 |
| Deklarasi tolak politisasi masjid oleh Forum Silaturrahim Takmir Masjid (FSTM) DKI Jakarta. |
Deklarasi yang dikemas dalam acara Halaqah Kemasjidan bertema “Pengarusutamaan Masjid Sebagai Sarana Menyebar Kesejukan, Perdamaian, dan Islam Rahmatan lil ‘Alamin” ini juga dihadiri oleh KH. Masdar Farid Mas’udi selaku Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), KH. Masduki Baidlawi selaku Ketua Bidang Infokom Majelis Ulama Indonesia (MUI, M. Najih Arromadloni selaku akademisi UIN Jakarta, dan Dr. Khairul Huda sekretaris mewakili Menteri Agama.
Ketua Panitia, Ahmad Faizi, menerangkan bahwa acara ini diinisiasi merespon keresahan masyarakat, karena sebagian masjid di DKI, mengalami malfungsi, masjid yang semestinya menjadi pusat ketakwaan, akhir-akhir ini mimbarnya disalahgunakan sebagai panggung kampanye. Masjid yang suci dan seharusnya mempunyai peran pemersatu pun terkotori oleh caci maki, fitnah, sesat-menyesatkan, dan saling menjatuhkan. “Polarisasi dan perpecahan menjadi tak terelakkan”, tegasnya.
Selain menolak politisasi masjid, dalam deklarasi tersebut, ratusan pengurus DKM yang hadir juga menyatakan bahwa mereka berkomitmen menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, dakwah, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman, sebagai bentuk pemakmuran masjid dan pemberdayaan umat.
Berikut ini Naskah Deklarasi Forum Silaturrahim Takmir Masjid (FSTM) DKI Jakarta:
Bismillah ar-ahman ar-rahim, dengan mengharap ridho Allah SWT, pada hari ini, Kamis 14 Maret 2019, kami para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) se-DKI Jakarta yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Takmir Masjid (FSTM) DKI Jakarta, dengan ini menyatakan:
1. Kami berkeyakinan bahwa masjid didirikan adalah atas dasar dan asas ketakwaan
2. Kami berkomitmen menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan ibadah, dakwah dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan keislaman
3. Menguatkan koordinasi dan kerjasama antar pengurus masjid dalam memakmurkan masjid dan memberdayakan umat
4. Menjadikan masjid sebagai pelopor moderasi Islam dalam menangkal paham radikalisme, terorisme, intoleransi dan ujaran kebencian
5. Melarang penyebaran fitnah, hoax, SARA, dan sesat-menyesatkan dari mimbar-mimbar masjid.
6. Menolak politisasi masjid (penggunaan masjid untuk kepentingan kampanye dan pemenangan calon tertentu)
Jakarta, 14 Maret 2019.
[dutaislam.com/gg]
