 |
| Gambar: Istimewa |
DutaIslam.Com - Reuni Akbar 212 tinggal beberapa hari lagi. Ajang berkumpul kembali para tokoh dan massa Aksi Bela Islam tanggal 2 Desember setahun yang lalu ini cukup menarik perhatian. Rencananya reuni yang di Monas nanti merupakan puncak dari serangkaian acara reuni sebelumnya yang diselenggarakan Presidium Alumni 212 dan GNPF Ulama di beberapa daerah. Tampaknya kegiatan reuni pemanasan di daerah terbilang tidak begitu sukses. Massa yang hadir sedikit dan blow up dari media massa juga kurang. Harapan tokoh PA 212 dan GMNF Ulama, mudah-mudahan pada Reuni Akbar 212 di Monas nanti akan booming.
Monumen Nasional (Monas) sesuai dengan namanya banyak menyimpan cerita sejarah nasional. Tempat terjadinya peritiwa-peristiwa monumental berskala nasional. Selain lokasinya yang strategis di pusat ibukota negara, Monas juga tempat yang ideal bagi perhelatan akbar karena bisa menampung ratusan ribu massa di satu tempat. Dapat point tersendiri jika suatu kelompok sukses menyelenggarakan kegiatan di sana. Namun tidak setiap event di sekitar Monas berjalan lancar. Ini yang terjadi pada Aksi Tolak Kenaikan BBM dan Dukung SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah yang digadang HTI dan FPI 1 Juni sembilas belas tahun lalu.
Insiden 2008
Insiden Monas yang terjadi pada tanggal 1 Juni 2008 terbilang insiden kecil yang bertampak besar lumayan besar bagi pergerakan Islam di tanah air. HTI dan FPI dua organisasi Islam pendatang baru yang muncul ke pentas nasional di masa Reformasi 1998 merupakan menyokong utama Forum Umat Islam (FUI). FUI sendiri merupakan wadah ormas Islam besutan HTI setelah Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) keempat 17-21 April 2005 di Jakarta. Majlis Ulama Indonesia (MUI) sebagai penyelenggara mengharapkan dari KUII ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran solutif atas problematika umat, bangsa dan negara.
HTI memanfaatkan forum ormas dan ulama nasional itu untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka. Anggota HTI masuk jadi peserta KUII atas nama HTI dan pengurus MUI. Semua anggota HTI membawa misi organisasi di bawah koordinasi K.H. Al-Khaththath selaku penanggung jawab Lajnah Fa’aliyah DPP HTI. Di KUII 2005, anggota HTI aktif menyampaikan pendapat di forum resmi. Di sela-sela waktu senggang, mereka melakukan perbincangan-perbincangan informal dengan peserta dari utusan ormas yang lain.
KUII keempat berjalan lancar, menghasilkan beberapa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah. Bagi DPP HTI, mengikuti KUII pengalaman baru sarat dengan peluang-peluang politik menuju terbentuknya kesatuan tubuh umat di bawah kendali HTI dalam rangka menegakkan Daulah Khilafah. Pasca KUII, melalui Lajnah Fa’aliyah, DPP HTI membentuk Forum Umat Islam (FUI). Lalu terbentuklah FUI yang berisi ormas, parpol dan lembaga-lembaga Islam, diketuai oleh Ust. Mashadi dan Sekjen Uts. M. Al-Khaththath.
Sejak itu FUI aktif merespon isu-isu aktual nasional. Pergerakan FUI sepenuhnya dalam kendali HTI. Isu apa yang akan direpon, bagaimana cara membentuk opini dan logistik yang perlu disiapkan pada aksi-aksi FUI semua tergantung DPP HTI. Sekjen FUI beserta pengurus FUI dari unsur HTI tinggal mengeksekusi keputusan yang diambil DPP. Dikemudian hari Ust. Mashadi mengundurkan diri sebagai ketua, praktis FUI dipegang Sekjennya.
HTI punya lajnah khusus untuk membangun jaringan dengan ulama, politisi, pejabat, pimpinan ormas dan lembaga Islam. Namanya Lajnah Fa’aliyah. Lajnah ini terbilang strategis bagi perjuangan politik HTI disamping Lajnah Thalabun Nushrah tentunya. Sehingga penanggung jawab lajnah ini harus seorang anggota HTI senior, berwawasan luas, pandai membangun komunikasi dengan pihak luar serta mencerminkan kepribadian politisi khas HTI.
Ust. Khaththath figur yang sangat tepat untuk posisi penanggung jawab Lajnah Fa’aliyah pusat. Di internal HTI, beliau anggota senior yang disegani dan popular. Setiap pemilihan anggota DPP, Ust. Khaththath selalu di posisi pertama peraih suara terbanyak. Dia jadi pimpinan tertinggi (Mas’ul ‘Am) Hizbut Tahrir di Indonesia sampai pertengahan Ramadhan 2004. Kemudian digantikan oleh Ust. Hafidz Abdurrahman. Ust. Hafidz Abdurrahman jadi Mas’ul ‘Am dari 2004-2010.
Ternyata dalam perjalanannya FUI dan Ust. Al-Khaththath lebih progresif dan popular di mata umat dibandingkan DPP HTI yang dikomandoi oleh Ust. Hafidz Abdurrahman. Lambat laun mulai terbentuk kubu-kubuan di internal DPP HTI, antara kubu FUI dan HTI, antara Ust. Khaththath dan Ust. Hafidz Abdurrahman. Keterlibatan HTI di FUI sempat dipersoalkan utusan Amir HT sewaktu kunjungannya ke Jakarta. Awalnya Ini hanya polarisasi lunak tapi kemudian mengeras dan puncaknya meletus setelah insiden Monas 2008.
Pada 1 Juni 2008 HTI didukung massa dari elemen-elemen FUI terutama FPI mengadakan Aksi Tolak Kenaikan BBM dan dukung SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah di depan Istana Negara. Di saat yang bersamaan Aliansi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) mengadakan acara memperingati hari kelahiran Pancasila di Monas. Tiba-tiba terjadi kericuhan yang berubah menjadi bentrokan antara massa AKKBB dan FPI.
Banyak versi yang beredar perihal latar belakang pemicu insiden Monas. Yang jelas Insiden Monas berbuntut panjang. Beberapa orang anggota Laskar FPI diciduk polisi. Habib Riziq dan Munarman dianggap pertanggung jawab atas kejadian itu. Akhirnya divonis penjara 1 tahun 6 bulan. Sifat culas DPP HTI menyeruak. Mereka rapat menyusun langkah-langkah cuci tangan dari peristiwa tersebut. Mereka membuat laporan ke Amir Hizbut Tahrir Syaikh Atha Abu Rusytah. Bermodalkan laporan utusannya dan dari DPP, Amir HT mengambil langkah ekstrim yaitu melarang HTI dan anggotanya bergabung dengan organisasi lain. Termasuk aliansi antar ormas seperti FUI.
Dengan alibi dapat perintah langsung dari Amir Hizbut Tahrir di Arab, HTI menyatakan keluar dari FUI. Jubir HTI, Ust. Ismail Yusanto tanpa merasa bersalah, dengan lantang menyampaikannya kepada ulama dan pimpinan ormas. Sontak hal ini membuat pimpinan ormas dan ulama di FUI marah kepada HTI. Sampai keluar pernyataan “HTI Munafik” dari mulut salah seorang ulama. Kemarahan para tokoh ini bisa dibenarkan karena HTI yang membuat FUI, kok ketika keadaan genting, mereka keluar. Dimana rasa tanggung jawab HTI?! Apa DPP HTI tidak memiliki jiwa kesatria?! Begitu kira-kira suara batin mereka.
Anggota HTI yang ada di FUI diperintahkah DPP HTI agar keluar dari FUI, termasuk Ust. Al-Khaththath. Mereka diberi ultimatum, bersama HTI atau FUI?!. Anggota HTI di FUI terbelah dua, ada yang memilih tetap di FUI, sebagian lagi memutuskan keluar FUI. Dalam kondisi terjepit dan posisi yang dilematis, seperti ini Ust. M. Al-Khaththath menunjukkan kelasnya sebagai pejuang politik Islam yang matang, berjiwa kesatria dan punya visi jauh ke depan. Beliau memilih tetap di FUI bersama umat dengan meninggalkan HTI yang telah Beliau bina dari nol. Beliau memilih berjuang bersama ulama, tokoh dan pimpinan ormas Islam, meninggalkan teman-temannya di DPP HTI. Berserta Ust. Al-Khaththath ikut pula keluar dari HTI, bendahara pusat, ketua DPW HTI Jakarta dan beberapa anggota lainnya.
Sekarang FUI murni FUI. FUI tanpa HTI. Di pihak HTI, DPP melakukan restrukturisasi. Posisi Ust. Khaththath sebagai penanggung jawab Lajnah Fa’aliyah diganti oleh Ust. M. Rahmat Kurnia dengan tambahan wewenang bisa berkomunikasi langsung dengan Amir HT. Dengan kebijakan Amir tadi, otomatis anggota HTI yang ada di MUI, NU, Muhammdiyah, Persis dan ormas lainnya, keluar. FUI dan HTI kemudian masing-masing berjalan sebagaimana mestinya.
Seiring perjalanan waktu sampailah pada klimaksnya di tahun 2016 - 2017. Ust. Khaththath bersama GNPF MUI, FPI dan ormas-ormas Islam yang lain berhasil mengadakan perhelatan akbar Aksi Bela Islam tanggal 2 Desember 2016 yang dihadiri 7 juta orang. Aksi fenomenal yang jadi berita di berberapa media massa dunia. Adapun HTI di tahun 2017 tepatnya tanggal 19 Juli mencapai titik anti klimaks sejarah mereka yaitu dibubarkan pemerintah atas masukan dari MUI, NU, dll.
Pasca Reuni Akbar 212
Bagi saya tidak aneh, kalau Aksi Bela Islam 1, 2 dan 3 bisa berjalan damai dengan massa yang banyak. Ust. Al-Khaththath sang maestro yang berada di balik aksi-aksi GNPF MUI. Sebagai orang yang pernah berjuang bersama Beliau di HTI, sejak masih dulu kami mengenal Beliau sebagai syabab yang jago orasi, pandai melobbi dan ahli dalam ahli dalam mengumpulkan massa. Tsaqafah Islamiyah dan intuisi politik yang tajam kadang belum terjangkau oleh syabab-syabab HTI. Akibatnya banyak yang gagal paham sehingga menimbulkan riak-riak kecil di internal termasuk di DPP. Tapi sebenarnya visi Beliau jauh ke depan, hal ini menunjukkan kapasitasnya yang besar sebagai aktivis politik Islam non formal.
Yang perlu diingat bahwa jalan kemenangan politik Islam di pentas nasional masih panjang. Tamkin masih jauh. Lawan dan musuh politik terus memantau. Eforia atas keberhasilan menggalang massa sebanyak 7 juta orang jangan sampai menutup mata bahwa sebenarnya faktor-faktor non politik yang memicu kehadiran massa aksi. Menurut Ustadz Anis Matta melihat aksi 411 dan 212 dengan 2 pendekatan :
1. Gerakan Islam harus melihat 411 dan 212 adalah masalah aqidah tidak ada hubungannya dengan politik apalagi pilkada. Justru ini adalah panggilan keimanan bagi kader – kader Gerakan Islam atas doktrin yg mereka yakini; “Al Quran Dusturuna”. 411 dan 212 adalah kemarahan karena Allah dan Rasul-Nya, tidak ada hubungannya dengan politik, pilkada apalagi makar. Jadi 411 dan 212 adalah kewajiban kader Gerakan Islam untuk turun sebagai bukti pembelaannya atas nama aqidah.
2. Aksi 411 dan 212 dengan massa jutaan itu wajar kalau ada yang mengambil manfaat, pedagang seputar monas ambil manfaat, pengusaha bus ambil manfaat, tukang kaos ambil manfaat, travel-travel ambil manfaat, tukang ketoprak, tukang lontong sayur juga ambil manfaat, apalagi mungkin ada aktor politik ambil manfaat, itu wajar terjadi. Tapi apakah karena ada yg mengambil manfaat ketika kita menjalankan kewajiban aqidah kita terus kita membatalkan menjalankan kewajiban? Kemungkinan aksi 411 dan 212 dimanfaatkan oleh agenda politik mungkin saja tapi jauh dari upaya makar atau revolusi, tapi apakah karena kemungkinan di manfaatkan oleh agenda politik kemudian Gerakan Islam melarang kadernya untuk turun? Jadi aksi 411 dan 212 adalah murni pembelaan aqidah kita, tidak ada hubungannya dengan politik apalagi dengan pilkada. Menurunnya elektabilitas parpol Islam dan fenomena 411 dan 212 disebabkan karena gagalnya parpol Islam menawarkan “ideologi” bersama.
Sebab itu mengukur kemenangan politik umat berdasarkan kesuksesan aksi 212, bisa menyesatkan. Aksi 212 faktanya berupa kumpulan orang (crowd) yang disatukan oleh emosi yang sama, layaknya kumpulan orang menonton pertandingan sepak bola di sebuah stadion. Perilaku kolektif seperti ini bersifat tidak terorganisasi dengan baik pada level strategis, kerja sama antar peserta hanya sesaat dan pemimpinnya tidak jelas. Dari sisi politik terjadinya aksi itu tanpa perencanaan dan tidak melalui pembentukan kesadaran penuh dari peserta aksi. Semua berjalan sporadis alias dadakan.
Aksi 212 banyak kelemahannya jika mau dijadikan landasan pacu menuju gerakan sosial politik. Tokoh-tokoh sudah menyadari hal tersebut. Pasca aksi mereka terus mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mematangkan arah gerakan. Presidium Alumni 212 dibentuk dalam rangka mentransformasi aksi 212 menjadi gerakan sosial politik. Satu hal, mencapai konsensus (ijma) di antara para tokoh nasional bukan perkara gampang. Mereka punya latar belakang ormas, pengalaman politik, visi dan misi yang beragaman.
Di luar PA 212, sebagian alumni 212 mencoba membuat partai politik. Ada lagi yang bergerak di bidang ekonomi kerakyatan dengan membuka minimarket 212. Dari aneka ragamnya bentuk follow up aksi 212, para alumni belum memiliki platform yang sama. Rasanya masih jauh kalau mengharapkan terbentuknya satu visi, misi dan tujuan dari alumni 212. Ke depan friksi di kalangan alumni 212 bukan tidak mungkin terjadi karena perbedaan pendapat dan kepentingan.
Pasca Reuni 212 nanti, jalan panjang bagi tokoh-tokoh PA 212 telah membentang. Optimisme harus, namun pesimisme wajar adanya. Ikhtiar tokoh-tokoh 212 untuk menemukan formula baru bagi perjuangan politik umat layak dihargai tanpa melupakan peran, kontribusi dan gerakan sosial dari ormas-ormas Islam raksasa seperti NU dan Muhammadiyah. [dutaislam.com/gg]
Penulis Jama’ah Sabtuan NU Kota Bandung, Pegiat di Institute for Democracy Education. Mantan Ketua HTI Babel 2004-2010.
