DutaIslam.Com - Selama ini masyarakat melihat Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) selalu menempelkan nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun bila ditilik nama pengurus GNPF-nya, ternyata bukanlah pengurus MUI yang sedang menjabat. Masalahnya adalah kepentingan siapa yang menunggangi dan siapa ditunggangi? Siapa yang memanfaatkan dan siapa yang dimanfaatkan?
Berpikir ke depan, sebaiknya MUI minta secara resmi agar GNPF membubarkan diri. Kepolisian negara dapat mengawal permintaan MUI ini. Paling tidak, pembubaran dapat diagendakan setelah Pilgub DKI usai. Tidak ada alasan bagi MUI yang membiarkan GNPF hidup terus-menerus. Apalagi dibuat permanen.
MUI harus berani tegas dengan pembubaran ini. Bila dibiarkan, mereka akan terus bawa-bawa nama MUI untuk kepentingan dan agendanya sendiri. Tarikan kepentingan yang dalam jangka panjang dapat menyulitkan MUI sendiri di lain waktu.
Bukan tidak mungkin, GNPF bisa tumbuh menjadi anak nakal yang sulit dikendalikan oleh MUI sendiri. Apalagi GNPF sampai tumbuh dan berkembang menjadi sel-sel perlawanan yang suka membuat gaduh kerukunan antar umat beragama sampai mengaduh-aduh.
MUI juga harus tegas tidak libatkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang anti Pancasila untuk ikut dalam setiap rapat dan kegiatan yang MUI adakan. Kehadiran mereka adalah citra buruk bagi MUI. Bila hal itu dibiarkan, akan membuat kecewa:
a). Ormas pendukung berdirinya MUI (NU, Muhammadiyah, dll),
b). Penyelenggara Negara, seperti Pemerintah, MPR, DPR, MK, dll,
c). Elemen masyarakat pendukung PBNU (Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, & UUD 1945) seperti Parpol, Ormas, dll.
Semua ini dimaksudkan untuk mengembalikan bangsa dan negara dalam keseimbangan hemeostasis. Terajut dan harmoni kembali setelah Gaduh Ahok. Tidak perlu terus berkembang menjadi gerakan massa aksi, apalagi sampai menjadi faktor yang dapat men-destabilisasi keamanan nasional. Bhinneka dalam keharmonisan kita damba. [dutaislam.com/ hsg]
