 |
| GNPF akan menggela Ijtima Ulama 4. Foto: CNNIndonesia,com. |
Sejumlah pihak menilai, Ijtima Ulama digelar buntut dari kekecewaan GNPF Ulama atas pertemuan dua tokoh politik tersebut. Anggapan tersebut segera dibantah Ketua Umum GNPF-Ulama Yusuf Muhammad Martak.
"Jadi sampai hari ini kami santai-santai, tenang-tenang, tidak terpengaruh dengan isu maupun apapun yang terjadi atau sesuatu peristiwa atau pertemuan," ujar Yusuf, Senin (15/07/2019) dikutip dari CNNIndonesia.com.
Belum ada kepastian kapan Ijtima Ulama 4 tersebut akan digelar. GNPF Ulama masih dalam proses penyusunan jadwal dan persiapan acara tersebut.
Sebelum Ijtima Ulama digelar, Dutaislam.com akan sajikan kembali beberapa hasil Ijtima Ulama sebelumnya yang sebagian ternyata tidak berguna.
Ijtima Ulama 1
Ijtima Ulama 1 merekomendasikan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Pilpres 2019. GNPF-Ulama memunculkan dua nama yaitu Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Salim Segaf Al-Jufri dan ustadz Abdul Somad Batubara (UAS).
Ustadz Abdul Somad menolak pinangan lantaran tak ingin berkecimpung di dunia politik. UAS mengaku hanya ingin fokus menjadi ustadz hingga akhir hayat sehingga otomatis hanya mengerucut pada Salim Segaf Al-Jufri sebagai bakal cawapres Prabowo.
Salim Segaf siap jika diputuskan menjadi calon wakil presiden mendampingi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. "Siap yah kita siap," ujar Salim di gedung DPP PKS, Jakarta, Senin 30 Juli 2018.
Kesiapan Salim Segaf Jufri menjadi calon wakil presiden tidak bersambut baik dengan keinginan Prabowo. Meskipun nama Salim merupakan hasil rekomendasi Ijtima Ulama yang dihadiri sekitar 600 tokoh tersebut. Pada detik-detik akhir pencalonan muncul nama Sandiaga Uno yang siap dan bersambut baik menemani Prabowo.
Ijtima Ulama 2
Setelah keputusan Prabowo memilih Sandiaga Uno sebagai calon wakilnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) kembali menggelar Ijtima Ulama II untuk memutuskan dukungan terhadap pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Sandiaga Uno pada 16 September 2018.
Dalam kesempatan itu, Prabowo Subianto menandatangani 17 poin pakta integritas hasil Ijtima Ulama II oleh GNPF dan tokoh nasional di Hotel Grand Cempaka, Cempaka Putih, Jakarta. Dengan ditandatanganinya surat kesepakatan tersebut, Prabowo dan Sandiaga wajib melaksanakan poin-poin yang dimaksud yang salah satunya berbunyi: "Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara."
Ijtima Ulama 3
Ijtima Ulama 3 digelar bertepatan dengan hari buruh internasional atau May Day pada tanggal 1 Mei 2019 di Hotel Lor In, Sentul, Bogor, Jawa Barat. yang diklaim deklarasi ini melibatkan 1.000 ulama dan tokoh nasional.
Ijtima Ulama 3 menyimpulkan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif pada Pilpres 2019. Dalam salah satu poinnya, GNPF mendesak otoritas penyelenggara Pemilu untuk mendiskualifikasi Jokowi-Ma'ruf karena jahat dan berbuat curang.
Berikut ini adalah lima poin lengkap hasil Ijtima Ulama III:
1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur sistematis dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.
2. Mendorong dan meminta kepada Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal prosedural tentang terjadinya kecurangan dan kejahatan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam proses Pemilihan Presiden 2019.
3. Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau mendiskualifikasi paslon capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar'i dan legal konstitusional dalam melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan termasuk perjuangan pembatalan atau diskualifikasi paslon capres cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019.
5. Memutuskan bahwa perjuangan melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan adalah bentuk amar maruf dan nahi munkar konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dan kedaulatan rakyat.
Belakangan, hasil putusan Ijtima Ulama III tidak sesuai dengan fakta hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan Tim Prabowo termasuk mengenai tuduhan telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dan permohonan agar mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma'ruf.
Ijtima Ulama 4
Ketua Umum GNPF Yusuf Martak mengatakan secara garis besar ijtima Ulama 4 akan membahas sikap umat yang bergabung dalam GNPF-Ulama atas kondisi bangsa saat ini. Ijtimak akan menampung aspirasi peserta.
Sementara Juru bicara FPI Munarman menegaskan ijtimak kali ini untuk konsolidasi dan mengevaluasi seluruh keputusan yang lahir dalam ijtimak sebelumnya. Munarman mengklaim ijtimak yang digelar GNPF Ulama bukan hanya membahas soal politik. Ijtimak juga membahas soal dakwah, ekonomi, hingga kemanusiaan.
Terkait dengan politik, Munarman menyampaikan ijtimak digelar untuk memperjuangkan tata nilai. Ia membantah ijtimak hanya untuk kepentingan politik praktis memperebutkan kekuasaan."Kita para ulama sejak awal ingin memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kesamaan. Jadi kepada yang lemah kita bantu, kepada yang sudah kuat artinya dia kami persilakan berusaha sendiri di bidang ekonomi, politik, dan hukum," ujarnya.
Munarman juga menegaskan ijtimak digelar untuk melawan diskriminasi, kecurangan, dan kezaliman. Oleh karena itu, ia menyampaikan keikutsertaan GNPF-Ulama dalam pemilu kemarin dengan mendukung Prabowo merupakan cara untuk mewujudkan hal-hal tersebut. "Jadi bukan kepada soal blocking, tapi kepada perjuangan tata nilainya," ujar Munarman.
Dari semua rangkaian Ijtima Ulama yang digelar, publik sudah bisa melihat apakah hasil ijtima ulama tersebut berguna atau tidak dan berdasarkan kepentingan umat atau hanya kekuasaan. [dutaislam.com/pin]
