Alissa Wahid. |
Alissa mengatakan, sampai awal 2018, dirinya telah mendengar bahwa anggaran untuk UKP-PIP belum ada. Tokoh-tokoh dan tim bekerja tanpa gaji dan tunjangan apapun.
"Untuk itu, saya berprasangka baik kalau daftar gaji yang sekarang beredar juga bukan permintaan beliau-beliau," kata Alissa melalui akun twitternya, Senin (28/05/2018).
Tetapi, dengan beredarnya daftar gaji BPIP tersebut, lanjutnya, kita juga tidak bisa mengelak bahwa besarannya mengejutkan dan mungkin melukai rasa keadilan rakyat di lapisan terendah.
"Bagaimanapun, ini lembaga ideologi negara. Soal nilai luhur, jadi perspektif utama," tandas Alissa.
Oleh sebab itu, dirinya berharap soal gaji BPIP ini dipertimbangkan ulang. "Mungkin bisa diatur menjadi tunjangan tugas atau apalah yang bersifat variable sehingga mengikuti beban pekerjaan. Karena gaji yang besar bisa berdampak menjadi magnet job seekers untuk merubung di kemudian hari," lanjutnya.
Alissa mengatakan, ketimpangan yang terjadi di Indonesia masih sangat tinggi. "Dari @INFID saya tahu, perbandingan UMP dengan gaji eksekutif tertinggi di DKI 1:2000+ (lupa angka riilnya)," ungkapnya.
"Jadi PR besar kita untuk mengurangi ketimpangan ini. Jangan justru digarami oleh gaji pejabat Negara," imbuh Alissa.
Menurut Alissa, untuk menekan ketimpangan itu, justru dimulai dari jabatan publik dari Negara, karena tugasnya melayani rakyat.
"Buatlah standar dengan melihat ke bawah ke UMP rakyat yang dilayani. Bukan dg kacamata "layak dong dibandingkan profesional bla3x"," tandasnya. [dutaislam.com/gg]