Oleh Kiai Zahro Wardi
DutaIslam.Com - To the point dan bil iktifa' wal ikhtishor Pak Menteri! Tolong rencana Full Day School dan hari sekolah 5 kali dalam seminggu diurungkan. Ini harga mati!
Sadarilah, kebijakan Anda ini akan meniadakan ratusan ribu -sekali lagi- ratusan ribu lembaga Pendidikan TPQ/TPA dan Madin (Madrasah Diniyah) di seluruh Indonesia. Akan mbubrahi tatanan pendidikan Pondok pesantren yang santrinya ndobel dengan sekolah umum. Ingat, lembaga-lembaga ini sudah ada jauh sebelum Anda lahir bahkan sebelum RI merdeka.
Sadarlah, kebijakan Anda ini akan menyulut api permusuhan, atau paling tidak akan memantik kecurigaan antar ormas. Ini bahaya. Semua tahu, ratusan ribu lembaga yang akan gulung tikar itu mayoritas milik NU. Dan Anda ini orang Muhamadiyah.
Dari sisi kemaslahatan kebijakan, apa yang salah dengan lembaga-lembaga TPQ dan Madin yang ingin Anda hilangkan? Tatanan Ponpes yang akan bubrah? Soal karakter Bangsa? Ayo silahkan di survei.. Dari jutaan narapidana, baik kasus korupsi, kriminal maupun yang lain, hanya berapa persen yang tamatan Ponpes dan Madin? Saya yakin seyakin-yakinnya, 99% bahkan lebih, adalah tamatan pendidikan umum murni. Bukan dari Madin/Pesantren.
Kalau sisi keberhasilan mencetak pelaku-pelaku ekonomi yang tangguh, ayo disurvei, saya jamin 100% jebolan Madin dan Ponpes tidak ada yang jadi pengangguran apalagi GePeng (Gelandang dan Pengemis). Pendidikan Madin dan PonPes itu menanamkan kemandirian dan tanggung jawab hidup.
Prinsipnya adalah wajib cari rejeki, yang penting halal. Tidak pilah pilih pekerjaan. Sebaliknya, silahkan tanya, jutaan para Gepeng itu pendidikanya apa? Pasti dia akan menjawab tamatan pendidikan umum tertentu. Bahkan, berapa juta Sarjana di Indonesia yang masih jadi pengangguran?
Sebenarnya, siapa yang Anda ajak rembukan dan olah fikir sehingga muncul gagasan seperti itu? Di saat mulai ada Pemerintah Daerah (Gubernur) berusaha mati-matian mempertahankan TPQ dan Madin dengan progam Bos (Bantuan Operasional Sekolah), TPQ dan madin, bahkan puluhan Bupati dan Wali Kota sudah membuat Perda tentang kewajiban bagi setiap siswa sekolah umum untuk bersekolah juga di TPQ dan Madin, mengapa Anda justru sebaliknya? Ada apa dibalik semua itu Pak Menteri?
Bapak Muhajir Efendi yang terhormat, saya yakin Anda tahu bagaimana kondisi TPQ, Madin dan Pondok Pesantren salaf di daerah-daerah. Mayoritas tidak punya gedung, masih numpang di serambi masjid, mushala dan emperan/rumah warga.
Untuk beli papan tulis, bangku dan kapur, masih urunan dari wali santri. Kadang urunanya ditarik lewat hasil pertanian wali santri saat panen. Belum lagi ustadz dan ustadzahnya ikhlas dan telaten mengajar tanpa gaji. Ia relakan mengurangi waktu kerja demi anak didiknya.
Di saat Umar Bakre Pendidikan raga dimanjakan dengan gaji ke 13, gaji ke 14, sertifikasi dan berbagai tunjangan lain, si Umar Bakre Pendidikan Jiwa tidak pernah meminta itu, apalagi ada gerakan demo. Seharusnya, kebijakan untuk memikirkan hal-hal semacam itu yang lebih maslahah. Sejak kapan bait "Bangunlah Jiwanya" dalam lagu Indonesia Raya hilang? Masih ada kan?
Alokasi pendidikan 20% dari APBN itu tidak sedikit. Sekalipun TPQ, Madin dan Ponpes tidak masuk dalam sasaran alokasi itu, ia tidak pernah menuntut. Jadi sangat ironis bila Pendidikan berbasis akhlaq dan ukhrawi (yang notabene lebih penting dari pendidikan umum), ada yang mengganggu.
Kini banyak tokoh negeri ini yang menolak rencana itu. Bahkan PBNU dan MUI sudah resmi mengeluarkan penolakanya. Dan pasti akan ada gerakan-gerakan masif lain bila kebijakan itu dilanjutkan.
Kami tidak ingin nanti ada bahasa, "kebijakan ini masih uji coba" atau "kebijakan ini tidak mengikat", "boleh dilasanakan oleh sekolah-sekolah umun, boleh tidak". Satu yang kita minta, rencana itu wajib dibatalkan. Jangan ada tipu-tipu lagi. [dutaislam.com/ab]
Kiai Zahro Wardi, Pengasuh PP Darussalam Sumberingin Trenggalek,
alumnus Lirboyo Kediri
