 |
| Dalang kerusuhan di Papua akhirnya terungkap. Kelompok dan organisasi penentang pemerintah diduga menjadi aktor di balik kerusuhan. Foto: tribunnews.com. |
"Dari kejadian di Manokwari, sebelum kejadian pembakaran kantor DPR dan MRP Papua Barat, malam sebelumnya, sudah terjadi aksi penjarahan pengambilan barang-barang di beberapa toko," ungkap Irjen Pol Paulus Waterpauw, Sabtu (24/8/2019) malam dikutip dari Trinbunnews.com.
Waterpauw mengungkapkan, pihak kepolisian telah mengungkap skenario di balik kerusuhan Papua. Dalang dari kerusuhan di Papua adalah kelompok tertentu yang melawan pemerintah.
"Artinya, peristiwa yang terjadi di Tanah Papua diduga adalah skenario dari kelompok tertentu yang melawan pemerintah untuk membuat kekacauan. Ini kan tidak wajar, biasanya penjarahan terjadi saat momen bersamaan dengan aksi demo atau keributan, dimana biasanya memanfaatkan situasi, untuk melakukan aksi kriminal," ujar Waterpauw.
Menurutnya, aktor di balik skenario membuat kekacauan di Tanah Papua, bukan kelompok sembarangan. Kelompok tersebut dipandang memiliki kemampuan besar.
"Ini bukan kerjaan orang biasa, tapi orang yang punya kemampuan. Di sini saya menduga ada kelompok keras yang melawan pemerintah dan mungkin berafiliasi dengan organisasi yang selama ini melawan negara di Indonesia," terang Waterpauw.
Waterpauw enggan mengatakan siapa kelompok yang dimaksud. Namun dia mengatakan bahwa dugaan tersebut telah terindikasi sejak peristiwa di Malang terjadi.
"Bahkan indikasi itu sudah dapat di Malang, namun saya tak etis mengatakannya, karena saya tidak punya kewenangan mendalami seperti itu, tugas saya selain ikut menenangkan Papua juga mediator dan fasilitator untuk berbagai pihak," katanya.
Terkait peristiwa rusuh di Manokwari, polisi sudah ditetapkan 3 tersangka. Mereka terlibat dalam pembobolan ATM dan pembakaran. "Masih dikembangkan lagi untuk pelaku-pelaku lainnya," kata Waterpauw.
Untuk peristiwa di Fakfak, polisi juga masih mendalami dengan mengumpulkan bukti serta keterangan beberapa saksi. Pihak kepolisian merasa kesulitan menangkap para pelaku dan menerapkan hukum positif karena termasuk konflik komunal.
"Kami masih kumpulkan bukti dan keterangan saksi," ujar Waterpauw.
Mendadak Ada Tuntutan Pembubaran Banser
Pasca kerusuhan di Papua terjadi isu pembubaran Banser mencuat. Isu tersebut dibawa Anggota DPD Papua terpilih Yorris Raweyai yang disebut-sebut berasal dari masyarakat Papua. Pemburan Banser menjadi salah satu di antara tuntutan masyarakat Papua yang dibawa Rorris.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Ustadz Ahmad Nasrau mengaku terkejut adanya tuntutan tersebut. Menurutnya, selama ini di Papua dan Papua Barat tak pernah ada konflik antara Banser dengan warga Papua.
“Kami di sini sangat menjunjung prinsip ‘Satu Tungku Tiga Batu’. Kerukunan antarumat beragama sangat kami jaga. Tidak pernah ada gejolak seperti itu di Papua. Jadi ini tuntutan sangat tiba-tiba,” katanya.
Media Republika memeriksa fakta mengenai tuntutan pembubaran Banser oleh masyarakat Papua tersebut. Wartawan Republika di Papua Chanry Suripati yang berada di Papua mengaku bahwa tuntutan tersebut tidak benar.
“Info itu (dari Yorris) tidak betul. Hanya beberapa oknum warga saja yang diduga sengaja menghembuskan hal tersebut,” ujar Chanry dikutip dari berita Republika berjudul "MUI Papua Barat Terkejut Ada Tuntutan Pembubaran Banser" tayang 26 Agustus 2019. [dutaislam.com/pin]
