 |
| Ustadz Abdul Somad. Foto: Istimewa. |
Penolakan disampaikan Kordinator Gapura Achmad Robani Albar dalam rilis yang diterima dutaislam.com, Kamis (30/08/2018).
“Bulan Juli lalu Ustad Abdus Shomad (UAS) telah diundang berceramah di tiga tempat di Semarang yaitu di Unissula, di Mijen dan di Pedurungan. Kejadian itu menimbulkan pro kontra dan membuat masyarakat terbelah. Menimbulkan keresahan publik karena ada mobilisasi massa ormas radikal dan ada gerakan konsolidasi organisasi terlarang HTI di dalam acara UAS tersebut,” katanya Ashmad, dalam rilis tersebut.
Acmad mengatakan, pihaknya telah mencermati polemik Kami telah mencermati polemik yang terjadi belakangan ini di Semarang maupun Jawa Tengah pada umumnya atas rencana kehadiran UAS di Jepara 1 September 2018 dan di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) pada 2 September 2018. Pihaknya mengaku telah menemukan bukti nyata adanya atribut HTI pada masa persiapan acara ini. Yaitu, ketika Team UAS hadir memakai atribut khas HTI di Jepara maupun Semarang, 27 Agustus 2018 lalu.
Selain itu, pihaknya juga telah menyelidiki jejak-jejak digital UAS terkait ideologi khilafah anti NKRI, serta orang-orang yang terkait dengan Team UAS.
“Atribut HTI dan adanya konsolidasi orang-orang aktivis HTI telah nyata ada di setiap gelaran acara yang menghadirkan UAS. Hal inilah yang membuat masyarakat yang mencintai NKRI dan menjaga Pancasila menjadi resah. Lalu mengungkapkan aspirasi keresahannya tersebut dalam sikap penolakan,” katanya.
Acmad juga menegaskan, UAS penuh dengan kontroversi dengan berbagai fatwanya yang pernah menghina ulama PBNU. Selain itu, UAS pernah menghina fisik orang lain, pernah menghina Rasulullah, dan pernah membuat fatwa mendukung bom bunuh diri, serta pernah memfitnah bahwa pemberantasan terorisme adalah pengalihan isu.
“UAS juga pernah memfitnah presiden negara lain (Syuriah) dan menyebut konflik di Syiria sebagai perang antara Sunni dan Syiah,” katanya.
“Semua hal itu sangat cukup sebagai bukti bahwa UAS tidak layak disebut sebagai ustad atau ulama, dan tidak pantas dihadirkan di Jawa Tengah maupun daerah lain. Terlebih di MAJT, masjid yang memproklamirkan diri sebagai penjaga Islam wasathiyah,” tambah Achmad.
Atas dasar itu dan kecintaan kepada Jawa Tengah, Gapura menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Bertekad mencegah paham radikal khalifah masuk dan menyusupi MAJT yg notabene tanah bandha masijid Agung Kauman Semarang.
2. Mendukung adanya pengajian atau acara keagamaan yang mengedepankan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, cinta kepada tanah air dan cinta pada persatuan nasional. Mendukung segala kegiatan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Menolak segala bentuk gagasan, tindakan, atau kegiatan yang dapat membahayakan dan merongrong eksistensi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD NRI 1945. Termasuk kegiatan yang disusupi atau dijadikan sarana konsolidasi anggota ormas terlarang Hizbut Tahrir Indonesia.
4. Menolak segala bentuk kegiatan politik partisan yang merusak kesucian masjid atau lembaga pendidikan Islam dengan kedok kegiatan bersifat keagamaan.
5. Menolak Kehadiran UAS yang nyata-nyata sangat terkait dengan aktivitas kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Siyasah yang diajarkan oleh UAS condong kepada ideologi yang mengancam tegaknya Pancasila dan NKRI.
6. Mengimbau kepada masyarakat, POLRI dan TNI bertindak tegas terhadap segala propaganda/penyebarluasan ideologi khilafah.
7. Demi menjaga kondusivitas daerah dan menghindari keresahan masyarakat, kami mengimbau Badan Pengelola MAJT mengganti UAS dengan ulama atau ustad yang bersih dari pengaruh organisasi terlarang, yang komitmennya jelas kepada tegaknya Pancasila dan NKRI, serta yang tidak pernah menghina atau memfitnah orang lain.
8. Mengimbau aparat POLRI dan TNI mengambil langkah tegas dan strategis diantaranya mencabut ijin kegiatan UAS di Jawa Tengah.
Demikian pernyataan sikap Gapura atas kehadiran UAS di Jateng. [dutaislam.com/pin]
