DutaIslam.Com - Ada 28 Duta Besar negara Eropa bertemu dengan PBNU di Jakarta Selasa (15/11/2016) 2016. Perwakilan negara-negara tersebut menanyakan pandangan NU tentang radikalisme agama, kondisi Indonesia terkini dan ke depan.
Pertanyaan tersebut dijawab Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj didampingi Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Imam Pituduh dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU, Anggia Ermarini.
Ditemui di gedung PBNU, H Marsudi Syuhud menceritakan, Kiai Said memulai dengan menjelaskan posisi Islam Nusantara. Tokoh-tokoh pendiri republik ini, di antraranya dari NU. Kiai-kiai NU yang yang dimotori Hadrotussyekh KH Hasyim Asy’ari mampu menyatukan antara keagamaan (Islam) dan nasionalisme serta mengintegrasikan nilai agama dengan kultur nasional.
Pada pendirian republik ini, kiai-kiai NU menyepakati negara Indonesia berlandaskan pada Pancasila yang diambil dari budaya dan spirit agama. Kebangasaan yang dibangun ini sudah final untuk mengakomodasi keanekaregaman identitas Indonesia.
“Adanya keragaman tersebut adalah sunatullah Allah taala. Jika Allah mengehendaki di dunia ini satu umat, maka Allah pasti bisa. Jadi, kebhinekaan ini sudah fakta dari Allah yang harus dirawat,” kata Marsudi menirukan Kiai Said.
Lebih lanjut, Marsudi menceritakan, hubungan agama dan nasionalisme yang menyatu tersebut diilhami dari kitab yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren NU, yaitu Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali.
Di dalam kitab tersebut disebutkan, pemerintahan dan agama seperti dua sisi mata uang. Agama adalah pondasi. Sesuatu yang tidak ada pondasinya, maka akan roboh. Sementara pemerintahan adalah penjaga pondasi tersebut. Sesuatu yang tidak ada penjaganya, maka akan hilang.
Pertanyaan Duta Besar Uni Eropa selanjutnya adalah apakah kira-kira semua orang Indonesia seperti pemahaman orang NU?
Menurut Kiai Said, pada awal-awal pendirian republik, semua orang Indonesia bisa dikatakan sepaham dengan ide tersebut. Namun sekarang tidak lagi karena ada paham-paham pendatang baru. Mereka tidak tidak kenal susahnya perjuangan mendirikan republik ini. “Maka otaknya ingin mengubah dasar negara ini,” jawabnya.
Sementara NU, mengadopsi kenegaraan Rasulullah yang membentuk negara Madinah. Bentuk negara tersebut sangat menjamin kebinekaan. Di negara tersebut hidup bangsa Yahudi, Nasrani, Majusi. Di Islam sendiri ada Ansor dan Muhajirin.
“Itu diatur dalam undang-undang Sohifah Madaniyah. Program yang diutamakan adalah taakhuh atau persaudaraan. Maka bagi NU kebhinekaan adalah niscaya dan harus dijaga bersama.”
Duta Besar Uni Eropa juga bertanya tentang protes besar-besar umat Islam pada 4 November lalu.
Pertanyaan itu dijawab Kiai Said dengan mengatakan, warga Jakarta, umumnya bangsa Indonesia, mempersoalkan gubernur Basuki Tjahaja Purnama tidak berawal dari identitas keagamaan, muslim atau nonmuslim, tapi ketersinggungan atas ucapannya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51.
Gubernur tersebut dikenal dengan penggunaaan bahasa yang kurang diterima di publik. Rapat-rapat yang diunggah di media sosial dengan penggunaan kalimat yang tidak mendidik apabila didengar anak-anak. Kurang menyejukkan sebagai pemimpin.
Dari ungkakapan yang tidak diterima publik tersebut, ada pintu masuk yang besar, yaitu ketika gubernur yang sering disapa Ahok tersebut menyinggung surat Al-Maidah. Akhirnya, Ahok harus menghadapi persidangan di Bareskrim.
NU, kata Kiai Said, menyikapi persoalan tersebut, jelas berpikir maslahat, mendahulukan kemaslahatan daripada kemadaratan. Apa pun keputusan pengadilan tersebut jika dipandang maslahat dan sesuai secara konstitusional yang berlaku, NU akan mendukungnya. [dutaislam.com/ Abdullah Alawi/ ab]
Source: NU Online
