 |
| Rudi Tri Wahid, Ketum PW Ansor Jatim |
"Pertanyaan yang dibahas dalam bahsul masail GP Ansor Pusat itu adalah sah atau tidak pemimpin non-muslim yang terpilih di Indonesia?" tuturnya. Jawabannya tentu saja sah. Sebab konstitusi kita tidak mengharuskan seorang pemimpin harus beragama Islam.
"Para ulama kita sudah sepakat NKRI harga mati," tegasnya dihadapan ratusan kader utama GP Ansor Jombang. Artinya, kata dia, semua produk konstitusi NKRI harus ditaati.
Baca: Hasil Halaqah Bahtsul Masail Kiai Muda NU Mulai Digoreng Isu Ulama Suu'.
Ketika seorang pemimpin non-muslim yang terpilih dihukumi sah, secara otomatis, sah pula pilihan warga. Baik itu warga muslim maupun non-muslim.
Ia melanjutkan keterangan bahwa di Indonesia, muslim maupun non muslim boleh jadi pemimpin. Maka, memilih pemimpin muslim maupun non-muslim juga boleh. "Ini sesuai kaidah lil wasail hukmul maqosid. Fatwa ini menurut saya sangat penting untuk menjaga NKRI. Sebab kebalikan dari fatwa ini sangat berbahaya," ujarnya.
Orang yang mengharamkan memilih pemimpin non-muslim, imbuhnya, sangat berpeluang kembali mengeluarkan fatwa bahwa pemimpin non-muslim yang terpilih juga tidak sah. Doktrin itu hanya satu langkah untuk menggerakkan pemberontakan.
Jika pemimpin non-muslim tidak boleh memimpin orang-orang muslim, dalam konteks keIndonesiaan, ini sangat berbahaya. "Bisa-bisa muslim yang menjadi prajurit TNI/Polri yang di kesatuannya dipimpin oleh non-muslim, mereka akan berontak," tandasnya.
Sekali lagi, GP Ansor membuktikan, setiap derap dan langkahnya adalah untuk membela ulama dan NKRI. "Tidak ada sedikitpun keraguan di dada kami," tegas Tri Wahid. [dutaislam.com/ab]
