DutaIslam.Com - Beberapa waktu yang lalu, Mendikbud Muhadjir Effendy memberikan klarifikasi terkait persoalan FDS. Namun klarifikasi Muhadjir tersebut dinilai "rancu".
Ini tanggapannya:
(Untuk mengetahui klarifikasi Muhadjir lengkap dan tanggapan lain, baca: Mendikbud Tak Ada Rencana Buat FDS, Tapi Kok Bicara Akan Memberlakukan FDS Setelah Dilantik?)
Saya yakin ini bukan untuk "nggembosi" kita tapi untuk "memperkuat" kita melawan FDS. Karenanya saya tanggapi:
1. Beberapa hari setelah dilantik sebagai Mendikbud 27 Juli 2016 Muhajir melemparkan pernyataan akan menerapkan kebijakan FDS dengan kepanjangan Full Day School, bukan Five Days Shool. Jejak digitalnya masih bisa dilacak. Jadi yang memelesetakan kepanjangan FDS Muhajir sendiri.
2. Rapat Kabinet Terbatas (ratas) yang dimaksud adalah ratas tanggal 3 Februari 2017 dengan agenda "peningkatan pariwisata". Di akhir rapat Mendikbud usul "untuk meningkatkan pariwisata libur sekolah disamakan dengan libur orang tuanya yang ASN, agar anak-anak bisa wisata bersama orang tuanya". Inikah yang dimaksud? Kalau iya, usulan LHS (lima hari sekolah) itu bukan untuk penguatan karakter tapi untuk peningkatan pariwisata. Pertanyaannya; a) apakah semua guru itu ASN? b) apakah ASN didorong untuk wisata tiap minggu?
3. Dengan FDS justru mengurangi interaksi antara orang tua dan anak sehari-harinya. Ini sudah banyak dikeluhkan orang tua murid, baik yang orang tuanya ASN atau bukan.
4. "Artinya selepas pukul 14.00 siswa dapat memiliki kegiatan lain di luar sekolah", bukankah sebelum ada Permendikbud Nomor 23/2017 tentang hari sekolah - bukan penguatan pendidikan karakter - hal itu sudah berjalan dengan baik?
5. "Guru memfasilitasi anak mengikuti pendidikan keagamaan di Madin setempat di sore hari"? Tanpa difasilitasi guru hal itupun selama ini berjalan dengan baik. "bekerjasama dengan guru Madin memberikan penilaian terhadap siswa, lalu memasukkan nilai tersebut sebagai nilai atas pendidikan karakter", bagaimana menilainya? Ini membuka peluang sekolah ngobok-ngobok Madin dan menjadikan Madin subordinasi sekolah.
6. Sekolah akan membantu Madin yang kekurangan guru dicarikan guru dengan bantuan dari sekolah, semakin menegaskan terbukanya peluang sekolah ngobok-ngobok Madin. Lagian, selama ini Madin tak pernah kekurangan guru dan honor, meski gurunya cuma dihonori "3 yen" - yen ono, yen kelingan, yen keduman.
7. Yang benar mana; gradual atau optional? Itu dua hal yang berbeda.
8. Kemendikbud sudah bekerjasama dengan kemenag yang membawahi Madin? Kapan? Sebelum keluar Permendikbud 23/2017? Menurut teman-teman di kemenag, kemenag tak pernah diajak bicara sebelum keluarnya permendikbud. Diajak bicara setelah keluar permendikbud? Lagi-lagi menurut teman-teman di kemenag, saat diundang ke kemendikbud maupun Kemenko PMK menolak keras FDS, tapi di notulasi rapat ditulis kemenag setuju. Ini adalah manipulasi, seperti halnya kunjungan ke pesantren-pesantren besar penuh manipulasi dan klaim.
9. Kalau yang disebut ratas 3 Februari 2017 sekali lagi itu tentang peningkatan pariwisata bukan penguatan pendidikan karakter. Ada ratas lain? Kapan? Soal Muhammadiyah juga punya Madin, setelah diterapkannya FDS ini Muhammadiyah akan punya lebih banyak lagi Madin dan Madinnya NU pelan-pelan habis. Soal Mendikbud alumni Madin, memangnya dijamin tak punya keinginan menghancurkan Madin? Saya punya teman alumni pesantren besar di Jombang, sekarang di PP Muhammadiyah, tiap hari nulis kejelekan-kejelekan pesantren dan segala isinya. Tujuannya apa?
Catatan akhir atas "kesimpulan" tulisan tersebut, andil utama membenturkan satu elemen bangsa dengan elemen bangsa lainnya dan menimbulkan kegaduhan dimiliki Muhajir. Sebelum Muhajir melansir Full Day School, sekali lagi Full Day School bukan Five Days School hubungan antara satu elemen bangsa dengan elemen lainnya baik-baik saja dan juga tak ada kegaduhan. Sumber kegaduhan ya gagasan FDS itu. Karena waspada terhadap upaya pelemahan umat Islam Indonesia itulah kami menolak keras FDS. [dutaislam.com/gg]
Z. Arifin Junaidi, Khadimul Ma'had Al Ittihad Poncol Salatiga
