Oleh Lufaefi
DutaIsalam.Com - Pecut pemerintah Indonesia untuk “membunuh” HTI memang telah berhasil. Aktifitas kader HTI dalam mencekoki anak bangsa untuk menelan racun khilafah-HTI telah tumbang di berbagai instansi-instansi, baik instansi pendidikan, keorganisasian, dan majelis-majelis liqa’ HTI.
Namun meskipun HTI telah tumbang, aktivis-aktivisnya kini masih menyamar dan berkelindang di media-media sosial untuk mencari perhatian dari tokoh-tokoh bangsa, dengan harapan HTI dikembalikan HTI di pusaran negeri Demokrasi Indonesia yang dianggapnya sebagai negeri taghut. Tidak sedikit simpatisan HTI yang mencatut nama tokoh nasional yang hakikatnya anti khilafah HTI, dengan memframming sebagai pendukung HTI.
Salah satu tulisan tersebut adalah tulisan yang dimuat dalam moslemcommunity.com pada tanggal 14 April 2018, atas nama Irkham Fahmi – simpatisan HTI asal Cirebon, dengan mencatut nama KH Said Aqil Siroj (Ketum PBNU) dan diframming mendukung syariah-khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia.
Sebelum menkritik tulisannya yang berjudul “Terima Kasih Kiai Said Aqil Siradj”, penulis perlu menshare sikap Kiai Said terhadap khilafah HTI. Selama penulis mesantren di Pondok Pesantren KHAS Kempek (pesantren yang juga asuhan Kiai Said Aqil) selama kurang lebih 6 tahun, penulis paham betul bahwa beliau adalah tokoh Islam-nasionalis yang anti khilafah HTI. Walaupun beliau lama di negeri berpaham Wahabi, namun saat pulang ke Indonesia, beliau tetap mendukung pemerintahan demokrasi Indonesia dan Islam Nusantara, tidak sama sekali terbuai faham-faham wahabisme atau khilafahisme.
Setiap Kiai Said memberi ceramah dan pidato di pesantren Khas Kempek, beliau tidak jarang mewanti-wanti agar santri Kempek menjauhi faham-faham transnasional, seperti wahabi dan HTI. Seperti ketika acara hataman Alfiyah Ibnu Malik tahun 2017, Kiai Said memberi ceramah kebangsaan di depan ribuan santri Kempek, dengan mewanti-wanti agar jangan sampai santri Kempek tercebur ke dalam faham HTI, bahkan beliau tidak ridho jika ada santri Kempek ikut faham khilafah HTI.
Kita kembali kepada tulisan yang mencatut nama Kiai Said dengan memalsukan data bahwa Kiai Said mendukung khilafah. Setidaknya, dalam tulisan tersebut bisa dikritisi dari berbagai sisinya, dan sangat jelas kerancuan dan kepalsuannya. Berikut yang penulis maksud:
1. Dari tulisan yang dimuat dengan judul “Terima Kasih Kiai Said Aqil Siradj”, kita dapat membaca kebimbangan penulisnya dalam memahami kalimat-kalimat yang dipaparkan Kiai Saiq Aqil, baik dalam tulisan atau oralnya. Beberapa hal itu bisa didianalisa pada frase yang dikeluarkan, “saya senantiasa dicekoki kelompok garis keras HTI”, “saya galau cukup panjang..” frase-frase demikian – hemat penulis – memberi gambaran terhadap dangkalnya analisa penulis tersebut terhadap apa yang sesungguhnya dilontarkan ketua PBNU tersebut. Sehingga demikian berakibat fatal dalam analisa konten tulisan selanjutnya (khususnya klaim bahwa Kiai Said mendukung khilafah ala HTI).
2. Tulisan berjudul “Terima Kasih Kiai Said Aqil Siradj”, hemat penulis, adalah karena ketidakterimaan penulisnya sebagai simpatisan HTI terhadap NU yang telah mendorong pemerintah untuk sesegera mungkin membubarkan HTI. Penulisnya mencoba membalikkan fakta bahwa Kiai Said Aqil mendukung khilafah dengan bukti ia menyampaikan perbandingan sistem Demokrasi dan Khilafah saat beliau berpidato di Haul Buntet Pesantren 2011. Klaimnya bahwa Kiai Said mendukung sebab Kiai mengkritik demokrasi yang mengadakan Pemilu dalam 5 tahunan yang dianggap boros anggaran. Hal itu berbeda dengan sistem Islam yang membolehkan pemimpin tidak harus diganti dengan agenda 5 tahunan tersebut.
Hemat penulis, klaim di atas memiliki cacat argumentasi. Karena yang dimaksudkan Kiai Said bukan lebih baiknya Indonesia ber-khilafah, apalagi versi HTI. Apa yang dimaksudkan Kiai asal Cirebon ialah kritik terhadap demokrasi Indonesia yang seharusnya, ketika Presiden masih memiliki track record yang baik, bisa diteruskan ke periode 3, 4 atau seterusnya, sebagaimana sistem pemerintahan dalam negara Arab atau negeri Timteng lainnya yang dapat menjadikan pemimpin lebih dari dua periode. (Pikiran Rakyat/April/2011). Sekali lagi, apa yang dimaksudkan Kiai Said bukan sistem Khilafah HTI, yang jelas-jelas beliau menolaknya. Pertanyaannya, apakah mungkin NU yang baru kemarin 2017 mendorong agar HTI dibubarkan dan telah berhasil, lantas Ketua Umumnya mendukung berdirinya khilafah HTI? Jadi jelas, bualan bahwa Kiai Said mengunggulkan khilafah, apalagi khilafah HTI, adalah kesimpulan yang cacat.
3. Dalam poin ke 8-9, penulisnya, Irkham Fahmi, mengklaim bahwa Kiai Said Aqil meyakini bahwa khilafah merupakan sunnatullah yang akan terwujud baik secara ‘aqli atau naqli. Ia mencoba memframming sub bab dalam buku Islam Kebangsaan; Fikih Demokratis Kaum Santri, dan menggoreng ke publik bahwa Kiai Said berkhilafah. Padahal faktanya, tidak secuilpun.
Dalam buku Islam Kebangsaan halaman 10, tidak ada secuilpun kalimat bahwa khilafah, apalagi khilafah HTI, merupakan sunatullah yang harus terwujud baik secara ‘aqli atau naqli. Dalam buku yang hampir setiap santri Kempek miliki itu, pada halaman 10 Kiai Said menjelaskan sejarah masa pemerintahan khalifah dari Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib. Setelah itu, 90 tahun kemudian, Dinasti Umayyah – Abbasiyah hingga tumbangnya pada abad-20. Dalam itu banyak didapati kesultanan yang di bawahinya. Kiai Said bahkan mengkritik sistem khilafah, karena kesultanan-kesultanan yang di bawah satu komando Khalifah itu seperti Boneka yang tidak dapat berbuat apa-apa di bawah komandonya yang jauh pusatnya. Apa yang disampaikan Kiai Said dalam bukunya bukan kewajiban berkhilafah, apalagi versi HTI, tetapi hanya sekadar pemaparan sejarah khalifah yang telah usang, yang itu berbeda dengan sistem republik. Sehingga, hemat penulis, kepalsuan data dengan memframming Kiai Said mendukung khilafah ini benar-benar perbuatan yang tidak beradab dan mengada-ada.
Begitupun dalam halaman 66, Kiai Said tidak sedikitpun memaksudkan mewajibkan khilafah, apalagi khialafah HTI. Dalam bab yang bertemakan Konsep Imamah dalam Perspektif Demokrasi itu, Kiai said memaksudkan bahwa imamah - bukan khilafah HTI - mesti terwujud secara aqli atau syari. Apa yang dimaksud imamah dalam buku tersebut ialah kepemimpinan dalam negara secara umum. Bukan khilafah, apalagi khilafah HTI. Hal itu dibuktikan dengan pemaparannya bahwa imamah sebenarnya sama dengan Presiden dalam negara Demokrasi. Jadi jelas, apa yang dilontarkan dalam tulisan Irkham Fahmi betapapun jauh dari apa esensi konten tulisan Kiai Said. Tidak lain, tidak bukan, apa yang dilakukannya hanya bualan demi membingungkan umat awam.
Dari penjelasan di atas, kiranya jelas, Kiai Said adalah Kiai yang tidak sedikit pun memerintah umat bangsa Indonesia untuk berkhilafah, apalagi versi HTI. Kiai Said tidak ridha terhadap oknum-oknum yang ingin mengganti sistem pemerintahan Demokrasi - Pancasila dengan sistem transnasional khilafah HTI yang penuh masalah. Bagaimana pun, sistem negara Indonesia adalah hasil ijtihad para ulama dan pahlawan bangsa yang penuh dengan nilai-nilai Islam.
Terima kasih, Kiai Said Aqil Siroj. Engkau yang selalu membimbing kami untuk tetap mencintai bangsa Indonesia dengan Pancasilanya, dan mewanti-wanti agar jangan sampai kami terkena racun khilafah HTI. [dutaislam.com/gg]
Lufaefi, alumni Pesantren Khas Kempek Cirebon.
