 |
| Mahfud MD. (Foto: Istimewa) |
Mahfud menjelaskan, 9% penduduk Indonesia mencapai 24 juta penduduk. "Ini kalau teriak semua, repot kita," kata Mahfud.
Kemudian, ia menjelaskan mengenai khutbah-khutbah di Masjid BUMN. Datanya, dari 100 khotib, 41 khutbahnya intoleran. 8 dari 41 itu anti nation state.
Selanjunya, Mahfud juga menjelaskan mengenai hasil penelitian Haidar Naser dalam desertasinya di UGM, bahwa gerakan Islam Syari'ah yang ingin mengganti Negara Pancasila, dengan Negara Agama ada 3.
Tiga organisasi tersebut, pertama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), ingin mengganti negara Pancasila dengan Negara Khilafah. Kedua Majlis Mujahidin Indonesia (MMI), ingin memberlakukan semua hukum di Indonesia dengan hukum Islam, meskipun negaranya negara Pancasila.
Ketiga, Komite Persiapan Pemberlakuan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan, targetnya adalah karena tidak mungkin mengganti negara Khilafah dalam waktu pendek dan tidak mungkin memberlakukan hukum Islam secara Nasional, maka KPPSI menyatakan semua daerah yang umat Islamnya menang di DPRD supaya membuat Perda Syari'ah.
Dari data di atas, Mahfud tidak mengungkapkan berapa jumlah anggota HTI di Indonesia. Ia hanya mengutip bahwa ada 9% penduduk yang ingin mengganti negara Pancasila dengan Negara Islam, dimana di dalamnya ada HTI. Lalu berapakah jumlah anggota HTI?
Menanggapi uraian tersebut, mantan ketua HTI Babel, Ayik Heriansyah memperkirakan jumlah anggota HTI saat ini paling banyak sekitar 20.000 orang.
"Paling banyak sekarang anggota HTI 20.000 itupun dengan asumsi naik 100% dari 2010. Padahal merekrut orang jadi anggota itu susah belum lagi ada yang keluar," jelas Ayik kepada Dutaislam.com, Jum'at (08/06/2018).
Hal ini karena pada tahun 2010, Ayik memiliki datanya. "2010 anggota HTI berjumlah 8.500 orang," ungkapnya.
Yang disebut anggota di HTI, kata Ayik, adalah orang yang sudah mengucapkan qassam. Kalau belum mungkin baru calon anggota dan simpatisan.
Seandainya jumlah anggota HTI terlihat banyak, Ayik menduga, bisa jadi DPP HTI membuat manuver meminta agar calon anggota dan simpatisan mengaku anggota ketika disurvei agar keliatan banyak. [dutaislam.com/gg]
