DutaIslam.Com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 12 Juni 2017 telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Namun, Permendikbud tersebut mendapat banyak penolakan.
Besarnya penolakan itu sudah direspon Presiden Joko Widodo dengan memanggil Dr. KH Ma'ruf Amin (Rois Am PBNU dan Ketua Umum MUI) dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof Muhadjir Effendy, beberapa waktu lalu.
Gus Rozin, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) PBNU pun ikut menanggapi masalah tersebut, "Setelah mempelajari dan mencermati Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Harj Sekolah, kami meminta kepada Pemerintah untuk Mencabut Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah," katanya, di Jakarta sebagaiman rilis yang dikirim kepada Dutaislam.com pada 11 Juli 2017.
Menurutnya, lahirnya kebijakan tersebut tidak ada kajian dan pelibatan publik sebelumnya. Gus Rozin menyatakan bahwa Permendikbud 23/2017 itu tidak berangkat dari kajian yang sungguh-sungguh dan didiskusikan dengan para mitra strategis pelaksanaan pendidikan.
"Kementerian Pendidikan dan kebudayaan belum pernah secara sungguh-sungguh menyampaikan kepada masyarakat mengapa kebijakan tersebut perlu, apa yang akan dicapai dengan kebijakan tersebut, dan apa peran berbagai mitra strategis terhadap kebijakan tersebut," imbuh putra Kiai Sahal Mahfudz.
Dia juga menambahkan, Permendikbud kontroversial itu tidak berangkat dari latar belakang kebutuhan penguatan pendidikan karakter.
"Permendikbud 23/2017 tidak terkait dengan kepentingan pemenuhan manusia Indonesia yang inovatif, punya kepekaan terhadap tantangan revolusi industri 4.0, dan sama sekali tidak terkait dengan salah satu poin nawacita, yakni pendidikan karakter," lanjut Gus Rozin. [dutaislam.com/ab]
