Selasa, 27 September 2016

Diskusi dan Peluncuran Buku: HTI Gagal Paham Khilafah


Oleh Mohammad Khoiron

DutaIslam.Com - Kamis 06 Oktober 2016 mendatang, alhamdulillah mendapat undangan dari kawan sejawat, teman diskusi, shahib bersenda gurau di Grup WA NUsantara, dan penulis buku "HTI: Gagal Paham Khilafah", yakni Mas Makmun Rasyid untuk menghadiri Diskusi dan Bedah Buku karyanya di Aula Madya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat. Buku yang secara substansial mengkritik pemahaman khilafah yang dibangun oleh para pegiatnya di tanah air ini dibangun dalam perspektif tafsir terhadap ayat "khalifah" di dalam al-Qur'an.

Sebelum memasuki arena diskusi yang sesungguhnya, karena memang hal ini bagiku cukup sensitif untuk diperbincangkan dalam sebuah diskursus pemikiran. Sedikit saya akan memberikan pengantar, agar lebih greget dan menjadi celah untuk membuka ruang kritis bagaimana khilafah ini menjadi sebuah nilai yang bersifat aksiomatif di kalangan pegiatnya. Berangkat dari kenyataan inilah, tak jarang kita jumpai aneka macam jargon yang mengarah pada "Khilafah Solusinya".

Khilaf atau khilafah? Begitulah kira-kira pertanyaan yang masih belum sempat saya temukan jawabanya. Karena kedua terma tersebut sama-sama bentuk derivasi dari kata "Khalafa". Dalam konteks terminologis, kedua terma itu, bagi saya sendiri masih sangat ambigu, baik pada sisi istilah atau pada pengertiannya dalam konteks ke-tatanegara-an.

Tetapi berbeda dengan mereka yang sudah terdoktrin dengan dogma khilafah, terma itu dianggap dan dipahami sebagai sebuah rule model dari sistem ke-tatanegara-an. Artinya, model khilafah bagi mereka merupakan sistem alternatif yang bersifat absolut dari kerapuhan sistem pemerintahan yang ada (demokrasi), ibarat firman Tuhan yang tak boleh diganggu-gugat.

Intinya bagi mereka adalah "Khilafah solusinya", tanpa memandang sisi teoritis dan relevansinya dengan budaya masyarakat yang belum tentu homogen dan menerima dengan tangan terbuka. Fenomena tersebut menurut Evan-Pritchard dalam Theory of Primitive Religion diangap sebagai normalitas pemikiran primitif di mana pola pikir yang irasional terhadap suatu keyakinan dipegang teguh, walau pada hakikatnya sangat absurd dan tidak relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan masyarakat modern yang dalam hal pemikiran telah mencapai taraf multi-ideologis.

Mengutip argumentasi teman saya- Faruq Hamdi- dalam sebuah makalah tentang korelasi Pancasila dan Syariat Islam, ia memandang bahwa kelompok pengusung ideologi khilafah itu lupa atau mungkin sengaja melupakan diri kalau jauh sebelum konsep khilafah ini lahir, Rasulullah s.a.w. pernah membuat undang-undang yang tertuang pada tinta emas dalam perjanjian suci dan sakral. Undang-undang yang diilhami dari nilai-nilai al-Qur’an tersebut kelak di kemudian hari menjadi pijakan dari suatu konsep kenegaraan dalam arti yang luas. Itulah Piagam Madinah yang di dalamnya memuat empat puluh tujuh pasal.

Dari keempat puluh tujuh pasal terebut, para pakar kemudian menguraikannya ke dalam sub-sub pokok pembahasan, di antaranya adalah sub tentang hak asasi manusia, hak-hak dan kewajiban bernegara, hak perlindungan hukum, dan hak toleransi dalam beragama antara kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi dan Nashrani. Berangkat dari Piagam Madinah inilah para pakar politik modern kemudian menyebutnya sebagai manifesto politik pertama dalam Islam, dan menjadi embrio dari lahirnya demokrasi, terlebih demokrasi Pancasila.

Patut kita renungi bersama! Dari sekian butir Pancasila yang menjadi falsafah negara Indonesia, sebagaimana dikemukakan di atas, banyak kita jumpai relevansinya dengan prinsip syariat Islam dalam konteks ke-Indonesia-an yang multikultural. Itulah sebabnya Bhinneka Tunggal Ika yang dipopulerkan oleh Empu Tantular menjadi pasangan setia Pancasila dan diadopsi sebagai falsafah negara. Jadi, Ide-ide yang bersifat utopis sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh para pegiat khilafah pada hakikatnya telah membuat ke-Khilaf-an atas khilafah yang tidak mereka pahami.

Jika Anda penasaran dengan kegagalan mereka terhadap khilafah ini, silakan hadir dalam diskusi dan peluncuran buku "HTI: Gagal Paham Khilafah". [dutaislam.com/ ab]
Advertisement
edit post icon
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post

2 komentar

Ad prwakilan dr HT g tu? Biar berimbang.

Sistem pemerintahan yang lintas bangsa telah terjadi sejak masa lalu, dimulai dari kekaisaran romawi, persia, dan cina. Kemudian dilanjutkan oleh kekhalifahan Islam dan seterusnya sampai turki usmani. Bangsa Inggris pun pernah menjalankan pemerintahan lintas bangsa, oleh karena itu mengapa bahasa Inggris menjadi bahasa Internasional. Jadi pemerintahan yang melintasi bangsa telah menjadi hal yang jamak terjadi sedari dulu. Saat ini memang yang dominan adalah pemerintahan bangsa, tetapi kita sama-sama rasakan saat ini tidak ada negara yang mandiri 100%, semua terikat pada aturan-aturan Internasional. Bahkan utk urusan sepakbola pun pemerintah Indonesia tidak bisa apa-apa ketika FIFA sudah memutuskan sanksi bagi Indonesia, untuk urusan-urusan yg lebih besar Indonesia hampir dipastikan akan tunduk pada aturan PBB. Jadi sistem kekhalifahan (baca: kontrol lintas bangsa/negara) sebenarnya masih berjalan dalam beberapa aspek di dunia ini, walaupun pengendalinya bukan lagi umat Islam. Pengaruh kekhalifahan ini di Indonesia bisa menguat atau melemah tergantung seberapa kuat/lemah kondisi Indonesia.

POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
 

Ketik email Anda di bawah ini