 |
| Ada yang ke Agus, Ahok dan juga Anies |
Anehnya, rilis hanya ditandatangani Rais Syuriah dan Wakil Ketua Tanfidziyah. Kalau resmi, rilis itu mestinya ditandatangi oleh Rais Syuriah, Katib Syuriah, Ketua Tanfidziyah dan Sekretaris Tanfidziyah. Tapi yang menarik, sejak kapan Istighotsah Nahdliyin perlu izin PWNU?
Apalagi yang mengadakan adalah tokoh NU yakni Djan Faridz yang mantan Ketua Tanfidziyah PWNU DKI Jakarta (2011-2014) dan dihadiri oleh KH Nur Iskandar SQ, yang baru sembuh dari sakit, yang pernah dikabarkan wafat gara-gara menolak Aksi 411 (Alhamdulillah Kiai, njenengan dipanjangkan umur dan diberi kesehatan setelah difitnah macam-macam).
Bagi pihak yang menolak istighatsah ini menganggap istighasah ini politis, karena diadakan oleh Djan Faridz yang juga Ketua Umum PPP dan hanya dihadiri oleh salah seorang Cagub yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Kita sayangkan politisasi ini, tapi, politisasi terhadap NU tidak hanya dilakukan oleh Djan Faridz, karena sampai ke struktur PBNU juga melakukan. Rais Aam Syuriah, Ketum PBNU dan Sekjend PBNU hanya menerima Paslon Nomer 1: Agus-Sylvi pada bulan Oktober tahun lalu, bahkan diberi KartaNU.
Sejak kapan Agus jadi NU, peduli ke NU, datang ke NU dan sowan ke Kiai, tiba-tiba dapat keistimewaan diberi KartaNU dan langsung oleh Rais Aam PBNU dan Ketum PBNU? Apa kriteria ini? Saya saja yang dari lauhul mahfudz sudah NU, hingga lahir dan besar, perlu ngantri untuk dapat KartaNU. Hehehe..
Banyak yang curiga karena Sekjen PBNU juga merupakan politisi PKB dan anggota DPR Fraksi PKB yang satu koalisi dengan Cikeas. Tanpa mengurangi rasa hormat pada Rais Aam PBNU, Kiai Ma'ruf Amin (semoga Allah SWT memberikan beliau kesehatan dan panjang umur) adalah Watimpres zaman SBY dan pada Pilkada 2012 mendukung Foke yang merupakan cagub dari Demokrat.
Andai PBNU dan struktur PBNU tidak main-main dengan khittah 1926 yakni benar-benar netral dari politik praktis, maka pihak-pihak lain akan segan melakukan politisasi NU, tapi karena di Pengurus Besarnya sudah "main" maka tidak heran, pihak-pihak lain juga akan melakukan hal yang sama dengan dalih yang bermacam-macam, apalagi di NU dikenal yang kuat adalah jamaah dan kiainya, bukan di strukturnya. Di NU tergantung kiai, juga tergantung ke mana arah politik kiai.
Andai PBNU melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Keluarga Gus Dur di Ciganjur dalam Acara Haul bulan Desember 2016, yakni mengundang semua calon maka, ini akan memberikan dampak yang lebih baik. Meski kita juga tahu, Keluarga Gus Dur sangat dekat secara emosional dengan Ahok.
Ahok pernah diberikan Gus Dur Award dan Ahok membangun RPTRA dengan patung Gus Dur Kecil di depan Taman Amir Hamzah di depan kantor Wahid Institute. Tapi, kedekatan dan kesukaan keluarga Gus Dur pada Ahok, tidak mengurangi mereka untuk bersikap adil pada calon-calon yang lain.
Jadi, kalau menurut Al-Quran, "janganlah kebencianmu pada suatu kaum mendorong mu tidak berbuat adil" maka dalam pesan yang lain bisa juga ditangkap, "janganlah kecintaanmu pada suatu kaum mendorong mu tidak berbuat adil." Jadi, meskipun Sekjen PBNU adalah politisi PKB dan satu koalisi dengan Cikeas, harusnya bisa bersikap adil pada cagub-cagub lain.
Publik dan warga NU juga tidak bisa dibohongi, bicara Khittah 1926 dan netral politik, ternyata malah "main" dengan salah satu Paslon Cagub. Ini yang benar-benar disayangkan, sehingga ini menyeret kemuliaan Rais Aam PBNU dan nama baik NU secara jam'iyyah.
Intinya, banyak pihak yang sekarang "main" di NU, khususnya para politisi NU yang masuk di banyak parpol yang tergantung dengan arah koalisi Cagub. Secara struktural PKB memegang NU di Tanfidziyahnya. Tentu saja mereka melakukan segala helah agar NU tetap bisa dimanfaatkan untuk Paslon mereka dan melakukan "blocking" terhadap pengaruh dari politisi-politisi NU dari non-PKB.
Politisi NU dari parpol lain tidak kehilangan akal, karena sebenarnya warga NU sangat cair, tergantung pada kiai. Di sinilah mereka tetap bisa "main". Karena kiai ibaratnya adalah pemilik saham di NU, yang punya jamaah.
Meskipun kiai ini tidak masuk dalam struktur NU, tapi punya jamaah yang banyak dan sudah dikenal sebagai kiai NU, maka tidak ada yang bisa membendung pengarung kiai tersebut. Gelar kiai juga dapat dari pengakuan masyarakat, bukan diberi oleh struktur NU.
Maka, apabila struktur NU, yakni Jam'iyyah NU dikooptasi oleh satu parpol, oleh satu kepentingan politik tertentu, pastilah akan ada perlawanan dari gerakan kultural, jamaah NU yang bisa saja ditunggangi kelompok-kelompok politik lain. Dan NU terjebak dalam pusaran politis yang tak ada habisnya.
Biar gak mumet, apa solusinya?
Ke depan dan untuk jangka panjang, pengurus struktur NU harus benar-benar menunjukkan keseriusan dan komitmen pada Khittah 1926, artinya ya jangan "main" politik. Kehadiran Agus-Sylvi ke PBNU itu jelas-jelas bagian dari "main politik". Kalau ada pihak-pihak saat ini yang menyeret-nyeret NU, maka itu tidak lebih dari reaksi terhadap oknum PBNU yang mempolitisasi NU dgn kehadiran Agus-Sylvi.
Nah, agar tidak "main" politik, maka pengurus di PBNU jangan dipilih dari politisi, seperti Sekjen PBNU sekarang yang berasal dari politisi dan anggota DPR PKB. Sebagai "petugas partai", Sekjen PBNU sekarang pastilah akan membela habis-habisan kepentingan partainya di PBNU dengan pelbagai dalih: PKB dilahirkan NU, hanya PKB yang peduli NU dan Kiai dll. Harusnya kalau konsisten dan Khittah 1926, maka, tidak boleh ada satu parpol yang punya klaim dan satu-satunya yang punya akses, bahkan menguasai NU.
Untuk jangka pendek, masih ada waktu bagi PBNU untuk menetralisir semua ini dengan mengundang semua Paslon agar tidak dianggap sepihak dengan "permainan" oknum di PBNU yang mendukung Pasangan Agus-Sylvi saja. Cara Keluarga Gus Dur bisa ditempuh.
Ini cara yang sangat arif yang bisa meletakkan politik keadilan dan kesetaraan, semua Paslon diundang. Meski kita juga tahu, Nyai Yenny Wahid adalah seorang politisi, yang juga punya arah politik tapi tidak mengurangi kearifan Keluarga Gus Dur untuk bersikap adil.
Maka, untuk menunjukkan netralitas PBNU dan komitmen pada Khittah 1926, bisa mengundang semua Paslon, memberikan doa dan taushiyah kebangsaan bagi mereka, siapapun yang menang, terserah pilihan warga DKI.
Kalau ada pertanyaan, bagaimana dengan Ahok yang bukan muslim? Kalau memakai argumen kaidah fiqih, maka mudah menjawabnya yang biasa dilakukan oleh kiai-kiai NU, bahwa pencalonan Ahok adalah produk konstitusi negeri ini, yang selama ini dikenal dengan akronim PBNU (Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 45).
Maka, apabila NU rela dan setia pada dasar-dasar dan pilar-pilar di atas, harusnya rela dengan apa yang menjadi produk dari konstitusi.
Kaidahnya berbunyi الرضا بالشيء رضاً بما يتولد منه, rela pada sesuatu, maka harus rela apa yang lahir dari sesuatu itu. Konstitusi Indonesia tidak mengenal perbedaan agama dan suku dalam pencalonan. Maka secara konsisten NU harus rela dan setia pada produk konstitusi itu. Dengan tidak membeda-bedakan Paslon berdasarkan perbedaan agama dan suku.
Kalau tidak rela pada produk Konstitusi ini, maka NU nanti bisa mengusulkan amandemen, perubahan UUD 1945 yang mengharuskan agama Islam, misalnya, menjadi salah satu syarat sebagai calon pemimpin di negeri ini. Jika ini terjadi, NU akan sama dengan DI/TII, Masyumi, FPI, FUI, Majelis Mujahidin, dllnya. Tapi ini tidak akan terjadi, insya Allah, karena Konstitusi 18 Agustus 1945 dan Amandemen UUD setelah reformasi merupakan hasil ijtihad politik orang-orang NU juga.
Kesimpulan, untuk menjaga Khittah NU, ke depan, pengurus-pengurus NU jangan diambil dari politisi. Janganlah politisi yang "nyambi" pengurus NU. Jangan pula menampakkan dukungan dan keterlibatan dengan salah satu partai dan Paslon tertentu, klau pun mau hadir sebagai bagian dari dakwah dan syiar, maka adillah, hadiri semuanya. Jangan mengistimewakan salah satu parpol dan pasangan saja yg selama ini terjadi.
Untuk jangka pendek dalam konteks Pilkada DKI, PBNU mestinya bisa mengundang semua calon dan mendoakan semuanya serta memberikan nasehat pada semuanya. Dengan demikian bisa ditepis kedekatan dan "permainan" oknum di PBNU terhadap salah satu Paslon. Kira-kira demikian. Wallahul muwaffiq ila Aqwawith Thariq. [dutaislam.com/ ab]
Solihin Hidayat, warga NU pendatang di Jakarta,
tidak punya KTP Jakarta, masih KTP Madiun.
Source: Jakartaasoy.com
