DutaIslam.Com - Prihatin atas kisruh Pilkada DKI Jakarta yang menyeret nama besar Nahdlatul Ulama (NU) hingga dijadikan bancaan politik oleh masing-masing kubu, usul untuk melarang rangkap jabatan tiap tokoh NU yang duduk di struktural, muncul dari pelbagai aktivis aswaja.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ketuanya, M. Sulton Fatoni, MSi, dan Wakil Sekjen PBNU, M. Andi Najmi, SH meminta agar semua pengurus di jajaran PWNU, PCNU maupun MWCNU tidak terlibat dalam politik praktis sebagaimana AD/ART Nahdlatul Ulama.
"Kepada pengurus NU di semua tingkatan agar menjaga muru'ah Nahdlatul Ulama dengan tidak menggunakan atribut NU untuk tujuan politik praktis," kata Sulton, sebagaimana keterangan rilis yang dikirimkan kepada Dutaislam.com, Kamis (09/02/2017) siang.
Ia juga mengingatkan agar semua pengurus NU memegang teguh Khittah NU agar dalam Pilkada tidak ikut dukung-mendukung salah satu pasangan calon yang ada, "struktural NU yang karena situasinya dia harus terlibat pilkada, disarankan untuk mengundurkan diri dari kepengurusan NU." imbuhnya. [dutaislam.com/ ab]
