 |
| Ketua MUI Sumbar Buya Guzrizal Gazahar. Foto: Istimewa. |
Penolakan setelah mendapat teguran itu disampaikan Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar dalam akun facebook pribabinya, Kamis (26/7), sekitar pukul 03.00 dengan judul tulisan “Amanah Kami Tunaikan”.
Buya Gusrizal mengatakan, membiarkan umat bingung dengan pernyataan orang-orang yang mengusung Islam Nusantara sesuai seleranya. Seperti menuding Islam Arab sebagai Islam Radikal, Islam penjajah dan lainnya, berarti mengabaikan tugas keulamaan dalam menjaga kesatuan umat.
Katanya, suatu istilah yang dilahirkan sebagian umat, kemudian disebarkan dengan kekuasaan dari meletakkan tugu sampai mengarahkan berbagai institusi.
"Itu jauh sekali dari taswiyyatul manhaj. Bahkan mengabaikan bagian umat Islam lain yang belum tentu bisa menerima konsep yang diusung tersebut," tulisnya.
Dia juga menyebut bahwa Islam Nusantara telah menjadi payung bagi penganut sekuler, liberal dan pluralis menjadikan Islam Nusantara. Dengan anggapan itu, dia berpendapat, bukan lagi masalah perkara furu dan tidak bisa didiamkan.
"Ketika sikap diambil oleh ulama Sumbar, kami bukan hanya membaca dan mendengar paparan konsep, sehingga dengan enteng dikatakan salah persepsi," ungkapnya.
Tak hanya itu, dia bahkan menuding bahwa perkataan dan sikap orang yang mengusung Islam Nusantara letah melenceng.
"Kami melihat perkataan, perbuatan dan sikap yang dilakukan di bawah konsep itu jauh melenceng. Maka kami memadukan antara pemahaman konsep dengan aplikasi di lapangan, itulah langkah berpendapat dalam kasus aktual. Kalau tidak demikian, berarti kita membohongi diri sendiri," katanya lagi.
Dia juga mengklaim bahwa MUI Sumbar telah melahirkan sikap dan siap mengajak semua kembali kepada nama agama yang diberikan oleh Zat Yang Maha Menurunkan Syari’at Agama. Yaitu, Islam (QS. Ali ‘Imran 19, 85, al-Maidah 3 dan al-Shaff 7) tanpa ada embel-embel apapun.
"Mudah-mudahan tidak dilupakan bahwa telah dua kali saya juga mengkritik istilah Islam Wasathiy di hadapan pengurus lembagai keulamaan ini di Lombok dan di Bogor," jelasnya.
Sebelumnya, penolakan tersebut mendapat respons langsung dari MUI Pusat karena dipandang menyalahi khittah dan jati diri MUI itu sendiri.
"Sudah menyalahi khittah MUI sebagai wadah musyawarah dan silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dari berbagai organisasi," kata Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid, Rabu (25/07/2018), dilansir dutaislam.com dari media yang sama.
Zainut melanjutkan, MUI sebagai tenda besar umat Islam bisa menjadi pemersatu dan perekat ukhuwah Islamiyah dan bukan sebaliknya. MUI harus bisa mengedepankan semangat persaudaraan (ukhuwah), toleransi (tasamuh) dan moderasi (tawazun) dalam menyikapi berbagai persoalan. Khususnya yang berkaitan dengan masalah umat Islam.[dutaislam.com/pin]
