Dutaislam.com Mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriyah 1439 H. Kamis, 21 September 2017

  • Benci Kepada Presiden, Orang Ini Arahkan Anda Sebut Jokowi PKI Karena Hilangkan Hari Libur

    Admin: Duta Islam
    Dimuat: Minggu, 04 Juni 2017
    A- A+
    Status Nina Khu yang menghina presiden
    DutaIslam.Com - Ada catatan bernada tuduhan yang dilancarkan oleh penggemar kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) bernama Nina Kasih Puspita, kepada Rezim Presiden Jokowi. Pada 1 Juni 2017 kemarin, saat bangsa ini memperingati Hari Kelahiran Pancasila, Nina curiga karena PNS tidak diliburkan pada 1 Oktober (Hari Kesaktian Pancasila), seperti pada rezim Orba dulu.

    "Apa hanya saya yg baru sadar bahwa baru tahun ini 1 Juni menjadi hari libur nasional?" Sergah Nina di akun Facebooknya, Nina Khu. "Kenapa rezim ini "seolah" ingin melupakan tanggal 1 oktober? Hari dimana PKI tumbang setelah melakukan pembantaian yg sangat biadab di tanggal 30 September? Dan ditanggal 30 september tdk ada lagi pengibaran bendera setengah tiang maupun pemutaran film dokumenter," tambah Nina, dikutip Dutaislam.com (Ahad, 04/06/2017).

    Ia seperti menyalahkan kepada anak cucu Bung Karno, "pak jika seandainya bapak masih hidup dan melihat Indonesia sekarang, melihat kelakuan anak cucu bapak memimpin negeri ini, melihat partai anak bapak membuat kebijakan untuk negeri ini, apakah bapak akan bangga atau menyesal dan kecewa? Hmmm... kalau dilihat dari senyumnya sih seperti ada tawa yg tertahan, tawa yg menutupi lara," tulisnya.

    Dari tawa yang ditahan Nina, terkesan dia menuduh kalau 1 Oktober sudah hilang dari Hari Nasional, rezim sekarang dianggap pro PKI. Menuduh Jokowi PKI? Duh, harus diapain lagi nih orang? Mau kembali ke Orde Baru yang penuh rekayasa sejarah kah?

    Diakui sejarah memang, pada 30 September 1965, terjadi penculikan dan juga pembunuhan kepada jenderal-jenderal, antara lain Letnan Jenderal A. Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen D.I. Panjaitan, Brigjen Sutoyo, Letnan Satu Pire Andreas Tendean, dan Brigadir Polisi Karel Susult Tubun.

    Semua jenderal putra terbaik bangsa itu tewas, kecuali Jenderal A.H. Nasution yang dikisahkan sukses melarikan diri dari kepungan pemberontak dengan kaki luka tembak. Putrinya, Ade Irma Suryani akhirnya meninggal setelah jadi korban keganasan.

    Karena para jenderal itu gugur dibunuh, pada esok harinya, oleh Rezim Soeharto, tanggal 1 Oktober dijadikan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan, sejak 1971, Orde Baru menyusun sejarah Kesaktian Pancasila melalui tangan dingin ideolognya bernama Nugroho Notosusanto. Apa tujuannya? Menghilangkan peran Bung Karno dari sejarah Pancasila, dimana saat itu pengaruhnya masih kuat.

    1 Juni yang biasa diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, akhirnya dilarang. Dan penguasa Orba, Soeharto, mewajibkan pemutaran film dokumenter pembasmian para jenderal itu. Dalam film tersebut, Soeharto diperankan sebagai pahlawan penjaga Kesaktian Pancasila. Tiap 1 Oktober pun ada kewajiban mengibarkan bendera setengah tiang.

    Hingga kini, walau belum ada pengadilan, gerakan G 30 S PKI digunakan Orba untuk membungkam lawan-lawan politiknya, termasuk anak ideologis Soekarno. Tragedi 65 adalah sejarah terkelam bangsa ini, dimana warga negara dibunuh secara kejam dan massal. Para kiai dan santri jadi korban tragedi politik dimana setelah kejadian selesai, Presiden PT. Freeport mulai menjarah kekayaan alam di Papua melalui UU PMA 1967 zaman Orba. Hingga sekarang.

    Masih banyak kontroversi dan misteri 1965 yang belum diungkap. Dibanding 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila, tanggal 1 Oktober kalah clear kronologis sejarahnya soal Pancasila. Wajar jika Presiden Jokowi lebih memilih 1 Juni dijadikan hari libur nasional daripada 1 Oktober, meski pemerintah juga memperingatinya.

    Dilansir oleh situs presidenri.go.id, pada Sabtu, 1 Oktober 2016, Presiden Jokowi memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya Jakarta Timur. Acara itu pun sangat resmi karena dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

    Jadi, pernyataan yang terhormat Nyonya Nina Kasih Puspita "rezim ini seolah ingin melupakan tanggal 1 Oktober," adalah sebentuk provokasi tanpa bukti. Menjadi tidak lazim bertanya karena dia tidak ingin mencari jawaban, tapi hanya ingin menertawakan orang lain dan lalu mengajak Anda, -pendamba mainan kebangkitan PKI,- menyebut Jokowi sebagai PKI. "Kurangajar!" kata Habib Rizieq. [dutaislam.com/ab]

    Terimakasih telah membaca Portal Dutaislam.com (DI). Kami bagian dari jaringan admin web Aswaja. Jika tertarik berlangganan artikel DI, silakan klik FEED. Punya naskah layak terbit? Silakan klik KIRIM NASKAH. Ingin produk dikenal luas, silakan klik IKLAN
  • BEBAS BERKOMENTAR: