 |
| Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (Foto: REUTERS/Beawiharta) |
Tito menceritakan kemarahannya terhadap Bachtiar Nasir berawal dari sebuah video yang viral dikalangan kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dalam tayangan tersebut, Bachtiar Nasir menyampaikan bahwa, Kapolri Tito menyebut sistem khilafah adalah hal yang paling tepat untuk diterapkan sebagai Idiologi Indonesia.
"Kemarin komplain dengan Ustad Bachtiar Nasir karena ada video yang viral, di tengah-tengah masyarakat kelompok HTI. Dan menyampaikan bahwa Indonesia harus menerapkan sistem khilafah. Karena demokrasi liberal tidak benar menghancurkan negara ini. Dan saya berdiskusi dengan orang yang berkopeten itu, yaitu Kapolri Jenderal Tito Profesor Doktor Tito Karnavian," papar Tito menggambarkan isi video tersebut di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (17/07/2018).
Tito menegaskan, dengan adanya hal tersebut, dirinya langsung menghubungi Bachtiar Nasir untuk melakukan klarifikasi. Menurut Tito, penilaiannya selama ini terhadap Bachtiar Nasir ternyata salah besar.
Dengan adanya hal tersebut, saat ini,Tito menyatakan bahwa Bachtiar Nasir adalah sosok Ustaz yang tidak cerdas. Mengingat, apa yang disampaikannya adalah tidak sesuai dengan kenyataannya.
"Tapi begitu melihat kata-kata ustadz disitu, saya hilang kesan. Kesan saya Ustadz tidak cerdas yang saya lihat," tegas Tito.
Tito menekankan, dirinya tidak pernah menyampaikan untuk mendukung berdirinya konsep khilafah di Indonesia. Dalam sebuah pernyataannya, Tito memang mengaku telah menyatakan bahwa saat ini Demokrasi Liberal yang telah menjadi potensi pemecah belah bangsa.
"Tapi saya tidak mengatakan ganti khilafah. Tidak sama sekali tidak. Bahkan saya mengatakan khilafah berbahaya sama kaya demokrasi liberal," tutur mantan Kapolda Metro Jaya itu.
Tito menjelaskan, demokrasi liberal akan bisa diadposi oleh Indonesia ketika kelas menengah sudah besar dibandingkan kelas kecil. Untuk saat ini, kata Tito, Demokrasi Pancasila merupakan idiologi yang paling tepat diterapkan.
"Maka ruang kebebasan yang terlalu bebas itu harus dipotong caranya apa. Misalnya dengan adanya Perppu tentang Ormas kebebasan berserikat dan berkumpul," ucap Tito.
Terkait UU Ormas, Tito mengatakan, pemerintah bukan bersikap otoriter terhadap kebebasan berpendapat. Melainkan, untuk menghindari adanya Ormas yang mengancam kedaulatan NKRI dan bertentangan dengan Pancasila.
HTI sendiri merupakan organisasi pertama yang dibubarkan Pemerintah melalui UU Ormas. Kelompok tersebut dinilai telah bertentangan dengan Idiologi Pancasila Indonesia.
"Perppu Itu tujuannya agar memotong orang tidak boleh bebas-sebebasnya. kalau kembali pada negara' mohon maaf ' HTI ' atau siapapun ormas yang membahayakan negara sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila, empat pilar bubarkan," tutup Tito. [dutaislam.com/wal/gg]
Sumber: Okezone
