Kamis, 13 September 2018

Kantor DPW PKS Jabar Didemo, PKS Dituntut Ganti Tagar Memecah Belah

Kantor DPW PKS Jabar didemo. Foto: Istimewa
DutaIslam.Com – Kantor DPW PKS Jawa Barat (Jabar) didemo sejumlah orang tergabung dalam Garda Nasional untuk Rakyat (GNR), Kamis (13/9/2018) siang. PKS dintuntu mengganti tagar #2019GantiPresiden karena tagar tersebut dinilai memecah belah.

Puluhan massa datang dengan membawa spanduk dan poster bertuliskan penggantian tagar ganti presiden. Masa berkumpul di  depan pagar kantor PKS. Satu persatu massa naik ke atas mobil bak terbuka, menyampaikan aspirasinya menggunakan pengeras suara.

"Kita ingin hari ini tagar 2019 ganti presiden dihapuskan. Kita ingin Indonesia damai," ujar salah seorang massa aksi, dilansir dutaislam.com dari detik.com.

Koordinator aksi bernama Johan Saputra. Menurut Johan,  gerakan tersebut diinisiasi politikus PKS Mardani Ali Sera. Gerakan dinilainya memicu terjadinya konflik antar pendukung gerakan dan non pendukung gerakan.

"Gerakan ini juga berbahaya karena bisa memancing perpecahan di tengah masyarakat dan ada upaya provokasi. Kita melihat dengan terjadinya konflik atau penolakan diberbagai daerah. Ini menjadi bukti jelas bahwa gerakan ini memecah belah persatuan dan kesatuan," ucap Johan.

GNR menuding gerakan tersebut digaungkan bukan untuk kepentingan pilpres 2019. Melainkan hanya untuk menaikan citra PKS di mata publik.

"Jika ada tagar Jokowi dua periode kenapa mereka tidak menggunakan Prabowo sebagai tagar," katanya.

PKS dituntut bertanggung jawab atas konflik yang terjadi di berbagai daerah lantaran gerakan tersebut diinisiasi oleh PKS.

"Kita meminta kepada PKS sebagai partai politik untuk tidak menggunakan gerakan-gerakan yang sifatnya dapat memecah belah bangsa untuk menaikan elektabilitas," ujarnya.

Sayang, massa tidak berhasil bertemu dengan pimpinan DPW PKS Jabar. Mereka hanya ditemui Nevi Hendri, Wakil Sekretaris Umum DPW PKS Jabar. Nevi menerima kehadiran massa di depan kantornya. Nevi mengatakan, yang dilakukan massa merupakan sebuah hak dalam berdemokrasi. Kegiatan massa juga diatur dalam undang-undang.

Nevi malah menganggap bahwa tagar yang selama ini digaungkan juga hak konstitusi. "Kemudian terkait tagar, saya kira ini sesuatu hak demokrasi juga bagi PKS," ucap Nevi.

Dia menyebut berbagai pihak juga tak keberatan dengan tagar itu. Bahkan, kata Nevi, Mahfud MD menyebut tagar bukan sebuah gerakan makar.

"Kalau keberatan dengan tagar, Mahfud MD saja menyebut tagar bukan makar. Ada rekamannya di youtube," kata Nevi. [dutaislam.com/pin]

source: detik.com

Advertisement
edit post icon
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
 

Ketik email Anda di bawah ini