 |
| Presiden Jokowi. Foto: Istimewa. |
Dalam wawancara dengan media Amerika tersebut, Jokowi mengatakan bisa saja melarang kelompok FPI jika ditinjau dari sudut pandang keamanan tidak sejalan dengan bangsa Indonesia.
"Larangan itu mungkin, jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka tidak sejalan dengan bangsa," ujar Jokowi seperti dikutip dari Sindonews.com.
Sebagaimana diketahui, masa SKT FPI berlaku sejak 20 Juni 2014 hingga 20 Juni 2019. FPI mengajukan perpanjangan SKT pada 21 Juni 2019. Namun hingga sekarang ijin FPI belum bisa diperpanjang lantaran belum memenuhi 10 syarat dari 20 persyaratan yang menjadi ketentuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Di tengah-tengah proses habisnya izin FPI, sejumlah pihak menginginkan agar Kemendagri tidak lagi memperpanjang izin FPI. FPI dinilai sebagai organisasi yang tidak sejalan dengan bangsa Indonesia.
Bahkan sempat muncul isu bahwa FPI mirip HTI yang bercita-cita menegakkan khilafah di Indonesia. Hal ini sebagaimana dinyatakan Pelaksana Tugas PA 212 Asep Syarifudin dalam diskusi yang digelar di Gedung Joeang 45, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/07/2019).
"Saya pelajari konsepsi ikhwanul muslimin, Hizbut Tahrir. Kalau FPI itu ada Ketua Penegakan Khilafah. JAT, Jamaah Anshorus Syariah juga ada perjuangan penegakan Khilafah," kata Asep, dikutip dari Suara.com.
Pada periode sebelumnya atau pada 2017 lalu Jokowi telah melarang HTI di Indonesia karena berkampanye untuk kekhalifahan global. Pada periode ini Jokowi merasa tidak memiliki hambatan politik dalam masa jabatan terakhirnya. Jokowi pun bersumpah untuk mendorong reformasi ekonomi.
"Dalam lima tahun ke depan saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah," ujarnya dikutip dari Sindonwes.com. [dutaislam.com/pin]
Baca: PA 212 Ungkap FPI Ternyata Sudah Punya Devisi Penegakan Khilafah di Indonesia
