Rabu, 15 Agustus 2018

Potret Utuh Kiai Ma’ruf, dari NU ke Ulama hingga Politikus Penjaga Pancasila

Kiai Ma'ruf Amin. Foto: Istimewa.
DutaIslam.Com - Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Kader Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) Jokowi periode 2019-2024. Selama ini Kiai Ma’ruf Amin lebih dikenal sebagai ulama besar yang pernah dipercaya mengajar agama Islam di Mekkah. Ia juga dikenal sebagai cucu dari ulama besar Syaikh Nawawi al-Bantani dan dianggap masih keturunan Sultan Banten. Namun demikian, tidak banyak yang tahu bahwa Kiai Ma’ruf sosok ulama yang telah malang melintang di dunia perpolitikan Tanah Air.

Kiai kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943 itu merupakan salah satu kader terbaik NU yang berhasil mencapai puncak karier di dunia politik sekaligus ulama. Kiai Ma’ruf tiga kali pernah menjadi wakil rakyat. Pertama pada pemilu 1971, saat itu Kiai Ma’ruf terpilih menjadi anggota DPRD DKI Jakarta lewat partai NU. Kedua pada pemilu 1977, Kiai Ma’ruf kembali menjadi anggota DPRD DKI Jakarta lewat partai PPP. Dan ketiga pada pemilu 1999, Kiai Ma’ruf menjadi anggota DPRI RI lewat partai PKB. Ia juga pernah menjadi Anggota MPR RI dari PKB, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2007-2009 dan 2010-2014 dan saat ini sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perjalanan karier politiknya berawal dari kiprahnya di tingkat daerah dan organisasi kemasyarakatan. Di usianya yang tergolong muda, Kiai Ma’ruf sudah terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mewakili partai NU. Saat itu, partai-partai Islam bergabung dalam fraksi Golongan Islam. Kiai Ma’ruf yang masih berusia 28 tahun dipandang sebagai politisi berbakat, sehingga para anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi Islam itu –meskipun semuanya jauh lebih senior- sepakat memilih Kiai Ma’ruf menjadi ketua Fraksi Golongan Islam.

Ketika pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan fusi (penggabungan) partai politik, dan parta-partai yang berbasis Islam yakni NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabung menjadi PPP (Partai Persatuan Pembangunan), maka secara otomatis Kiai Ma’ruf yang tadinya anggota DPRD dari partai NU menjadi anggota DPRD dari PPP. Posisinya sebagai ketua fraksi tidak berubah, bahkan Kiai Ma’ruf dikenal sebagai sosok yang kerapkali berdebat pada saat rapat dengan gubernur Ali Sadikin jika sedang berusaha menggolkan ide dan gagasan.

Selama menjadi anggota DPRD, Kiai Ma’ruf dikenal sebagai anggota yang kaya dengan ide-ide orisinal yang ketika diterapkan sangat bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Dia banyak akal, dipadukan dengan badannya yang relatif kecil, maka rekan-rekannya di dewan pun menjulukinya dengan ‘Si Kancil’.

Pada Muktamar NU 1984 di Situbondo NU memutuskan untuk kembali ke khittah sebagai organisasi sosial keagamaan, dan tidak lagi sebagai partai politik. Meskipun demikian, Banyak muncul pro-kontra di kalangan internal NU terkait keputusan Khittah itu. Para tokoh NU memiliki interpretasi yang berbeda, di satu sisi ada yang tegas menolak NU berhubungan dengan politik praktis dan pengurus NU tidak boleh berpolitik. Namun di sisi lain ada yang lebih fleksibel bahwa pengurus NU boleh berpolitik tetapi harus nonaktif dari kepengurusan NU.

Kiai Ma’ruf termasuk yang memaknai politik bagian dari khittah NU. Menurut Kiai Ma’ruf, politik adalah salah satu bentuk perjuangan NU di samping perjuangan lewat dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Ia mengambil contoh pendiri NU, Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahhab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri, mereka tidak pernah meninggalkan gelanggangan politik, baik ketika masih di Partai Masyumi maupun setelah NU menjadi partai pada 1952 sampai 1974. Politik dijadikan sebagai alat perjuangan untuk kepentingan umat.

Bagi Kiai Ma’ruf, gerakan politik memiliki posisi strategis dalam mencapai tujuan. Pertama untuk mengembalikan jiwa keagamaan dalam perpolitikan nasional, ihya’ al-ruh al-diniyyah fi al-syiyasyah al-indunisiyyah (menghidupkan ruh keagamaan dalam dunia politik Indonesia). Kedua untuk mengembalikan kepemimpinan ulama dalam perpolitikan Indonesia (li-I’dati qiyadati al-ulama fi al-alam al-siyasi al-Indonesia). Ketiga untuk memperbaiki umat (islah al-ijtimaiiyah) yang menjadi tanggungjawab para ulama.

Jadi menurut Kiai Ma’ruf, Khittah NU 1926 bukan sekedar pemisahan kelembagaan antara NU dan politik praktis, sebagaimana yang dipahami, dipraktikkan, dan disampaikan oleh kebanyakan tokoh NU. Kiai Ma’ruf tetap berpandangan bahwa pendirian partai politik bukan pelanggaran khittah, tetapi bagian dari khittah. Melalui pandangan itu, tak heran pada saat reformasi tiba, Kiai Ma’ruf mengusulkan agar NU membuat partai.

Tidak sedikit kalangan NU yang menentang pendapatnya. Namun demikian, setelah melewati perdebatan yang cukup panjang dengan argumen yang relatif sama-sama kuat dari sisi pro dan kontra, pada akhirnya Kiai Ma’ruf bisa meyakinkan tokoh-tokoh NU bahwa NU perlu mendirikan partai. Maka melalui pemikirannya lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai oleh Matori Abdul Jalil.

Menurut Kiai Ma’ruf, reformasi menjadi momen paling tepat untuk mendirikan parpol. NU harus punya bargaining power yang besar dalam sharing powerpengelolaan negara. Karena itu, Kiai Ma’ruf meminta NU mendirikan Parpol. Bahkan, Kiai Ma’ruf adalah ketua dewan Syuro pertama PKB. Menurut Kiai Ma’ruf, para ulama NU meyakini bentuk NKRI adalah final. Keyakinan itu harus dikawal melalui perjuangan politik agar cita-cita negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Pada tahun 1998, Kiai Ma’ruf berhasil menjadi anggota DPR RI dari Partai PKB. Bahkan ia sebagai Dewan Syuro berhasil membawa PKB menjadi partai pemenang ketiga setelah PDI-P dan Golkar. Tak cukup sampai di situ, dalam dinamika politik tahun 1999, Kiai Ma’ruf berhasil menjadi salah satu tokoh sentral yang mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden RI. Padahal pada saat itu PKB sebagai partai politik pemenang ketiga.

Melalui segudang pengalaman dalam perpolitikan nasional itu, layaklah Kiai Ma’ruf disebut sebagai ulama besar yang memahami dunia politik, terutama dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Ia telah kenyang dengan asam garam perpolitikan nasional yang digelutinya sejak usia muda. Sekitar 54 tahun dengan segala pasang surutnya, hidupnya ia abdikan di dunia politik, selain dalam pendidikan dan dakwah. Di usinya yang kini telah 75 tahun, Kiai Ma’ruf nyaris mencapai puncak kekuasaan di negeri ini. Tentu saja jika itu tercapai, ia akan menjadi wakil presiden pertama asal Banten.

Kader NU Sejak Muda
Kia Ma’ruf Amin, adalah sosok yang membaktikan dirinya kepada Nahdlatul Ulama (NU) sejak muda. Lebih dari sepertiga hidupnya didedikasikan untuk merawat dan membesarkan NU. Persentuhan Kiai Ma’ruf dengan NU dimulai sejak usianya masih 21 tahun, yaitu ketika ia mendirikan dan sekaligus menjadi ketua ranting Anshor di Kelurahan Koja, Tanjung Priok pada tahun 1964. Jadi, ketika saat ini usianya 75 tahun, maka itu berarti genap 54 tahun ia menjadi bagian dari organisasi keagamaan terbesar di Tanah Air, bahkan di dunia.

Sejak usia muda Kiai Ma’ruf dianggap sebagai kader yang matang dan piawai dalam berorganisasi, karena itu ia mencuri perhatian pengurus NU wilayah DKI Jakarta. Ketika baru dua tahun menjadi ketua NU Cabang Tanjung Priok, Kiai Ma’ruf diajak oleh kepengurusan NU Wilayah DKI Jakarta untuk bergabung ke dalam struktur pengurus NU Wilayah itu. Posisi yang diberikan tidak tanggung-tanggung, ia langsung menjadi wakil ketua. Saat itu tahun 1968 usia Kiai Ma’ruf masih 25 tahun. Bahkan, melalui partai NU ia berhasil duduk sebagai anggota DPRD DKI Jakarta.

Kiai Ma’ruf mulai masuk lingkaran elit kepengurusan NU pada Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Yogyakarta pada tahun 1989. Saat itu ia terpilih menjadi Khatib Aam (sekretaris) Syuriah mendampingi Kiai Ahmad Siddiq yang kembali terpilih menjadi Rais Aam dan Wakil Rais Aam Kiai Ali Yafie, sementara Ketua Umum PBNU kembali terpilih Gus Dur. Pada posisi itu, Kiai Ma’ruf mulai memperlihatkan kapasitasnya sebagai kiai yang mendorong dinamisasi pemikiran di kalangan NU yang dinilai mengalami kejumudan dalam berpikir.

Dalam kepengurusan NU 1995-2000, Kiai Ma’ruf dipercaya menjadi Rais Syuriah PBNU, sedangkan Rais Aam diamanahkan kepada Kiai Ilyas Ruchiyat dan Wakil Rais Aam Kiai Sahal Mahfudz. Dalam kepengurusan itu, Kiai Ma’ruf terlibat aktif dalam berbagai kegiatan NU karena ia bermukim di Jakarta. Di sisi lain, Rais Aam dan Wakil Rais Aam lebih sering berada di luar Jakarta, dan Gus Dur saat itu memiliki agenda yang cukup padat dan kesehatan fisik yang menurun. Maka Kiai Ma’ruf secara khusus ditunjuk sebagai Kordinator Harian (Kohar), dan perannya semakin nampak, termasuk menjadi inisiator pendirian partai PKB sebagai partainya NU saat itu.

Pada saat menjadi Kohar NU, Kiai Ma’ruf makin sibuk mendirikan partai politik, apalagi di kabinet Presiden Habibi tidak ada satu pun kader NU di dalamnya. Karena itu ia mendirikan PKB dan terpilih sebagai Ketua Dewan Syuro PKB pertama serta turut berkompetisi menjadi anggota legislatif dan ia terpilih. Sejak berkiprah di politik praktis, Kiai Ma’ruf memilih tidak aktif di NU pada kepengurusan 1999-2004. Sikap itu sesuai dengan komitmen bahwa jika aktif di PKB, maka harus melepaskan jabatan di struktural NU.

Berakhirnya periode sebagai anggota DPR pada tahun 2004, Kiai Ma’ruf memilih untuk tidak terlibat dalam politik. Kiai Ma’ruf merasa tidak nyaman karena di PKB terlalu banyak friksi. Ia memutuskan istirahat dari dunia politik praktis dan memilih fokus dalam dakwah dan pendidikan. Karena itu, pada Muktamar NU ke 31 di Surakarta yang mengamanahkan Rais Aam kepada Kiai Sahal Mahfudz dan Kiai Hasyim Muzadi sebagai Ketua Umum, Kiai Ma’ruf masuk kembali dalam struktur kepengurusan NU periode 2004-2009 dan menjabat sebagai Rais Syuriah. Sejak itu, Kiai Ma’ruf memilih fokus untuk aktif di NU dan Majelis Ulama Indonesia.

Setelah itu, pada Muktamar NU ke-32 di Makasar tahun 2010, Kiai Said Aqil Siroj terpilih sebagai Ketua Umum dan Kiai Sahal Mahfudz sebagai Rais Aam untuk periode 2010-2015. Di periode kepengurusan ini Kiai Ma’ruf duduk sebagai Mustasyar PBNU. Pada tahun 2014, Kiai Sahal Mahfudz wafat, Kiai Mustofa Bisri atau Gus Mus yang sebelumnya menjadi wakil Rais Aam diangkat menjadi Rais Aam menggantikan Kiai Sahal.

Sebagaimana sudah terjadwal lima tahunan, maka pada tahun 2015 dilakukan kembali muktamar NU di Jombang. Kiai Mustofa Bisri terpilih sebagai Rais Aam dan Kiai Ma’ruf sebagai Wakil Rais Aam 2015-2020. Namun demikian, ternyata Kiai Mustofa Bisri yang sejak awal tidak bersedia menjadi Rais Aam, tetap bertahan dengan sikapnya. Meskipun tim formatur (ahlul halli wal aqdi) secara resmi memilihnya, Gus Mus tetap tidak bersedia. Tentu saja ini menjadi dilema, karena pemilihan ketua umum harus dilakukan malam itu juga dan kandidat terpilih harus mendapatkan restu dari Rais Aam.

Akhirnya tim formatur kembali menggelar sidang kilat, dan menyepakati Kiai Ma’ruf Amin sebagai Rais Aam. Artinya, jabatan sebagai wakil Rais Aam hanya diemban selama kurang lebih 2 jam. Kiai Ma’ruf pun lantas memberikan restu dan rekomendasi kepada calon ketua umum yang mendapat suara sesuai minimal persyaratan untuk dipilih muktamirin. Muktamar itu kemudian menetapkan Kiai Said Aqil Siroj sebagai Ketua Umum PBNU terpilih kembali periode 2015-2020.

Setelah separuh abad lebih jejak keaktifan Kiai Ma’ruf di NU, kini ia dipilih menjadi calon wakil presiden Republik Indonesia 2019-2024 untuk mendampingi presiden Jokowi. Tentu saja pencapaiannya merupakan suatu kebanggaan bagi keluarga besar NU dan generasi muda NU. Melalui segudang pengalaman dalam dunia organisasi keummatan yang dalam hal ini ia abdikan kepada Nahdlatul Ulama, maka mari kita tunggu kiprah dan sumbangsihnya yang lebih besar kepada bangsa, negara dan agama.

Penjaga Pancasila
Kiai Ma’ruf Amin dikenal sebagai ulama penjaga Pancasila. Sejak usia muda, ia menjadikan Pancasila sebagai way of life atau jalan hidup. Kesetiaan kepada Pancasila terus dipegang teguh sampai saat ini, bukan hanya dihafalkan semata, tetapi juga diamalkan, sehingga tidak salah jika Presiden Jokowi memilih Kiai Ma’ruf sebagai Dewan Pengarah BPIP (Badan Pembinaan Ideologi pancasila). Bagi Kiai Ma’ruf, Pancasila sebagai dasar negara sudah final dan harus dijaga.

Kita tahu, dalam dua dekade terakhir, popularitas Pancasila mulai meredup. Masyarakat seperti sudah tidak mengenal lagi Pancasila, termasuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan mulai muncul gerakan radikal yang melawan Pancasila. Maka menurut Kiai Ma’ruf, kini saatnya mereka yang sudah mulai lupa diingatkan, dan mereka yang mau meninggalkan ditarik kembali. Perilaku Pancasila perlu kembali diteguhkan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Kiai Ma’ruf begitu prihatin terhadap kecenderungan gerakan yang mengancam eksistensi Pancasila. Di antaranya adalah kecenderungan radikalisme yang kian bergerak bebas, termasuk radikalisme yang diimpor dari Timur Tengah. Munculnya terorisme yang membawa bendera mendirikan negara Islam dan gerakan terselubung lainnya yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila mulai menguat. Karena itu dalam pandangan Kiai Ma’ruf, ancaman semacam itu harus dicegah melalui penguatan pemahaman Pancasila.

Tidak hanya masalah radikalisme semata yang membuat Kiai Ma’ruf prihatin, melainkan juga nilai-nilai toleransi yang terkandung dalam Pancasila terkoyak ketika agama dijadikan alat politik. Munculnya kelompok intoleran yang melenceng dari Pancasila telah membuat suasana damai antarumat beragama terusik. Bagi Kiai Ma’ruf, perbedaan agama di Indonesia sudah tidak perlu didiskusikan lagi, yang penting adalah bagaimana menyikapi perbedaan tersebut dengan sikap toleran.

Sebaliknya, toleran jangan dipolitisasi dan jangan dipelintir. Kiai Ma’ruf perlu mengingatkan dan meluruskan hal itu ketika berlangsung kampanye Pilkada DKI Jakarta merebak suara-suara yang mengatakan ‘kalau tidak menerima calon nonmuslim tidak pancasilais, bukan pula kelompok bhineka tunggal ika’. Toleran menurut Kiai Ma’ruf tidak diartikan sempit semacam itu, justru pernyataan seperti itu tidak pancasilais karena memperuncing suasana.

Persoalan lain adalah kesenjangan ekonomi yang sepertinya terabaikan sehingga menciptakan ketimpangan sosial yang rawan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis. Masalah kesenjangan ekonomi yang seharusnya sudah terselesaikan jika pemerintah taat mengamalkan sila kelima, turut menjadi perhatian Kiai Ma’ruf. Karena itulah Kiai Ma’ruf menawarkan pemikiran ‘Arus Baru Ekonomi Indonesia’ yang tak lain adalah mengamalkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melihat kecenderungan terlupakannya Pancasila itu, Kiai Ma’ruf berpikir untuk menggali kembali nilai-nilai Pancasila agar bisa dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Perlu cara yang bukan bersifat doktrin seperti masa Orde Baru dulu, tetapi strategi yang lebih membumi yang mudah diterima masyarakat, terutama generasi milenial yang memiliki cara pandang tersendiri dalam melihat kehidupan bernegara. Menurut Kiai Ma’ruf, Pancasila harus dikembalikan sebagai sumber dari segala sumber hukum.

Sebagai dewan pengarah BPIP, Kiai Ma’ruf kemudian menyampaikan pemikirannya tentang penerapan Pancasila dalam berkehidupan. Pada sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, berarti tidak boleh ada orang yang tidak bertuhan di negara ini. Kemudian pada sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, kita harus memperlakukan semua manusia dengan adil dan beradab, bahkan bukan hanya di negara sendiri, tetapi juga dengan dunia internasional. Maka ketika Amerika Serikat mengumumkan Jerussalem sebagai Ibu Kota Israel, Kiai Ma’ruf langsung memimpin Aksi Bela Palestina di Monas pada 17 Desember 2017.

Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia, dengan begitu mejemuknya Indonesia, tantangannya adalah menjaga komponen bangsa secara utuh dan bersatu. Toleransi menjadi salah satu kata kunci. Bagi Kiai Ma’ruf, kelompok yang intoleran tidak perlu ditoleransi. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Permusyawaratan Perwakilan, berarti kedaulatan ada di tangan rakyat sehingga tidak boleh ada pemerintahan yang otoriter, diktator dan anarkis. Kemudian sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia harus diterjemahkan dalam kebijakan ekonomi yang prorakyat.

Pendirian Kiai Ma’ruf untuk berpegang teguh kepada Pancasila itu adalah sikap hormatnya terhadap keputusan ulama terdahulu dalam merumuskan kemerdekaan. Sebagaimana menurut ulama-ulama perumus Pancasila, Kiai Ma’ruf juga sependapat bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, sehingga menjadikan Pancasila sebagai dasar negara tidak perlu diperdebatkan. Bahkan menurut Kiai Ma’ruf, Pancasila merupakan esensi ajaran Islam.

“Agama dan Pancasila tidak bertentangan, saling mengisi. Dalam ajaran Islam, sudah ada semua. Kemanusiaan, persatuan, keadilan sosial, kerakyatan, permusyawaratan, apalagi ketuhanan nomor satu. Lima sila bagi Islam, itu sudah semua. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa disebutnya kan berkat rahmat Allah Swt. Jadi Tuhan, Allah Swt. Itu satu kesatuan. Bagi Islam itu pas betul,” kata Kiai Ma’ruf di Istana Negara, sesaat setelah dilantik menjadi dewan pengarah BPIP.

Begitu halnya dengan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Kiai Ma’ruf, kemajemukan agama di Indonesia adalah keniscayaan sehingga tidak memungkinkan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, yang penting nilai-nilai keislaman tercermin dalam dasar negara. Ketika Pancasila sebagai dasar negara telah mampu mewadahi semua unsur dalam Islam dan tidak bertentangan dengan Islam, maka Pancasila wajib diterima semua golongan.

Sikap Pancasilais Kiai Ma’ruf itu membuat anggota Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden) Sidarto Danusubroto begitu takjub dan tidak meragukan jiwa pancasilais yang melekat pada Kiai Ma’ruf Amin. “Saya kaget ketika diundang di Gondanglegi Malang untuk tausiyah, beliau bicara dulu tentang Pancasila, radikalisme. Lalu diajak ke Tulungagung, beliau menyampaikan ayat-ayat tentang hubbul wathan minal iman atau mencintai Tanah Air manifestasi dari iman. Kalau beliau bicara begitu kelihatan sekali, negara menyatu jika Pancasila sebagai dasar negara,” kata Sidarto.

Begitu juga dengan tokoh-tokoh agama lain yang begitu kagum dengan sikap Pancasilais Kiai Ma’ruf.  Romo Benny Susetyo, salah seorang pastor Katolik yang kini penasehat eksekutif BPIP, tidak meragukan jiwa kenegarawanan Kiai Ma’ruf amin. “Di situ saya melihat Kiai Ma’ruf sangat menjunjung tinggi Pancasila dan kebhinekaan, tidak mementingkan golongan dan kelompoknya, melainkan menomorsatukan kepentingan bangsa,” kata Romo Benny yang dikenalkan kepada Kiai Ma’ruf oleh Gus Dur pada tahun 1990-an.

Demikian rekam jekak Kiai Ma’ruf Amin yang kini menjadi calon wakil Presiden RI 2019-2024. [dutaislam.com/pin]

source: islamramah.co

Advertisement
edit post icon
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
 

Ketik email Anda di bawah ini