 |
| Jokowi saat memberikan sambutan dan membuka Munas ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (20/7/2018). Foto: istimewa. |
Terkait hal itu, pemerintah berkomitmen membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren guna meningkatkan SDM para santri.
"Tahun depan, pemerintah akan membangun minimal seribu BLK di pesantren, lengkap dengan gedung dan peralatannya," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dan membuka Munas ke-6 Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) di hotel JS Luwansa, Jakarta, Jumat (20/7/2018).
Sebelumnya, sebagai proyek percontohan, pada 2016 Kementerian Ketenagakerjaan mendirikan BLK di 50 pondok pesantren, lalu pada 2018 didirikan sebanyak 75 pondok pesantren. Selain sebagai bagian pembangunan SDM, pendirian BLK di pondok pesantren juga bagian dari wujud kepedulian pemerintah terhadap keberadaan pondok pesantren di Indonesia yang jumlahnya mencapai 29 ribu lebih.
Jokowi melanjutkan, selain pendirian BLK pemerintah juga telah membangun 40 bank mikro di pondok pesantren. Jika evaluasinya menunjukkan hal positif, tahun depan jumlah tersebut akan dibangun lebih banyak lagi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan, yang juga Ketua Panitia Munas IKA PMII, M. Hanif Dhakiri membacakan deklarasi. Pertama, IKA PMII bertekad untuk menjadi penyangga utama tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila.
Melalui jaringan PMII yang tersebar di seluruh Indonesia dan berkiprah di berbagai bidang pengabdian, IKA PMII akan menjadi garda terdepan dalam mencegah dan memerangi radikalisme, terorisme, dan intoleransi yang mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kedua, Hanif mengatakan IKA PMII akan bekerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung pencegahan terhadap radikalisme, terorisme, dan intoleransi. "Sebaliknya IKA PMII akan menantang, melawan pihak-pihak yang terindikasi mendukung atau membiarkan berkembangnya ajaran radikalisme, terorisme, dan intoleransi," kata Hanif.
Ketiga, IKA PMII mengajak semua komponan bangsa, khususnya pimpinan partai politik dan tokoh masyarakat untuk tidak mempolitisasi isu SARA, yang dapat menimbulkan kebencian dan sikap intoleran di tengah-tengah masyarakat. "Kami juga mengajak para elit politik dan semua pihak untuk memperkuat dialog dan kerjasama melawan radikalisme, terorisme dan intoleransi," katanya.
Dalam kesempatan yang sama pula, Ketua Umum PBNU KH Said Agil Siradj dalam sambutannya mengatakan, salah satu tanggung jawab pemerintah maupun organisasi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Munas ini IKA PMII bertema 'Kepemimpinan Nasional dan Kesejahteraan Masyarakat', digelar di Hotel Aston, Ancol, dari tanggal 20-22 Juli 2018. Selain sebagai agenda rutin organisasi memilih ketua, perangkat, dan program kerja organisasi, munas juga sebagai sarana konsolidasi intelektual dan moral.
Munas IKA-PMII ini dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Turut hadir dalam acara ini Mensekab, Pramono Anung, Menpora, Imam Pramono Anung, Menristek Dikti M. Nasir, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Sanjoyo, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PPP, Romahurmuziy, dan 1500 mahasiswa PMII dari 27 provinsi dan 280 cabang kabupaten/kota. [dutaislam.com/gg]
Sumber: Detik
