 |
| Iluistrasi Ormas Radikal (Foto: Istimewa) |
Oleh Denny Siregar
DutaIslam.Com - Tahun 2017 adalah tahun pukulan terberat bagi kelompok garis keras dan pendukung khilafah.
Sejak menjabatnya Kapolri Tito Karnavian pada Juli 2016, kepolisian langsung memfokuskan dirinya pada gerakan terorisme global yang menunggangi ormas2 agama.
Sejak demo besar 411 dan 212, terlihat profesionalisme kepolisian dalam menahan gelombang supaya tidak menjadi chaos.
Beberapa tokoh yang dianggap memicu keributan pun ditangkap - meski kemudian dilepaskan - sekedar untuk meredam nyala api yang lebih besar lagi.
Salah satu pentolan terpaksa kabur keluar negeri - dan belum balik sampai saat ini. Polisi cenderung membiarkan dan tidak menangkapnya, karena tidak ingin menjadikannya lebih besar dan menjadi pahlawan di mata orang awam agama.
Juli 2017, Presiden mengeluarkan Perppu Ormas yang menjadi titik pembubaran HTI, organisasi agama militan yang menolak NKRI.
HTI kemudian tiarap, tapi terus memasarkan ideologi khilafah dengan menyebarkan tokoh2 sentral mereka untuk berdakwah. Rencana busuk ini tercium oleh Banser dan Ansor yang menghadang mereka di setiap acara.
Gundah gundala karena tokoh-tokoh mereka “terpenjara” oleh situasi, kelompok garis keras dan pendukung khilafah pun memunculkan tokoh baru.
Tokoh baru ini dibesarkan di media sosial dan melalui framing2 media untuk menaikkan pamornya. Tujuan besarnya adalah ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama.
NU memang ormas yang secara langsung berhadap-hadapan dengan kelompok garis keras dan pecinta khilafah ini.
Tidak mampu menghadapi NU secara head to head, mereka ingin merebut NU dari dalam dengan membangun seorang tokoh yang berwajah NU. Tokoh ini diharapkan satu waktu bisa menjadi Ketum PBNU dan bisa ditunggangi untuk kepentingan mereka. Banyak yang bersimpati kepada tokoh ini, begitu juga dari kalangan Islam moderat.
Mereka tidak paham agenda sebenarnya, karena tokoh ini dianggap perwakilan NU untuk menyatukan ormas Islam di Indonesia, baik yang dari kalangan fundamentalis maupun tradisionalis.
Strategi ini mirip dengan pernyataan HRS di Saudi, “bahwa kelompok Islam di Indonesia terbagi dua, yaitu yang fundamentalis dan tradisionalis..” HRS bercita-cita ingin memfundamentaliskan kelompok Islam tradisional.
Pukulan terberat bagi kelompok garis keras datang dari Majelis Ulama Indonesia. MUI adalah badan yang mereka harapkan bisa menjadikan aksi mereka sah dan legal. Mereka pernah melakukan ini dengan membentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI.
Sayangnya, MUI kemudian menyadari penunggangan ini dan melepaskan diri dari pemakaian nama lembaganya untuk kepentingan politik mereka. MUI malah tidak terikut dengan gerakan “boikot natal” mereka dan mempersilahkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal.
Boikot Natal adalah salah satu agenda untuk memperuncing pertikaian antara agama Islam dan Kristen, dan diharapkan berdampak di daerah2 yang pernah terluka karena pertikaian antar agama, seperti Poso misalnya.
1 Januari 2018, sebuah bom molotov dilempar dan meledak di Kantor Polsek Bontoala, Sulsel. Kapolsek dan satu anak buahnya menjadi korban.
Kemungkinan besar bom molotov ini direncanakan untuk menyerang gereja di sana, seperti yang pernah mereka lakukan terhadap gereja Oikumene di Samarinda yang menewaskan satu balita bernama Intan Olivia.
Tetapi pengamanan yang begitu ketat di gereja-gereja oleh kepolisian dibantu dengan Banser dan Ansor, membuat kelompok ini mengalihkan sasarannya kepada institusi yang sangat mereka benci yaitu kepolisian.
Penggunaan bom molotov di polsek ini, menunjukkan bahwa kelompok garis keras ini sebenarnya galau dan panik. Mereka tidak bisa lagi memproduksi bom dengan kekuatan besar karena peredaran bahan2nya di pantau sangat ketat.
Nah, apa kira-kira yang agenda mereka di 2018 ini ? Kita lihat catatan berikutnya setelah ini. [dutaislam.com/gg]
