 |
| Bangunan Yayasan Bina Muwahhidin Karimunjawa |
Baca: Yayasan "Wahabi" Masuk Atas Nama Pesantren Muhammadiyah, Karimunjawa Memanas
Nyatanya benar. Belum beroprasi saja, pihak ITMAM (Ittihadul Ma’ahid Muhammadiyah/Persatuan Pondok Pesantren Muhammadiyah) yang mengirim 47 orang untuk ke sana tanpa konfirmasi ke Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Jepara, berani menuduh masyarakat Karimunjawa yang sudah lama hidup aman dan nyaman dengan sebutan intoleran atas kisruh pesantren yak neh tersebut.
Saat ini, kata Hisyam Zamroni, Wakil Ketua NU Jepara, Karimunjawa masih memanas soal bangunan pesantren wakafan dari Bina Muwahhidin. "Belum ada keputusan apa-apa kok sudah mendatangkan santri," katanya kepada Dutaislam.com, Kamis (07/09/2017) malam.
Ia menjelaskan, penolakan warga memang dilatarbelakangi karena yayasan Bina Muwahhidin itu berpaham wahabi radikal ekstrim yang potensial menyulut paham takfirisme warga Karimunjawa yang sudah lama dikenal heterogen dan nyedulur.
"Ustadz Haris (dari Bina Muwahhidin) sudah menyerahkan ke PP Muhammadiyah. Harusnya, kalau Muhammadiyah membantah yayasan itu sebagai berpaham wahabi, mbok iyo PP Muhammadiyah menyosialisikan kalau itu bukan wahabi," terang Hisyam.
PD Muhammadiyah Jepara juga sudah menjelaskan juga kepada Syuriah PCNU Jepara, KH Ubaidillah Umar bahwa mereka tidak tahu-menahu soal ada santri di bangunan bermasalah tersebut. Sejak awal, PDM dan PCNU sepakat tidak akan menggunakan gedung tersebut untuk kegiatan apapun sebelum jelas ijin operasional dan IMB-nya.
Sayangnya, Yusuf dari ITMAM PP Muhammadiyah justru membuat rusuh dengan menyebut kalau warga NU dan Karimunjawa mengusir santri-santri yang diutus ke sana. "Padahal dia harusnya membaca dulu keputusan PCM dan MWC, lengkap dengan Muspika," tandas Hisyam.
Karena Ketua PDM Jepara, KH Fahrurrozi, tengah berhaji, PCNU sepakat akan membahas kelanjutan operasional bangunan jika sudah datang dari tanah suci, 5 Oktober 2017. Wajar jika PDM Muhammadiyah tidak tahu menahu.
Atas inisiatif Petinggi Desa Karimunjawa, Arief Rahman, SE., rapat dengan tujuan "Klarifikasi Bangunan Milik Yayasan Bina Muwahhidin", digelar pada Rabu, 6 September 2017 sekitar pukul 19.00 WIB.
Rapat bersama tokoh masyarakat tersebut, termasuk Muspika, Camat dan aparatur daerah, digelar di Aula Balai Desa Karimunjawa. Inilah hasilnya:
- Menunggu kesepakatan PDM Jepara dan PCNU Jepara terakit pengelolaan bersama pondok pesantren di Karimunjawa
- Apabila melangsungkan kegiatan di pesantren tersebut, harus sudah ada ijin operasional dan IMB.
- Santri yang sudah ada di sana untuk kegiatan dauroh, agar ditarik secepatnya (7 hari) dari pondok pesantren tersebut dan dikembalikan kepada ITMAM.
KH Ubaidillah Umar selaku Syuriah PCNU Jepara, bersama Kiai Syadzali dan dua pengurus lain dari PDM Jepara juga sepakat mengikuti hasil keputusan warga Karimunjawa karena sudah ada keputusan resmi warga Karimunjawa malam itu, sebagaimana dimaksud di atas. Kesepakatan itu terjadi saat pengurus teras PDM Jepara tersebut sowan ke ndalem KH Ubaidillah Umar di Bandungharjo, Donorojo, Jepara, pada Kamis siang, 7 September 2017.
Sumber Dutaislam.com menyebutkan, ada alumni 212 yang mencoba memprovokasi kerukunan antara penngurus NU dan Muhammadiyah Jepara yang sudah berjalan dan beriring bersama. Mereka juga sering menggelar acara halal bi halal bersama di Pendopo Kabupaten Jepara. Ketegangan terjadi akibat girangnya ITMAM menerima tanah wakaf tanpa peduli siapa yang mewakafkan dan masalah apa dibalik pengalihyan wakaf tanah dan bangunan di Karimunjawa.
Wahabi yang jadi donatur wakaf tentu saja keplok-keplok (tepuk tangan busung dada) dari Surabaya sana. Mereka berhasil membuat Karimunjawa Jepara memanas dan digoreng adu dombanya oleh situs sangpenyerang.com. Innalillah. Begitukah cara kader Muhammadiyah menyerang NU Jepara tanpa data dan tanpa konfirmasi? [dutaislam.com/ab]
Baca: [Hianat] Tuduh Intoleran Soal Dauroh Pesantren di Karimunjawa, MD Pilih Berhadapan dengan Warga?
