 |
| Hasil Quick Count Pilpres 2019. Foto: Istimewa. |
Dilansir dari Kumparan.com, Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebarkan chat palsu ke Bareskrim Polri. Chat palsu yang disebarkan akun-akun tersebut berisi percakapan bahwa dirinya memiliki keberpihakan terhadap salah satu capres.
“Hari ini sebenarnya menyelesaikan atau merampungkan laporan saya terkait dengan pembuatan chat palsu yang disebarkan oleh beberapa akun. Akun Instagram maupun di Facebook, di Twitter dan penyebaran lewat WhatsApp,” ucap Yunarto di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakara Selatan, Selasa (23/4).
“Sebenarnya sudah terjadi 3 hari sebelum Pemilu. Dan yang paling mengganggu adalah nomor telepon saya diumbar kemana-mana. Lalu juga dengan beberapa fitnah terkait dengan chat palsu. Saya enggak ngerti maksudnya siapa, tapi ada 'siap 86 jenderal' sudah diamankan sesuatu sepeti itulah,” lanjutnya.
Yunarto juga mengaku, sering mendapat ancaman dan teror usai muncul tudingan kecurangan yang dilakukan lembaga survei karena memenangkan salah satu parpol. Ancaman itu ia dapatkan baik melalui pesan singkat maupun WhatsApp.
“Ancaman terornya macam-macamlah, dilaknatlah, mau diserang sniperlah, ya itu aja sih,” ungkap Yunarto.
Karena merasa terganggu, Yunarto akhirnya memblokir beberapa nomor yang menudingnya berpihak pada salah satu capres. Tak hanya itu, ia menyebut Charta Politika menjadi yang paling banyak diserang oleh warganet, ketimbangan lembaga-lembaga survei lainnya terkait hasil perhitungan cepat (quick count). Namun, ia tak melaporkan berbagai serangan tersebut ke polisi.
“Saya menjadi salah satu yang paling banyak diserang dibanding lembaga-lembaga lain yang merilis quick count, karena seminggu sebelumnnya sudah ada hoak yang menyerang saya dan sudah saya laporkan,” kata dia.
Ia berharap laporan yang dibuatnya segera diproses oleh pihak kepolisian. Yunarto menuturkan ia sengaja membuat laporan tersebut agar memberikan efek jera bagi orang yang membuat dan menyebarkan berita hoak itu.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi melaporkan 4 akun media sosial ke Bareskrim Polri. Keempat akun medsos tersebut menudingnya terlibat survei dan quick count Pilpres palsu. Burhanuddin menyebut, 4 akun medsos telah mengedit dan menyebarkan video yang seakan-akan, ia membenarkan quick count palsu untuk memenangkan capres 01 Jokowi-Ma'ruf Amin.
“Sejak kemarin, diserang ribuan akun yang menuduh saya menjadi dalang quick count palsu yang ada di TV dan menerima bayaran Rp. 450 miliar dalam rangka menjalankan quick count palsu dengan menggunakan strategi post truth,” kata Muhtadi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (22/04/2019).
Burhanuddin mengakui, video yang beredar di medsos diambil di salah satu acara. Namun, isi dalam video telah diedit sedemikian rupa untuk memojokkan dirinya.
“21 Maret saya bersama Prof Rhenald Kasali diundang dalam diskusi untuk membicarakan tentang elektabilitas Pak Jokowi. Saat itu saya mengatakan Pak Jokowi paling banget dapat 55 persen karena sebelum pemilu perolehannya 54,9 persen,” jelasnya.
Keempat akun medsos yang menyebarkan videonya berada di Twitter, Facebook, Youtube dan Instagram. Dia menyebut 4 akun medsos tersebut yang secara masif menyebarkan videonya. [dutaislam.com/pin]
Baca: Tompi Beberkan Betapa Fahri Hamzah 'Ngeyel' di Medsos Soal 'Drama Dusta Ratna Sarumpaet Dianiaya'
