 |
| Neo PKI. Foto: Istimewa. |
Logika ini aneh karena ramainya gerakan 2019 Guremkan PKS bukan karena masalah korupsi. Melainkan karena PKS mencoba bermain-main dengan NU.
Maka, bila ada yang menggunakan logika tersebut, begini counter baliknya:
1. Ramainya ghirah 2019 Guremkan PKS itu bukan melulu karena faktor korupsi. Kalau korupsi mah "hampir" di semua partai ada pelakunya.
Pemicu penenggelaman PKS itu karena elit PKS (namun dengan melihat fakta di medsos hampir semua keluarga besar, baik elit, kader, pemilih dan simpatisan) "menggebuk" ulama penting PBNU, sekali lagi PBNU yang mengemban sebagai Katib Aam / Sekjen Syuriah PBNU.
Dengan dipicu proyek "character assasination" ulama NU tersebut, bagaikan gunung es, merambah ke mana-mana, benang merah ditelusuri sehingga "borok dan dosa" PKS diungkap semua.
Sekali lagi, ini akibat PKS menista NU (ulamanya). Mungkin jika yang dinista ini bukan NU, tapi misal PKB atau PPP maka impactnya tidak sedahsyad seperti ini karena sesama parpol itu gontok-gontokan adalah hal yang biasa. Tapi ini PKS mencoba menfitnah NU, ibarat menggencet kepala singa yang sedang tidur, maka tidak ada cara lain, kecuali “lawan”.
Lihat bagaimana nasib ormas atau orang yang menista NU, pasti berakhir tragis. Contoh: kompeni, Masyumi, DI/TII, PKI, dan HTI. Semuanya pasti lenyap. Karena NU tidak luput dari doa ulama, auliya' dan dilindungi Allah SWT.
2. Dari penfitnahan ulama NU tersebut lalu menyusur ke masalah lain, diantaranya: asal-usul PKS, hubungan PKS dengan Ikhwanul Muslimin dan DI/TII, menolak azas tunggal Pancasila, terindikasi berpaham wahabi, perebutan masjid NU, perekrutan mahasiswa NU, penguasaan kampus dan juga masalah korupsi.
3. Jadi kasus korupsi itu unzur penunjang, bukan utama. Walau secara fakta PKS menghasilkan koruptor tidak sebanyak PDIP misalnya, namun yang membikin "bobotnya" besar adalah karena PKS mengklaim sebagai partai dakwah dan partai Islam. Hal ini beda jika suatu partai yang tidak membawa-bawa istilah suci dakwah dan nama luhur Islam, apalagi mengklaim partai Allah.
Walau koruptornya sedikit tapi dilakukan oleh partai yang membawa nama suci Islam, dakwah dan Allah maka nilainya jadi besar. Kalau boleh mengibaratkan 1 koruptor partai yang mengklaim suci itu setara dengan 100 koruptor partai yang biasa. Artinya berat konsekuensinya membawa nama agama, Islam, dakwah dan Allah, karena berat timbangannya. Dari sinilah politisasi agama harus dihindari karena akan merusak nama suci agama itu sendiri.
4. Perlu diketahui bahwa bahayanya keradikalan ideologi itu lebih bahaya dari cuma korupsi, urusan materi keduniawian. Koruptor dihukum seberat-beratnya atau dimiskinkan misalnya dan seluruh asetnya ditarik negara bisa dipastikan dia akan tobat. Tapi jika cacat ideologi maka tak akan tobat walau mati taruhannya. Artinya bahaya cacat ideologi itu lebih bahaya dari sekedar "cacat" korupsi.
Sehingga kesimpulannya, hanya berpatokan data korupsi terbanyak tanpa melihat "dosa-dosa" yang lain misal cacat ideologi, memfitnah NU, dan sebagainya, adalah tidak fair. Apalagi dijadikan alasan untuk membubarkan.
Demikian. [dutaislam.com/ed/pin]
