren Darut Tauhid melalui rekaman audio yang berdurasi sekitar satu menit lebih. Pesan yang dikemas singkat ini mengabarkan tentang adanya seorang (oknum PKI) yang merusak rumah beliau. Berita ini kemudian diketahui hoax.

Pesan hoax itu kemudian juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan santri agar menjaga para kiai dan ustadz setempat supaya tidak jadi korban dari pembunuhan yang katanya sudah direncanakan oleh PKI. Begitu luas informasi palsu ini beredar, sehingga banyak sekali santri-santri yang tak bisa mengakses dan memfilter berita secara lebih jernih terjebak dalam kubangan isu kontraproduktif. Ironisnya lagi, banyak sekali ustadz dan santri di beberapa pesantren di Pontianak, hari ini mulai berjaga-jaga dan takut keluar pada malam hari. Isu ini kemudian juga memangsa orang-orang pedesaan yang tidak tahu menahu tentang PKI. Begitu massif dan terstrukturnya polesan isu dimainkan di tahun politik ini.

Pertarungan Pilpres 2019 memang sudah begitu dekat tercium. Kobaran isu tentang segala hal sedang diupayakan oleh calon-calon yang akan bersaing dengan inkumben. Pembusukan karakter bahkan stigmatisasi pro-PKI dengan cepat dialamatkan kepada rezim Presiden Jokowi. Jika kita mempelajari ideologi ekonomi-politik dari partai komunisme, bagaimana mungkin kita bisa mengaitkan ideologi eko-pol Kabinet Kerja yang pro-investasi (kapitalis) dengan PKI yang berideologi sosialis? Dugaan paling kuat boleh jadi berasal dari kedekatan Indonesia dengan dunia investasi asal Tiongkok (China).

Dikutip dari wawancara Republika.co.id terhadap Franky Sibarani, Kepala Badan Kooordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyatakan bahwa China masuk lima besar negara dengan investasi terbesar di Indonesia, Senin (25/2). Tepatnya posisi nomor tiga. Posisi nomor satu ditempati oleh Singapura yang pada tahun 2017 investasinya sebesar 6,12 Miliar (82,6 Triliun), berurut kemudian Jepang pada nomor dua.

Investasi pembangunan smelter (pertambangan) menjadi lahan yang paling banyak digairahi oleh investor China untuk Indonesia. Kenapa harus China yang kemudian dijadikan bahan dasar membangun stigma PKI terhadap rezim yang posisinya dalam dunia investasi hanya berada pada posisi ketiga? Alasan kedua boleh jadi semakin banyaknya tenaga pekerja dari China yang masuk ke Indonesia mengiringi aliran investasi.

Dikutip dari kompas.com, Tenaga Kerja Asing yang masuk ke Indonesia, China menduduki posisi tertinggi terhitung sejak tahun 2012. Kemenakertrans mencatat jumlah TKA asal China yang bekerja selama tahun 2016 mencapai 21.271 orang. Membludaknya TKA China ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya penerapan visa bebas kunjungan. Kebijakan yang sebenarnya ditujukan demi menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia ini kemudian banyak disalahgunakan oleh TKA untuk keluar masuk Indonesia.

Sebenarnya, membludaknya TKA China ini tak hanya ke Indonesia. Negara-negara Afrika seperti Zimbabwe dan Angola serta beberapa negara di Asia Tenggara juga dimasuki oleh TKA asal Negeri Tirai Bambu itu. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf kepada metrotvnews.com (24/12)

Alasan lain diberikan oleh Heri Sudarmanto sebagaimana disampaikan kepada republika.co.id, Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja (Ditjen Binapenta). Faktor ketergantungan dengan penggunaan alat berat asal China. Banyaknya peralatan dari China guna memaksimalkan proses berjalan sebuah proyek menjadi alasan membludaknya TKA China di Indonesia. Tenaga profesional yang didatangkan dari China tersebut berfungsi untuk melakukan mentoring bagi penggunaan alat-alat berat yang diharapkan mampu mendongkrak terselengaranya proyek infrastruktur.

Berkaca terhadap alasan-alasan logis itu, maka wajar saja jika Tenaga Kerja Asing dari China menempati posisi tertinggi di Indonesia. Dan jika berkaca terhadap dinamika ekonomi politik yang berkembang, maka wajar saja hubungan Indonesia dan China terlihat begitu erat. Demikian pula alasannya, kenapa TKA China begitu membludak dan mengundang berbagai konsekuensi terhadap kondisi pekerja dalam negeri dan tentu sektor ekonomi.

Tulisan ini tidaklah diarahkan untuk mendukung calon siapapun dan dari golongan manapun, hanya kita patut bertanya lebih dalam, apa gerangan sebab fundamental yang mengarahkan sebagian orang berfikir bahwa PKI akan bangkit kembali. Siapa gerangan orang yang mempolitisir isu ini serta apa interes yang ada di belakangnya? Benarkah penganiyaan terhadap KH Umar Basri (Mama Sentiong) yang sangat tak dibenarkan itu memiliki korelasi erat dengan PKI?

Kita harus belajar bagaimana isu PKI dan serba-serbinya begitu dominan pada saat pilpres tahun lalu serta menemukan sikap yang baik dalam rangka menyongsong pemilu damai yang harmonis. Kematangan politik di negeri ini tak bisa dicapai hanya dengan jargon memuakkan, tapi kecerdasan dalam memilih dan memfilter setiap isu di masa-masa awal kampanye dengan baik. Saatnya segala macam hipotesa dan prejudise yang demikian itu dikonfrontasikan dengan fakta-fakta kongkrit. Agar isu kebangkitan PKI benar-benar jelas, bukan sekadar pengarusutamaan informasi demi kepentingan Pilpres 2019. [dutaislam.com/pin]

Santri Ponpes Aljihad, Sungai Jawi, Pontianak Barat. 


Advertisement
edit post icon
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
 

Ketik email Anda di bawah ini