 |
| Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah Kiai Ubaidillah Shodaqoh. Foto: Istimewa. |
Menurut Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah Kiai Ubadillah Shodaqah, NU kembali ke khittah pada tahun 1984 adalah respon terhadap keterkungkungan NU di bawah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Karena keterkungkungan itu, NU merasa perlu kembali ke Khittah karena NU di bawah partai membuat kegiatan NU tidak bebas.
Saat NU terkungkung dengan partai politik maka kegiatan NU yang bersifat kebangsaan dan keumatan selalu dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan politik. "Kegiatan-kegiatan kita bahkan yang bersifat universal selalu dihubungkan dengan partai. Nggak mau kita. Nah, sekarang ini kita termasuk eksis menjaga itu," katanya.
Kiai yang akrab disapa Gus Ubed ini kemudian membantah tuduhan jika sekarang NU disebut telah melanggar khittah. Tuduhan itu sebagaimana didengungkan Gerakan Khittah 26 NU yang dikompori Khoirul Anam (Cak Anam) dan beberapa warga NU di Jawa Timur. Mereka menuding PBNU terlibat politik praktis karena Kiai Ma'ruf Amin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
"Salahnya kita apa? Apakah ada undang-undang Khittah, pengurus NU tidak nyalon prsiden, ngoten? Apalagi Kiai ma'ruf sudah mengundurkan diri," jelas Gus Ubed.
Menurut Gus Ubed, khittah NU bukan berarti NU tidak berpolitik. Politik NU adalah politik kebangsaan, bukan politik partisan. NU tidak mendukung satu partai, NU juga menjaga jarak dengan semua partai.
Meski demikian, lanjut Gus Ubed, tidak adanya ikatan NU dengan salah satu partai politik tidak berarti bahwa warga NU tidak boleh berperan. Sebaliknya, sebagai warga NU harus berperan dalam semua lini kehidupan, termasuk dalam dunia politik.
"Sampai ketua RT, warga NU ya berperan. Kalau bisa nyalon lurah ya lurah. Yang ada itu warga NU," imbuhnya.
Menurut Gus Ubed, kehidupan manusia memang tidak bisa dilepaskan dari politik karena politik bagian dari kodrat manusia. Contoh sederhana, ketika manusia ingin mencari rokok, maka tidak lepas dari politik mencari rokok.
"Untuk memperbaiki bangsa ya politik kita memperbaiki bangsa. Ketika ada calon ya kita dukung. Kalau ditanya, adakah mengatasnamakan NU, ya tidak ada. Yang ada itu warga NU memilih. Nggak PBNU mengajak kepada.. (siapa yang dipilih, Red), " katanya.
Di satu sisi, kata Gus Ubed, memang tidak bisa dikesampingkan bahwa untuk menyalurkan aspirasi NU harus dilakukan melalui partai. Namun, hal ini tidak berarti NU bisa diklaim menjadi milik salah satu partai.
"Politik NU adalah mikanisme saluran. NU itu besar, tidak bisa dikooptasi oleh partai politik," tegas Gus Ubed. [dutaislam.com/pin]
