 |
| Kampanye Prabowo di Manado, Sulawesi Utara, Ahad (24/03/2019). |
Hidayat juga menilai tak mungkin HTI berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pasalnya, HTI menolak sistem demokrasi. Dalam ajaran dan doktrinnya, HTI tidak menganjurkan Pemilu untuk diterapkan di Indonesia.
Dengan dua argumen itu, Hidayat Nur Wahid menepis adanya keterlibatan HTI dalam kampanye Prabowo di Manado. Pertama, Bendera Liwa Raya bukan bendera HTI karena tidak ada tulisan HTI. Kedua, HTI tidak mungkin terlibat karena memang anti demokrasi.
Di sini Hidayat mencoba bermain logika. Sayangnya, logikanya dapat dengan mudah dibantah. Mari kita periksa dan patahkan dengan menggunakan logika juga.
Pertama, soal tidak adanya tulisan HTI di bendera Liwa Raya. Secara akal sehat, memang tidak mungkin di bendera itu dicantumkan nama HTI. Mengapa? karena HTI sudah dibubarkan pemerintah. Jika HTI masih menggunakan bendera itu maka sama halnya bunuh diri. Karena sudah dilarang, tetapi ngotot berseliweran. Dari sini juga, tentu akan sangat mudah bagi aparat untuk menciduknya karena bukti keberadaan HTI sudah jelas dan nyata.
Di sinilah pintarnya HTI. HTI masih memakai bendera itu, meskipun tanpa mencantumkan nama HTI. Ini sekaligus akan mengacaukan pikiran publik karena bendera Liwa Raya memang bukan murni buatan HTI, tetapi bendera yang dipakai Rasulullah atau bendera masa pemerintahan khalifah Islam, meski warnanya tidak sama dalam setiap kesempatan.
Dengan bendera itu juga, orang-orang banyak terjebak. Dikiranya murni gerakan agama dan membela Islam. Meskipun kelakuannya tidak mencerminkan nilai Islam. Ambil contoh, misalnya, ISIS. Bendera yang dipakai ISI juga bertuliskan "Lailaha Illallah. Tetapi kelakuan ISIS sangat tidak islami, bahkan hanya membuat teror dan melakukan pembunuhan atas nama agama dimana-mana.
Kedua, pernyataan bahwa tidak mungkin HTI terlibat dalam Pemilu dengan alasan tidak pro Pemilu dan benci demokrasi. Ya, HTI memang benci demokrasi. Tetapi yang perlu diingat, HTI akan menghalalkan segala cara untuk menegakkan khilafah. Termasuk, boleh jadi, dengan menyusup di Pemilu, mengusai pemerintahan lalu menggulingkannya.
Cara-cara ini bisa dilihat ketika HTi berusaha masuk dan mempengaruhi meliter. HTI menilai, meliter menjadi benteng dan kekuatan negara. Dengan mengusasi kekuatan negara, niscaya akan dengan mudah dapat menggulingkan pemerintahan. Upaya untuk menyusup di tubuh meliter ini bisa dilihat di Buletin HTI yang terbit tahun 2010.
HTI memang sudah bubar dan menjadi bangkai. Tetapi, ingat, orang-orangnya masih hidup ada dimana-mana. Dan salah satu ungkapan tokoh-tokohnya harus juga kita ingat kembali. Misalnya, Jubir HTI Ismail Yusanto yang dalam sebuah rekaman video pernah mengatakan, 2019 ganti presiden, dan "ganti sistem". Hal yang sama juga diungkapkan Felix Siauw dalam sebuah rekaman video. Dia juga mengatakan, 2019 ganti presiden dan "ganti sistem".
Dari sini menjadi masuk akal, dengan semboyan ganti presiden, berarti orang HTI tidak akan memilih Joko Widodo. HTI tentu benci dengan Jokowi, karena Jokowi lah yang membubarkan HTI. Akal sehat akan menolak, jika yang dibubarkan akan mendukung yang membubarkan, yang dihancurkan akan mendukung yang menghancurkan. Yang paling masuk akal, Jokowi dibenci oleh HTI. Ini tidak bisa dibantah.
Kemudian, dengan seruan 2019 ganti presiden, sekaligus menunjukkan bahwa HTI memberi perhatian terhadap Pilpres 2019. Kalau memang konsiten menolak demokrasi harusnya tokoh HTI tidak lagi peduli dengan Pilpres, apalagi ingin ikut mengganti presiden.
Di sisi lain, bagaimana mungkin, tahun 2019 HTI bisa mengganti sistem sedangkan HTI sendiri sudah dibubarkan. Tahun 2019 juga, HTI tidak merencanakan agenda besar-besaran. Yang kita tahu bahwa tahun 2019 adalah Pemilihan Presiden (Pilpres). Maka, menjadi mungkin jika upaya penggantian sistem yang ingin dilakukan HTI ialah dengan jalan ikut andil dalam Pilpres 2019.
Sekali lagi, dalam hal ini tidak mungkin HTI mendukung Jokowi. Yang paling mungkin, HTI mendukung Prabowo. Mendukung bukan berarti direkrut oleh Prabowo. Tapi menyatakan dukungan politik. Persoalan ada orang-orang HTI yang terlibat langsung dan masuk tim pemenangan Prabowo, itu masalah lain. Yang jelas, sangat memungkinkan HTI mendukung Prabowo dan sangat mustahil jika HTI mendukung Jokowi.
Kembali ke Bendera Liwa Raya. Tidak ada ormas manapun di Indonesia yang memakai bendera Liwa Raya, kecuali HTI. Sekali lagi, Kecuali HTI. Karena ormas-ormas lain seperti NU, Muhammadiyah atau yang lain sudah memiliki bendera sendiri. Mereka tentu akan bangga menggunakan benderanya sendiri. Jadi, tidak masuk akal jika yang memakai bendera Liwa Raya itu bukan orang HTI atau, paling tidak, pendukung HTI. Kan tidak ada tulisan HTI-nya?
Seperti sudah disinggung di awal, jika dicantumkan nama HTI, ya sama halnya HTI bunuh diri. Aparat akan dengan mudah untuk menciduk HTI sudah menjadi organisasi terlarang dan pemerintah punya legalitas hukum untuk melakukan tindakan.
Itulah pintarnya sekaligus liciknya HTI. Yang perlu kita ingat, HTI memang sudah bubar, tapi tidak berarti orang-orang HTI dan ideologinya juga bubar. Mereka masih terus bergentayangan dan kabarnya, mereka kini sudah mengganti namanya sebutan Royatul Islam. [dutaislam.com/pin]
