Oleh M Abdullah Badri
DutaIslam.Com - Setelah melalui jalan buntu pada tahun lalu, kini, melalui aturan yang tertuang dalam PP No 19 Tahun 2005, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendy kembali membuat polemik dan memutuskan kegiatan belajar-mengajar di semua tingkatan sekolah hanya akan berlangsung selama lima hari, Senin sampai Jumat. Sistem sekolah lima hari dalam sepekan itu mulai berlaku pada tahun ajaran 2017-2018. Disebut dengan Full Day School (FDS).
Kebijakan baru itu secara otomatis meliburkan hari Sabtu. Keputusan berlaku bagi para siswa yang bersekolah di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK), dan/atau sekolah yang sederajat. Waktu kerja guru dan kepala sekolah mencapai 40 jam per pekan dengan waktu istirahat sekitar 30 menit per hari, atau waktu kerja aktif 37,5 jam per pekan.
Hari Sabtu diliburkan karena sistem kegiatan belajar-mengajar saat ini berlaku hingga minimal delapan jam sehari. Sementara itu, standar kerja aparat sipil negara, termasuk guru, ialah 40 jam per pekan. Dasar inilah yang dijadikan menteri dari Muhammadiyah itu bersikukuh menerapkan Full Day School di sekolah-sekolah. (sumber: Cnnindonesia.com)
Reaksi pun bermunculan. Jika pada tahun 2016 lalu saat Muhajir baru diangkat menteri langsung dibully karena mewacanakan kebijakan tersebut, kini, ramai-ramai muncul penolakan terutama dari kalangan Nahdliyyin yang sangat dirugikan jika FDS harus dipaksa berlaku.
Sebanyak 12.780 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh) sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia yang ada di bawah naungan LP Ma'arif NU terancam jadi korban kebijakan yang disebut Kiai Sulthon Fathoni dari PBNU sebagai tidak aspiratif, menang-menangan, sekehendaknya sendiri. (Sumber: Detikcom).
Komunitas pesantren, partai politik (PPP), Ansor, LP Ma'arif dan bahkan PBNU sudah mengkritik keras kebijakan tersebut. Tidak ada kalangan pengelola pesantren kanan Islam radikal yang ikut memprotes. Padahal, MUI sudah mengeluarkan surat penolakan kebijakan Menteri Muhajir. Kali ini, tidak ada gelora mengawal fatwa MUI sebagaimana aksi demo-demo kalangan Islam radikal dulu.
Jika Muhajir tidak menghentikan FDS, pesantren sebagai komunitas pendidikan non formal jelas akan dirugikan. Madin hanyalah efek samping. Tujuan utama adalah pembunuhan terhadap pesantren salaf. Kenapa bisa begitu? Mendikbud sendiri mengeluarkan pernyataan bahwa dalam FDS, ia akan menggandeng guru-guru Madin untuk turut mengajar (ekstra kulikuler) di sekolah yang menerapkan FDS.
Sepertinya, ini menjadi win-win solution. Tapi awas, seleksi oleh siapa dan sistemnya bagaimana? Lalu independesinya pasti terikat dengan kebijakan kepegawaian, yang pada akhirnya menghambat promosi langsung gerakan Ayo Mondok yang selama ini berhasil menyedot masyarakat untuk ramai-ramai memondokkan putra putrinya ke pesantren.
Guru madin ini adalah salah satu ujung tombak promosi pesantren salaf di Indonesia yang notabene menjadi domain NU. Efeknya, semakin larisnya pesantren modern yang banyak diaplikasikan oleh pesantren kanan dan Muhammadiyah. Karena pada akhirnya mereka sadar, kekuatan utama NU adalah pondok pesantren salaf NU. Sebuah strategi sistematis untuk membunuh pesantren NU dan lalu menghidupkan lembaga pendidikan yang serius mengembangkan Islam radikal Indonesia. (tiga paragraf terakhir ini saya kutip dari dari Kang Syauqi)
Ingat juga, Muhajir mengeluarkan tangan saktinya tersebut di tengah kasus yang makin memanas soal Amin Rais beberapa pekan terakhir. Gara-gara kebijakan FDS yang dimunculkan Muhajir, kini. isu AR tidak tenggelam diingat publik soal 600 jutanya itu. Apakah Muhajir yang mewakili Muhammadiyah di kabinet Jokowi didesak untuk menyelamatkan "sengkuni" dengan "politik balas budi" dan "balas dendam"?
Kita ingat, dari sejak Orba, Mendikbud selalu dipegang kader Muhammadiyah hingga lembaga pendidikan pesantren selalu terdesak dan dipinggirkan sampai sekarang. Namun, sejak Muhammad Nuh menjabat Mendikbud, lembaga pendidikan berbasis komunitas (pesantren) tumbuh subur seiring didirikannya 900-an SMK selama 5 tahun memegang kebijakan pendidikan.
FDS, bagi saya, hanya akan menghidupkan lembaga pendidikan yang tidak serius melakukan deradikalisi milik kalangan Islam kanan. Tumbuh suburlah sel-sel pendukung khilafah. Sore hari yang dijadikan interaksi etika dan moral, diganti dengan kurikulum ekstra yang menyibukkan peserta didik.
Kebutuhan ngaji agama cenderung tidak ada. Kalaupun ada, mereka tidak melalui guru yang mumpuni, yang tiap hari mewakafkan dirinya sebagaimana di pesantren, madin dan juga komunitas pengajian dan majelis ilmu. Sibuk, alternatif ngaji ya ke Youtube, Google dan juga Medsos.
Jadi, jangan salahkan jika angka radikalisme kelak tambah tinggi dengan kebijakan sak kerepe dewe Om Mendikbud Muhajir. Selamat tinggal pesantren! Silakan berjuang sendiri. Menteri tidak memihak kepadamu. Dia sedang perlahan ingin membunuhmu. [dutaislam.com/ab]
M Abdullah Badri, guru ngaji kampung
