 |
| Guru Besar Undip Suteki. Foto: Istimewa. |
“Sesuai dengan peraturan ASN, maka yang bersangkutan dibebastugaskan dari jabatannya. Ini bukan sanksi yang dijatuhkan, tetapi prosedur yang harus, selama yang bersangkutan masuk dalam persidangan disiplin ASN," ujar Humas Undip Semarang Nuswantoro.
Nuswantoro mengtakan, hasil sidang disiplin belum bisa langsung ditentukan. Karena masih ada proses yang perlu dilewati. Jika nanti tidak terbukti bersalah, maka jabatan yang diemban akan dikembalikan.
SK penonaktifan Suteki ditandatangani oleh Rektor dan mulai berlaku di hari yang sama. Dengan SK tersebut maka Prof Suteki nonaktif dari jabatan Kaprodi Magister Ilmu Hukum Undip, Ketua Senat Fakultas Hukum Undip, dan Anggota Senat Undip. Meski demikian, Prof. Namun, Suteki masih diperbolehkan mengajar.
Terpisah, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohammad Nasir meminta Suteki memilih, kembali ke NKRI atau melepas jabatannya jika terbukti mendukung Hizbut Tahrir Indonesia.
"Kalau memang betul (terbukti) ya dia harus milih kembali ke NKRI atau lepas (jabatan)," ujar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (07/6/2018).
Nasir juga meminta Rektor Undip Yos Johan Utama untuk mengusut dengan tuntas kasus Suteki yang terang-terangan mendukung HTI.
"Rektor saya minta meninjau orang itu, harus ditelusuri perilaku dan semuanya. Sekarang kan nonaktif, saya minta ditindaklanjuti, verifikasi semuanya," tegas Nasir.
Nasir juga mengancam akan mencopot Rektor Undip jika tak bisa menyelesaikan persoalan yang menyeret Suteki.
"Ya dia menyelesaikan, kalau enggak mau, rektornya yang saya selesaikan," ujar Nasir. [dutaislam.com/pin]
Keterangan:
Diolah dari Tribun dan Kompas
Baca: Guru Besar Undip Suteki Nyetatus, Mengelak Dukung Khilafah, Tapi Jejak Digital Tak Bisa Dibohongi
