 |
| Foto: tempo.co |
DutaIslam.Com - Saya itu pengen nulis status di sini untuk menyiarkan kabar gembira, tapi kok lagi-lagi setiap saya menulis selalu keprihatinan yang keluar. Sepertinya adrenalin saya naik dan memberikan dorongan untuk menulis kalau saya gregetan, kecewa, prihatin atau marah. Kegembiraan agak kurang adrenalinnya untuk mendorong saya menulis. Maaf ya teman-teman, begitulah saya ini.
Kali ini keprihatinan saya tentang IPB (Institut Pertanian Bogor) almamater saya. Dulu saya selalu bangga kalau menyebut saya lulusan IPB, universitas pertanian terkemuka di Indonesia, center of excellence for agriculture. Namun, beberapa tahun belakangan ini ada rasa gimanaaaa gitu, karena orang selalu bertanya:
1. "IPB itu tempat deklarasi HTI ya? Kok bisa?"
2. "Kok tempat duduk mahasiswi dan mahasiswa dipisah?"
3. "IPB kok sudah jadi Institut Agama ya? Kok nuansa agamanya kenceng banget..."
4. "Kenapa IPB membuka jalur mahasiswa yang hafal kitab suci?"
5. Dan seterusnya.
Memang, nuansa agama tertentu sangat kental di IPB. Sepertinya, untuk menjadi mahasiswa, dosen atau ilmuwan yang baik harus menunjukkan identitas penganut agama tertentu dan menurut informasi mahasiswa maupun dosen, peer pressurenya luar biasa. IPB yang dulu sangat terbuka, sangat toleran, saat ini bernuansa tirani mayoritas. Civitas academica IPB kalau mau maju sebagai pimpinan, harus mendapat dukungan dari golongan tertentu dan yang merupakan "representatif" dari partai tertentu pula yang sektarian.
Pilkada DKI menyadarkan bangsa ini bahwa universitas-universitas di negeri ini ternyata menjadi tempat rekrutmen dan indoktrinasi paham politik sektarian radikal, termasuk paham khilafah dan penerapan syariah di Indonesia. IPB salah satu yang paling menonjol dan paling disoroti. Saya sendiri dirundung, dicaci maki, dilarang untuk menuliskan fikiran saya, di group alumni IPB. Tulisan saya di FB HAIPB diminta untuk dicabut oleh pihak rektorat IPB. Pertempuran antara paham toleran dan paham agama yang tertutup sangat terasa. Sehingga untuk mencegah pertempuran itu, kami sangat jarang menyentuh-nyentuh soal agama dan politik di dalam WAG alumni.
Hari-hari ini IPB memilih rektor baru, menggantikan Rektor yang sudah menjabat 10 tahun. Selayaknyalah prinsip primus interpares (terbaik dari sesama kolega dengan kompetensi yang sama) tanpa ada embel-embel lainlah yang harus memimpin IPB 5 tahun ke depan untuk membawa IPB menjadi salah satu universitas terkemuka dunia.
Apa yang terjadi di IPB, suatu institusi negara yang dibiayai oleh negara dari pajak rakyat Indonesia, dimana inflitrasi partai politik dan paham politik sektarian sudah mengakar sangat mendalam, tidak dapat diterima di negara ini. Mata rantai gerakan politik sektarian ini harus diputus untuk menghentikan ancaman terhadap demokrasi dan keterbukaan serta kebinekaan kehidupan berbangsa kita. Wawasan kebangsaan menjadi suatu keharusan untuk dipunyai Rektor IPB yang akan datang. Prinsip good governance, dimana transparansi, akuntabilitas dan partisipasi stakeholder haruslah diterapkan dalam proses dan mekanisme pemilihan Rektor.
Sayangnya, IPB agak arogan, tertutup dan tidak mau menerima masukan dari stakeholdernya sendiri. Proses dan mekanisme seolah-olah transparan dan obyektif, padahal kriteria dibuat sedemikian rupa untuk memenangkan orang-orang tertentu. Kenyataannya, dari 24 BCR dipilih 6 hanya dari bahan tertulis, tidak wawancara oleh panel ahli atau Senat Akademi. Pemilihan 6 ini oleh Panitia AdHoc Senat Akademis (13 orang), yang cara memilihnya juga tidak transparan. Dengan metoda statistik (kuantitatif) cluster, terpilih cluster terbaik 4 orang, ini kemudian dipresentasikan di SA (64 orang). Lalu SA memilih 6 terbaik. Dari 6 orang ini, SA memilih 3 Calon Rektor. Tiga orang inilah yang akan dipilih oleh MWA dan Menristekdikti.
Dari 6 orang yang dipilih itu, hanya satu orang yang dikenal tidak sektarian, namun diketahui mempunyai hubungan keluarga dengan Ketua salah satu partai. Kalau 3 yang terpilih adalah BCR yang terindikasi dekat dengan partai dan golongan sektarian, maka jangan harap IPB akan berubah, malah kecenderungan sektarian akan makin menguat.
Karena keprihatinan ini , Dewan Pembina (Debina) HA IPB (dimana saya salah satu anggotanya) menulis surat ke Senat Akademi IPB, memprotes proses dan mekanisme pemilihan dan meminta agar semua dokumen dibuka ke publik. Sayangnya, permintaan ini tidak digubris oleh SA. Oleh karena itu, kami juga melayangkan surat kepada Menteri Ristekdikti untuk meninjau ulang proses pemilihan Rektor IPB dan menunda proses pemilihan sampai review selesai.
Barangkali hanya Debina HA IPB satu-satunya Dewan Pembina alumni di Indonesia yang kritis terhadap pemilihan rektor almamaternya. Situasi IPB extra ordinary, oleh karena itu memerlukan intervensi yang extra ordinary pula. Mudah-mudahan Senat Akademi IPB terbuka hatinya untuk mendengarkan masukan dan kritikan. Mudah-mudahan Menristekdikti memberikan perhatian penuh dan menjalankan perintah Presiden untuk membersihkan universitas-universitas dari paham sektarian radikal. Sehingga orang terbaik dengan wawasan kebangsaan terbaiklah yang memimpin IPB 5 tahun ke depan. Debina IPB melakukan ini demi bangsa dan negara, kami tidak punya kepentingan apapun dalam pemilihan rektor ini. [dutaislam.com/gg]
Tulisan ini adalah status FB Emmy Hafild yang berjudul "Pemilihan Rektor IPB: Bad Governance" pada 7 Oktober 2017.
