 |
| Acara Komite Khittah 1926 beberapa waktu lalu diberitakan duta.co 7 Maret 2019. |
DutaIslam.Com - Kenapa ya, pasca KH. Abdurrahman Wahid jadi Presiden RI ke 4, setiap kali ada tokoh NU yang digandeng untuk menjadi Cawapres selalu muncul kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Komite Penyelamat Khittah NU 1926?
Seingat saya, Pilpres 2004 saat Alm. KH. Hasyim Muzadi dan KH. Salahudin Wahid maju diusung sebagai Cawapres (Mega-Hasyim dan Wiranto-Gus Solah) juga ada kelompok yang mengatas namakan Penyelamat Khittah NU 1926. Sekarang pun sama. KH. Ma'ruf Amin digandeng jadi Cawapresnya Jokowi. Tiba-tiba muncul orang-orang "sombong" yang soksokan ingin menyelamatkan khittah NU.
Alasannya selalu klise. "NU terlalu jauh terlibat dalam politik praktis," "NU sekarang dikendalikan partai politik tertentu dalam hal ini PKB," "Melanggar AD/ART organisasi," dan deretan alasan klise lainnya.
Lah yang paling bikin kepala saya gedek-gedek, untuk kasus tudingan yang dilayangkan ke NU kali ini yang ngomong ke media mengatasnamakan Komite Penyelamat Khittah NU 1926 itu ternyata Cak Anam, mantan Ketua DPW PKB Jawa Timur zaman Gus Dur.
Didepak Cak Imin dari PKB, Cak Anam coba manggung dengan mendirikan partai yang belakangnya ada NU-nya. Ya. PKNU. Cak Anam jadi Ketua Umum PKNU. Pemilu 2009 partai ini ikut manggung, namun sayang setelah itu partai ini hilang entah ke mana. Berdiri seumur jagung.
Kalau kita flashback ke belakang, tentu muncul pertanyaan adakah tujuan atau alasan lain dibalik penamaan partai yang belakangnya ada NU-nya (PKNU) pada waktu itu selain melibatkan NU baik secara jamaah maupun jamiyah ke kubangan politik? Lah kok tiba-tiba sekarang muncul ke permukaan mengatasnamakan Komite Penyelamat Khittah NU 1926. Tuman!!!
Dalam hati saya pun jadi nggrundel: "Mbok ya kalau mangkel sama Cak Imin-nya, mangkel sama PKB-nya,NU-nya gak usah dibawa-bawa. Ndak usah lah soksokan jadi penyelamat Khittah NU 1926." Tapi pikiran itu segera saya enyahkan dari kepala. Sebab saya tidak mau suudzon terlalu jauh.
Pokok pentingnya di sini, sejauh mana ukuran Khittah NU 1926? Saya memiliki tafsir lain tentang Khittah NU 1926. Secara historis, kelahiran Khittah NU 1926 dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi di Indonesia pada era awal tahun 80-an. Realitas ini berdampak pada organisasi di tubuh NU.
Dalam konteks politik, NU pernah terjun ke dunia politik praktis dengan menjadi partai politik Tahun 1952. Kala itu bernama PNU atau Partai NU. PNU pernah mengikuti dua kali pemilu dan berhasil menjadi tiga partai politik terbesar di Indonesia. Namun di tahun 1973, saat Orde Baru dibawah Presiden Suharto berkuasa, dipaksa untuk fusi dengan alasan penyederhanaan partai. Sejak tahun itu, hanya ada tiga partai peserta pemilu. Golkar, PPP dan PDI.
Sejak saat itu, KH. Achmad Siddiq menyerukan agar NU kembali ke Khittah. Rumusan Khittah NU 1926 itu disampaikan, dibahas dan disahka saat Munas Alim Ulama NU Desember 1983 di Situbondo, kediaman KH. As'ad Syamsul Arifin. Setelah itu terpilihlah Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU yang berhasil membuat arah politik dan kebijakan NU sulit ditebak oleh Presiden Suharto kala itu.
Jadi kalau tanya sejauh mana ukuran Khittoh NU 1926, saya menafsirkan selama NU masih menjadi organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, dan tidak kembali menjadi partai politik (PNU), maka selama itu pula Khittah NU 1926 masih terjaga. Satu hal yang penting, Khittah NU 1926 itu tidak bisa menghapus hak berpolitik jamaahnya baik untuk dipilih ataupun memilih.
Majunya tokoh-tokoh NU sebagai kandidat Capres atau Cawapres tidak bisa menjadi tolak ukur bahwa Khittah NU 1926 ini ternodai. Dan kemudian dijadikan alasan bagi segelintir orang untuk membuat Komite Penyelamat Khittah NU 1926. Hampir bisa dipastikan, setelah moment politik selesai, ya wasalam. Tidak akan berkelanjutan.
Namun satu hal yang saya heran, saat KH. Abdurrahman Wahid maju sebagai kandidat Capres RI bahkan dikukuhkan sebagai Presiden RI ke 4, tidak ada kelompok yang berteriak sebagai penyelamat khittah NU 1926. Atau jangan-jangan memang warga Nahdliyin hanya menghendaki tokoh-tokoh NU muncul sebagai kandidat Presiden, bukan Wakil Presiden? Wallahu a'lam. [dutaislam.com/gg]
Imam Mudofar, S.Hum., Alumni Ponpes Queen Al Falah Ploso Kediri. Kasatkorcab Banser Kab. Tasikmalaya.
