Laporan Majalah Tempo: Paket dalam Tas Raket dan Skenario 22 Mei
Cari Berita

Advertisement

Laporan Majalah Tempo: Paket dalam Tas Raket dan Skenario 22 Mei

Duta Islam #02
Senin, 27 Mei 2019

Rusuh 22 Mei di depan gedung Bawaslu RI. (Foto: suara.com)
DutaIslam.Com - SEPEKAN sebelum batas akhir penetapan hasil Pemilihan Umum 2019 yang jatuh pada 22 Mei 2019, Soenarko mencak-mencak terhadap Heriansyah, anak buahnya yang bermukim di Aceh. Bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu menanyakan alasan paket senjata dari Aceh tak kunjung dikirim ke Jakarta, padahal sudah dipesan sejak beberapa bulan sebelumnya.

Heriansyah kemudian mengirimkan pesanan tersebut. Tapi, sebelum senapan laras panjang itu sampai ke tangan Soenarko, aparat mencegatnya. Menurut Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian, senapan dari Aceh itu rencananya digunakan untuk menyerang aparat dan pengunjuk rasa pada 22 Mei di depan kantor Badan Pengawas Pemilu, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta. “Kalau ada yang tewas, seolah-olah aparat yang melakukan,” ujar Tito dalam konferensi pers, 21 Mei lalu.

Menurut pengakuan Heriansyah kepada penyidik, perkenalannya dengan Soenarko terjadi ketika pensiunan jenderal bintang dua yang kini berumur 65 tahun itu menjabat Panglima Daerah Militer Iskandar Muda pada 2008. Waktu itu, Heriansyah adalah informan yang juga diminta membantu pemerintah mengumpulkan senjata dari kombatan Gerakan Aceh Merdeka, seperti yang diamanatkan Perjanjian Helsinki 2005.

Hubungan dengan Heriansyah tak lekang meski Soenarko ditarik ke Bandung menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri sebelum pensiun. Kepada Heriansyah, Soenarko menitipkan mobil Toyota Fortuner putih dengan nomor polisi BL-511-VG. Kendaraan itu ditengarai fasilitas untuk Soenarko sebagai pengurus sebuah perusahaan swasta yang beroperasi di Aceh. Heriansyah pula yang menyopiri Soenarko dengan mobil tersebut manakala lulusan Akademi Militer 1978 itu singgah di Serambi Mekah.

Heriansyah menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa pada hari Soenarko bersungut-sungut soal pengiriman senjata, ia lantas mengambil senapan yang tersimpan di mobil Toyota Fortuner itu. Kemudian ia mengemas paket dalam tas raket berwarna kuning. Isinya: sepucuk M4 Carbine, dua magasin, dan peredam—persis seperti yang diperlihatkan Kepala Polri dalam konferensi pers pada 21 Mei. “Senjata itu belum pernah dipakai. Hanya Pak Soenarko yang mengetahui asalnya,” ujar Heriansyah kepada penyidik.

Heriansyah lalu menghubungi tentara berinisial BP, seorang tamtama berpangkat prajurit kepala. Mereka bersepakat mengirim paket lewat jalur penerbangan. Agar senjata itu bisa dibawa dalam pesawat, BP memalsukan dokumen pengiriman dengan surat bertanda tangan Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Aceh. Hanya, ia mencomot surat format lama yang masih mencantumkan nama Brigadir Jenderal Sunari sebagai Kepala BIN Daerah Aceh. Padahal Sunari telah digantikan Kolonel Cahyono Cahya Angkasa per 26 Januari 2019.

Kolonel Cahyono enggan menanggapi layang palsu yang dipakai untuk meloloskan pengiriman bedil dari Aceh ke Jakarta itu. “Saya tak punya wewenang menjelaskan. Silakan bertanya ke pusat,” kata Cahyono. Direktur Komunikasi dan Informasi BIN Wawan Purwanto menjelaskan, pemimpin lembaga telik sandi di daerah tak pernah serampangan mengeluarkan surat izin membawa senjata. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menduga senjata itu bekas konflik Aceh. “Bisa jadi itu sisa perang GAM,” kata mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia ini.

Mengantongi surat lancung pengiriman senjata, BP kemudian meminta bantuan tentara berpangkat sersan satu, berinisial L, untuk mengurus izin paket ke maskapai Garuda Indonesia di Bandar Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh. L juga disuruh menukar paket senjata dengan dokumen “security item”. Dalam dunia penerbangan, petugas maskapai akan menyimpan senjata di tempat yang tak terjangkau penumpang dan membekali pembawa senjata dengan formulir “security item” untuk ditunjukkan ketika ia mengambil senjata di bandara tujuan. L menerima upah Rp 300 ribu atas pekerjaannya itu. Tugas L selesai di sini.

Dokumen tersebut dititipkan kepada A, perwira berpangkat letnan kolonel, yang menumpang penerbangan pembawa paket. Tiga narasumber yang ditemui Tempo secara terpisah menyebutkan A tak mengetahui pemilik senjata sebenarnya. Ia bersedia menenteng formulir itu semata-mata karena “security item” hanya bisa dibawa oleh tentara atau polisi. Kebetulan A satu-satunya aparat dalam manifes penerbangan. Ia hanya dipesani bahwa ada tentara berinisial ZN dengan pangkat sersan mayor menunggu di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, untuk mengambil dokumen tersebut.

Setelah memastikan Letkol A membawa dokumen “security item” ke Jakarta, BP menghubungi ZN untuk memberitahukan hal tersebut. Jejak Soenarko terlacak lagi di sini. Soenarko juga mengontak ZN lewat telepon.

Menurut pengakuan ZN saat diperiksa, ia meyakini Soenarko menelepon meski tak punya nomor kontaknya. ZN memasang aplikasi Truecaller di teleponnya, yang bisa melacak profil penelepon secara otomatis ketika ada panggilan masuk. Waktu itu, tertera nama Soenarko di profil penelepon. Kepada ZN, Soenarko mengatakan ada kiriman barang atas nama dirinya. Belum sampai kiriman Heriansyah ke tangan Soenarko, polisi militer menangkap A dan ZN di Soekarno-Hatta sekaligus menyita paket tersebut.

Markas Besar TNI menolak mengomentari dugaan keterlibatan sejumlah prajuritnya dalam pengiriman senjata untuk Soenarko. “Saya tak mau memberikan informasi yang dapat mempengaruhi proses hukum,” ujar Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Sisriadi.

Meski pengiriman senjata terbongkar pada 15 Mei, baru lima hari kemudian tim gabungan polisi militer dan Polri memeriksa Soenarko. Pada Senin malam, 20 Mei, awalnya, Soenarko dipanggil sebagai saksi untuk ZN dan BP di markas Pusat Polisi Militer TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Menurut narasumber yang mengetahui pemeriksaan itu, Soenarko mengakui senjata yang dipaketkan dari Aceh adalah miliknya. Kepada penyidik, dia mengatakan, “Saya mau memperbaiki senjata itu, tapi memang tak ada surat-suratnya.”

Versi lain penangkapan Soenarko diungkapkan dua pejabat pemerintah. Menurut keduanya, Soenarko ditangkap di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Dari situ, ia dibawa ke markas Puspom TNI untuk diperiksa penyidik dari Puspom dan Polri. Soenarko kini ditahan di rumah tahanan militer di Guntur, Jakarta Selatan.

Tempo sempat mewawancarai Soenarko dua hari sebelum ia ditangkap. Soenarko membantah menyiapkan skenario makar pada 22 Mei, tenggat Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilihan presiden. “Masak, makar membawa sajadah, kacamata, dan masker?” ujarnya. Mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno pada pemilihan presiden, Soenarko mengatakan berniat turun ke jalan untuk memprotes hasil pemilu bersama sejumlah purnawirawan. “Kalau sesuai undang-undang kan boleh,” katanya. “Tapi, kalau mereka tak berangkat, saya juga tak berangkat.”

Berhitung soal dampak penangkapan Soenarko, pemerintah menggelar rapat di kantor Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. Menurut seorang pejabat yang hadir di situ, mereka memprediksi gejolak yang muncul di Kopassus setelah kejadian tersebut. Salah seorang peserta rapat langsung meminta Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta Mayor Jenderal Eko Margiyono menjelaskan situasi di korps baret merah. Sebelum memimpin Kodam Jaya, Eko menjabat Komandan Jenderal Kopassus. “Kopassus solid,” ujar pejabat ini menirukan jawaban Eko.

Sehari setelah Soenarko ditangkap, Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal I Nyoman Cantiasa mengeluarkan maklumat. Ia mengatakan nama satuan elite TNI Angkatan Darat tersebut terseret dinamika Pemilu 2019. Menurut dia, situasi yang terjadi tak ada kaitannya dengan institusi Kopassus. Nyoman mengingatkan prajurit baret merah harus mematuhi garis komando. “Tak boleh ada satu pun prajurit yang bertindak atas inisiatif pribadi, kelompok, ataupun pihak di luar garis komando,” kata Nyoman.

Untuk mengecek kelengkapan pasukan, Kopassus sampai menggelar apel hingga lima kali sehari. Pasukan juga tak diterjunkan pada 22 Mei. Di lapangan, TNI menurunkan pasukan lain untuk membantu polisi. Kepala Penerangan Kopassus Letnan Kolonel Susilo menyebutkan satuannya disiagakan menjadi pasukan cadangan. “Penggunaannya sesuai dengan pertimbangan strategis Panglima TNI,” ujar Susilo.

UPAYA mencegah jatuhnya korban penembakan dalam unjuk rasa 22 Mei tak berhasil. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan ada satu jenazah dari delapan korban tewas dalam peristiwa 22 Mei yang teridentifikasi tertembak. “Terkena peluru tajam,” ujar Dedi. Padahal, kata Dedi, polisi sama sekali tak menggunakan peluru tajam.

Hingga kini, penyelidikan polisi atas pemegang senapan yang memuntahkan peluru tersebut masih berkabut. Meski begitu, uji balistik terhadap peluru yang bersarang di tubuh korban memberikan petunjuk. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pengujian pada proyektil menunjukkan peluru berotasi ke kanan searah jarum jam. Adapun senjata milik polisi selalu memuntahkan peluru yang berputar ke kiri. “Diduga peluru itu berasal dari senapan buatan Olympic Arms,” tutur Moeldoko.

Olympic adalah pabrik senjata yang berbasis di Washington, DC, Amerika Serikat. Di situsnya, www.olyarms.com, seri senapan serbu M4 Carbine sebagaimana yang disita dari Soenarko dibanderol paling murah US$ 843 atau sekitar Rp 12,5 juta. “Seri itu bukan tipikal senjata untuk polisi kita,” katanya.

Moeldoko mengungkapkan, serangkaian temuan awal dari peristiwa 22 Mei, seperti tembakan kepada demonstran, mengindikasikan ada pihak yang ingin menciptakan peristiwa yang bisa memicu aksi yang lebih besar. “Skenarionya hampir mirip seperti peristiwa Mei 1998.”

Sebagian demonstran adalah massa suruhan yang dikomando dengan cukup rapi. Menurut Moeldoko, berdasarkan temu-an aparat, pedemo menggunakan mobil komando yang dilengkapi monitor untuk menayangkan pantauan kamera pengawas (CCTV) di sekitar simpang pusat belanja Sarinah. Dengan begitu, koordinator lapangan bisa memantau pergerakan unjuk rasa dan mengerahkan massa secara bergantian apabila demonstran terlihat kelelahan berhadapan dengan aparat.

Tempo yang berada di tengah pengunjuk rasa selama sekitar dua jam menyaksikan ada lebih dari seribu orang memenuhi Jalan Wahid Hasyim pada Rabu, 22 Mei. Sebagian di antaranya mengenakan masker yang menutupi setengah wajah. Kantong mata mereka terlihat diolesi odol yang dipercaya bisa menghalau efek gas air mata.

Ketika massa mulai bergerak ke arah kantor Bawaslu, ada pengunjuk rasa yang membagi-bagikan batu berukuran lebih besar daripada kepalan tangan pria dewasa kepada rekannya. Sebagian membawa tongkat kayu. Mereka mengomando demonstran untuk maju dan meneriakkan “serbu!” berulang-ulang. Saat polisi pasif, orang-orang yang sama mengajak massa kembali menyerang. “Pelurunya udah habis. Ayo serang!” kata salah seorang demonstran.

Pemerintah sebenarnya sudah mendeteksi bahwa demonstrasi tersebut bakal berujung rusuh dengan menciptakan martir. Polisi mendapat informasi bahwa ada suatu kelompok yang berencana menggunakan penembak jitu, sebagaimana diungkapkan juga oleh Moeldoko. Kelompok tersebut secara khusus menugasi tim kecil mencari senjata dan menyiapkan eksekutor.

Mendekati 22 Mei, terdeteksi setidaknya dua sniper sudah bersiap. Mereka adalah desertir yang akan ditempatkan di salah satu gedung dalam radius satu kilometer dari kantor Bawaslu di kawasan Sarinah. Sejak pengiriman senjata Soenarko terbongkar, jejak calon eksekutor ini raib.

Moeldoko mengatakan pemerintah bertekad mengusut tuntas auktor intelektualis di balik kerusuhan 22 Mei. “Kami terus memantau semua pergerakan untuk menjaga keamanan negara,” ujarnya. [dutaislam.com/gg]

Majalah Tempo, edisi 26 Mei 2019. Laporan oleh Raymundus Rikang, Stefanus Pramono, Devy Ernis, Aji Nugroho.

close
Banner iklan disini