 |
| Banser NU. Foto: Istimewa. |
"Di Dunia Maya #BubarkanBanser di Dunia Nyata Malah HTI yang Bubar," tulis NUGL di Twitter, Ahad (25/08/2019) dengan emot econ ngakak.
— NU Garis Lucu (@NUgarislucu) August 25, 2019Kicauan NU GL mendapat tanggapan dari netizen. Hingga berita ini ditulis, kicauan tersebut sudah diretweet 968 kali dan mendapat 2.5 ribu like. Ada banyak komentar bermunculan.
"Kenapa kalo (NUGL, Red) ngetweet selalu benar sekali, padahal kebenaran milik HTI beserta antek anteknya, loh eh," kata akun bernama Suka Screenshot.
"Yahh saya prediksi tagar itu dibuat oleh oknum FPI yang otaknya kebalik," kata akun bernama Acunx.
Menurut Akun Yusuf DumDum gerombolan HTI, FPI, dan PKI boleh saja bersuara minta Banser di Bubarkan di dunia maya. Tetapi, seperti dikatakan NU GL, di dunia nyata justru HTI yang bubar. Dia menduga sebentar lagi FPI juga bubar.
Yusuf juga meminta agar orang-orang melihat bahwa yang sebenarnya ditolak di Papua bukan Banser. Tetapi HTI dan FPI.Gerombolan HTI - FPI- PKI boleh sja bersuara minta #BUBARKANBANSER di dunia maya, tapi nyatanya HTI yang bubar dan bentar lagi FPI juga akan bubar.— Dumdum (@yusuf_dumdum) August 25, 2019
Nih lihat siapa yang ditolak secara resmi oleh pemprov Papua. #BanserUntukNegeri pic.twitter.com/XvWPBnxFbu
"Gerombolan HTI - FPI- PKI boleh sja bersuara minta #BUBARKANBANSER di dunia maya, tapi nyatanya HTI yang bubar dan bentar lagi FPI juga akan bubar. Nih lihat siapa yang ditolak secara resmi oleh pemprov Papua," tulisnya dengan tagar #BanserUntukNegeri
Yusuf Dumdum juga melampirlkan link berita yang menyatakan bahwa masyarakat Papua menolak FPI dan HTI. Penelusuran Dutaislam.com, pemerintah Provinsi Papua memang menyatakan sikap resmi menolak kehadiran kelompok maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
Penolakan tersebut disampaikan langsung oleh Pemprov Papua Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura.
Pemprov Papua menolak HTI dan FPI karena organisasi islam tersebut dinilai berpotensi tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.
“Makanya kami kita semua harus sepakat tolak keberadaan FPI dan HTI,” katanya dikutip dari Papua.go.id
“Papua sejak dahulu sudah damai bahkan kerukunan antar suku dan agama terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, kita harus sepakat jangan ada organisasi seperti ini hadir di Papua,” terang dia," katanya. [dutaslam.com/pin]
