 |
| Dr Mahmud Suyuthi. Foto: Istimewa |
DutaIslam.Com - Syariat Islam adalah segala ketentuan hukum yang sesuai ajaran agama Islam menyangkut akidah (keyakinan), ibadah (ritual), muamalat (aktivitas kemanusiaan) dan siyasah (persoalan politik).
Sebagian umat mengartikan syariat Islam secara tekstual sebagai hukum Islam menyangkut pidana (kriminal) dan jinayah (kejahatan), sehingga pencuri misalnya menurut tekstual Al-Qur’an dan hadis pelakunya harus dihukum potong tangan, padahal syariat secara kontekstual sebagai ketentuan ajaran Islam dalam arti luas dan berkesesuaian dengan hukum masyarakat, al-adatu al-muhakkamah.
Jika hukuman bagi pencuri dimasukkan di buih sel tahanan atau penjara tentu bukan saja tangannya terpotong tetapi seluruh badannya terpotong, yakni terbatas melakukan kejahatan. Itulah implementasi syariat Islam sesungguhnya, sehingga dipahami bahwa pelaksanaan syariat Islam di Indonesia sudah berjalan.
Pemahaman ini penting di tengah berhembusnya isu-isu khilafah yang seolah-olah memisahkan negara dengan Islam.
Syariat Islam berkenaan dengan akidah dan ibadah dalam konteks NKRI merujuk pads sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Berkenaan dengan muamalat, mawaris sudah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 1 tahun1974.
Hukum munakahat, perkawinan dan kekeluargaan, Ahwal Syahsiah diatur dalam Undang-undang RI Nomor 7 tahun 1989 disertai KHI. Hukum zakat, infak dan sedekah diatur dalam Undang-undang RI nomor 23 tahun 2011.
Demikian juga ketentuan sistem syariah tentang hukum transaksi ekonomi, khususnya di lingkungan perbankan dengan adanya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, BNI Syari’ah, Takaful Asuransi, dan Gadai Syariah, semuanya telah mencerminkan pelaksanaan syariat Islam, sehingga untuk apalagi mengusung syariat Islam di Negara ini yang sudah jauh sebelumnya terealisasi dengan baik.
Syariat Islam berkenaan dengan siyasah misalnya, oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari, memasyhurkan hubbul wathan minal iman (cinta terhadap Negara bagian dari Iman).
Implementasi hubbul iman dapat dilihat pada Negara Madinah yang dibangun dan dipimpin Nabi Muhammad SAW, semua penduduk Madinah dengan berbagai macam agama, ras dan suku dilindungi undang-undang.
Demikianlah syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan, kehidupan yang aman damai dan sejahterah sebagai yang disebutkan dalsm Al-Qur’an, Baldatun thayyibatun wa rabbun gafur. Jadi masyarakat dan Negara yang ideal dalam konsep syariat Islam, bukanlah sistem khilafah. [dutaislam.com/pin]
Dr Mahmud Suyuthi, Aktivis NU Sulawesi Selatan. Tulisan ini dipost pertama kali di seputarsulawesi.com
