 |
| Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Foto: CNNIndonesia.com. |
Menurut Arif ancaman nyata dari upaya PKS dapat terlihat dari keadaan politik pada pemilu-pemilu sebelumnya. Baik Pilpres 2014 dan 2019, maupun Pilgub DKI 2017, tercipta polarisasi akibat masifnya sentimen keagamaan tertentu.
"Saya khawatir di tengah minimnya sekutu politik, ini lantas menjadi daya tarik mereka untuk diajak menjadi bagian dari kekuatan penekan. Kekuatan non parlemen ini kan kekuatan yang justru punya peluang untuk menjadi destruktif," kata Arif, Kamis (24/10/2019) dikutip dari CNNIndonesia.com.
Kelompok-kelompok ormas Islam itu, kata Arif, sudah kehilangan relevansi politik sejak Prabowo membubarkan koalisi Pilpres 2019 pada Juni lalu. Bahkan beberapa dari ormas yang disebutkan tidak terdaftar secara legal. Tetapi justru melakukan sebuah gerakan yang mirip dengan partai politik.
Di sisi lain, lanjut Arif, tindakan-tindakan ormas yang akan digandeng PKS tercatat beberapa kali melakukan hal-hal di luar konstitusi. Arif mencontohkan PA 212.
"Kita tahu lah, alumni 212 sebagian diantaranya malah melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Di antaranya bahkan mulai melandaskan gerakannya dengan ideologi yang berlawanan dengan ideologi negara," ucap Arif, masih dikutip dari CNNIndonesia.com.
Ketua DPP Mardani Ali Sera sebelumnya menyatakan akan mengajak PA 212, FPI, dan GNPF Ulama serta ormas Islam lainnya untuk menjadi 'lawan' pemerintahan Jokowi selama lima tahun ke depan. [dutaislam.com/pin]
