 |
| Buku IPS Kelas SD salah. Sebut Yarussalem Ibu Kota Israel. Foto: Istimewa |
Selain di BSE beredar pula foto di medsos dalam bentuk buku cetak. Di buku tersebut tertulis sama, Yerusalem adalah Ibu Kota Israel. Kesalahan fatal itu terdapat pada nomor 7. Sementara Palestina yang berada di nomor 12 justru tak ada nama ibu kota yang tertulis alias kosong. Duh!
 |
| Detik.com/Istimewa |
Kecerobohan ini lagi-lagi membuat geger jagat medsos. Padahal belum lenyap kekecewaan masyarakat terhadap sikap Donal Trump yang ngawur bin koplak tersebut. Kok bisa-bisanya Yaruusalem disebut Ibu Kota Israel. Apa dasarnya? lalu dianggap apa Pelestina? adakah yang sengaja bermain?
Menyikapi hal itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy langsung menarik tautan tersebut dari situs Kemendikbud, Selasa (12/12/2017). Menurut Muhajir, ada ketidakcermatan sehingga e-book tersebut diunggah. Buku tersebut kini sudah dihapus dalam daftar BSE Kemendikbud.
"Itu sebuah kekhilafan yang memalukan. Menurut Kapuskurbuk (kepala pusat kurikulum dan perbukuan) buku tersebut masuk BSE tahun 2008. Ada ketidakcermatan Tim Penilai Buku dalam menetapkan buku tersebut sebelum diunggah ke laman BSE Kemendikbud," ujar Muhajir, Selasa (12/12/2017).
 |
| Buku Sekolah Elketronik (BSE) di situs Kemendikbud tersebut sudah masuk sejak tahun 2008 |
Selian itu, Muhadjir juga meminta kepada Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad untuk melakukan penelusuran agar diketahui siapa yang harus bertanggung jawab.
Sikap LP Ma’arif NU
Sementara itu, Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) H Z Arifin Junaidi kepada Penerbit Yudhistira untuk segera menarik kembali buku yang berlumur dosa tersebut. Pasalnya, yang tertera dalam buku bertentangan dengan politik luar negeri Indonesia. Indonesia sejak dulu tegas menolak segala bentuk penjajahan di muka bumi ini. Termasuk penjajahan dan pendudukan Israel atas Palestina.
“Saya minta semuanya (buku IPS terbutan Yudhistira yang sebut Yerusalem sebagai ibu kota Israel) ditarik semua dan diperbaiki,” katanya.
Arifin mengungkapkan penyebutan Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara Israel bertentangan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
“Klaim Israel atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Negara itu merupakan bentuk penjajahan,” katanya.
Pihaknya mendukung kebijaksanaan politik luar negeri Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Karena Indonesia merupakan negara yang kemerdekaannya pertama kali diakui oleh Palestina. Dan hingga saat ini Indonesia tidak pernah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Oleh karenanya Indonesia juga tidak mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Terkait kesalahan tersebut, Arifin meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah tegas. Kecerobohan fatal harus ditindak. Bahkan, kalau perlu dijatuhi sanksi agar tidak terulang kembali.
Arifin menyesalkan kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang meloloskan buku tersebut hingga beredar bebas. Kemendikbud menurutnya mustinya lebih teliti terhadap hal yang bersifat sensitif.
“Ada bagian sendiri di Kemendikbud yang mengurusi buku sekolah. Bagaimana bisa itu diloloskan,” ucapnya.
Arifin menambahkan, buku pelajaran sekolah harusnya ditulis orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Banyaknya kesalahan dan ketidak akuratan data di buku sekolah disebabkan penulisnya yang tidak kompeten dan mengambil data dari internet yang tidak bisa dipertanggung jawabkan.
“Kesalahan juga karena penulisan buku banyak yang diproyekkan,” tambahnya.
LP Ma’arif NU kata Arifin menyatakan sejumlah protes. Pertama, protes kepada penerbit Yudhistira yang hanya mengambil data internet dengan tidak melakukan kroscek lagi dengan data lain. Kedua, protes kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah meloloskan buku ajar tersebut.
Pihaknya meminta Kemendikbud menjatuhkan sanksi kepada penerbit Yudhistira dan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud sebagai penilai buku ajar. Selain itu meminta agar segera menarik kembali buku ajar IPS kelas VI SD/MI yang dikeluarkan Penerbit Yudhistira atau penerbit lain.
“LP Ma'arif mendesak kepada Kemendikbud untuk menata dan meninjau ulang proses penulisan dan penerbitan buku ajar,” pungkasnya. [dutaislam.com/pin]
Keterangan:
Data diolah dari detik.com, NU Online, islamedia.com
