 |
| Robikin Emhas. Foto: Istimewa. |
Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Robikin Emhas menjelaskan persamaan antara PBNU dan FPI antara lain, pertama, tentang penguatan ekonomi warga. Persamaan kedua terkait keadilan ekonomi.
"NU juga memiliki concern dalam penguatan ekonomi warga. Saya percaya FPI memiliki atensi mengenai hal ini. Akses terhadap keadilan, termasuk keadilan ekonomi, boleh jadi merupakan sejenis common sense (akal sehat) seluruh ormas yang ada," Robikin, Kamis (31/10/2019) dikutip dari Detik.com.
FPI dan PBNU, lanjut Robikin, juga menyembah Tuhan yang sama dan memiliki paham yang sama tentang persaudaraan antarmanusia. Robikin mengingatkan agar tali persaudaraan yang sudah terjalin erat tak boleh putus hanya karena perbedaan pendapat.
"Sesama manusia di seluruh penjuru dunia, persaudaraan tak boleh diputus hanya karena perbedaan pemikiran," katanya.
Namun Robikin menegaskan bahwa NU berkomitmen tidak akan mendukung gagasan negara Indonesia syariah ataupun khilafah. Menurutnya NU sepakat bahwa pembentukan negara Indonesia ini sudah final.
"Bagi NU, bentuk negara ini sudah final. Final sebagai kesepakatan para pendiri bangsa (mu'ahada wathaniyah) yang karenanya wajib bagi generasi berikutnya untuk mematuhinya. Karena kesepakatan adalah janji dan janji merupakan utang yang mesti dibayar," pungkasnya dikutip dari Detik.com.
Diketahui, Indonesia Syariah merupakan salah satu gagasan FPI. Tak hanya itu, FPI juga punya misi khilafah atau Islam kaffah meskipun gagasan tersebut tidak sama dengan HTI. Inilah salah satu sebabnya izin perpanjangan FPI sampai sekarang belum bisa diproses.
Sementara itu, Mentri Agama Fachrul Razi menyatakan tidak akan memberikan rekomendasi kepada ormas yang masih mengusung misi khilafah.
"Kalau ditanya saya [soal] rekomendasi: khilafah tidak ada," ujarnya Fachrul, Kamis (31/10) dikutip dari CNNIndonesia.com. [dutaislam.com/pin]
