Senin, 18 Juli 2016

NU-Muhamadiyah Jepara Halal Bihalal Bersama, Ini Hasilnya


DutaIslam.Com – Iklim politik Jepara yang kian memanas menjelang pendafataran calon Bupati dan Wakil Bupati pada awal Agustus mendatang membuat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Jepara bersikap. Kedua organisasi berbendera hijau tua itu memberikan empat rekomendasi.

Rekomendasi yang terangkum dalam komunike bersama gerakan moral tersebut disampaikan di depan ribuan kader dan pengurus organisasi hingga tingkat ranting, organisasi/badan otonom, Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda), tokoh agama dan masyarakat dalam acara halal bi halal NU dan Muhammadiyah di Pendapa Kabupaten Jepara, Minggu (17/7/2016). 

Rekomendasi itu didasari keyakinan kedua organisasi bahwa intrgritas politik harus dikedepankan sehingga menghasilkan produk politik yang sesuai dengan kehendak rakyat dan bepihak kepada kepentingan masyarakat. Sebab proses politik bukan hanya milik elit partai politik tapi milik rakyat.

“NU-Muhammadiyah meminta kepada KPU Jepara bekerjasama dengan penegak hukum (KPK, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) mengadakan rekam jejak Cabup dan Cawabup pada Pilkada 2017 mendatang,” kata Wakil Ketua PCNU Jepara Hisyam Zamroni, membacakan rekomendasi pada acara yang kali pertama sepanjang sejarah antara PCNU dan PD Muhammadiyah itu.

NU dan Muhammadiyah juga mensyaratkan tujuh kriteria Cabup dan Cawabup. Calon yang layak harus mempunyai sikap religious, amanah, jujur, berkarakter, berbudaya dan mempunyai intelektualitas yang mumpuni, dan kapabel untuk kemashlahatan umat. Untuk bisa memunculkan calon seperti itu, Diminta pula agar partai politik mengusung calon Cabup dan Cawabup yang sesuai dengan kondisi riil di Jepara.

Selanjutnya, NU dan Muhammadiyah akan turut mengawal semua tahapan dalam Pilkada. Hal yang sama juga diminta dilakukan oleh seluruh warga Jepara. Dalam memilih calon harus aktif dan selektif.

Ketua PD Muhammadiyah, KH Fachrurrazi menegaskan, perilaku dan kehidupan politik harus dipraktekkan dengan santun. Dalam kaitannya dengan kontestasi politik pada Pilbup mendatang, prtai politik harus menyiapkan kader yang terbaik. “Bagi yang sudah dicalonkan, untuk menarik para pemilih maka harus dilakukan secara elegan,” jelas Fachrurrazi.

Ia juga berpesan agar partai politik, ormas, dan LSM tidak berjalan di tempat. Semuanya harus bergerak untuk sama-sama membangun Jepara dan menyelesaikan sejumlah persoalan seperti penyakit masyarakat dan bidang pendidikan.

“Jika kita tidak turut bergerak, akan sulit hanya mengandalkan Pemkab Jepara,” tegasnya.
Fachrurrazi menceritakan jika halal bi halal perdana NU-Muhammadiyah tersebut dilandasi atas pemikiran dan tujuan yang sama. Yakni demi ketenteraman masyarakat dan demi Jepara yang lebih baik, aman dan sentosa. “Tiga malam kita (PCNU dan PD Muhammadiyah –red) duduk bersama hingga pukul 02.00 malam membahas soal Jepara sehingga menghasilkan komunike itu,” ungkapnya.

Ketua Tanfidziyah PCNU Jepara KH Hayatun Nufus Abdullah Hadziq (Gus Yatun) menyatakan jika NU dan Muhammadiyah mau tidaka mau harus menentukan nasib Jepara. Sebab tidak bisa nasib Jepara hanya disangga oleh Bupati Ahmad Marzuqi dan Wakil Bupati Jepara Subroto. “Kenyataannya selama lima tahun masih saja seperti ini,” kata Gus Yatun dalam Bahasa Jawa.

Gus Yatun juga banyak mengkritisi iklim politik yang memanas jelang Pilbup Jepara. Menurutnya, daripada membicarakan satu sama lain di belakang sehingga menjadi fitnah, lebih baik duduk dan membahas masalah bersama-sama. Jika ingin Jepara selamat dan maju syaratnya harus bersatu, damai dan rukun.

“Jika tidak, kepentingan umat terbengkalai. Kemunafikan terjadi jika meski terlihat duduk bersama tapi sebenarnya tercerai berai. Terlebih akan ada profokator yang mengambil kesempatan itu. Paling-paling juga ia meminta proyek,” tandasnya menyindir.

Sementara itu, Rais Syuriyah PCNU Jepara KH Ubaidillah Noor Umar (Mbah Ubed) menyampaikan NU dan Muhammadiyah sudah sepakat untuk bersama-sama membangun umat. Hal yang sama diharapkan dilakukan pemerintah.

“NU dan Muhammadiyah sudah sepakat. Jika Bupati tidak memberikan manfaat yang sama kepada masyarakat, awas saja. NU dan Muhammadiyah siap melakukan mosi tidak percaya,” tutur Mbah Ubed.

Kesepakatan dan kesepahaman antara PCNU dan PD Muhammadiyah Jepara tersebut selanjutnya akan disampaikan ke struktur kepengurusan yang lebih tinggi. Sehingga bisa dicontoh di semua tingkatan dan di semua daerah. 

Adapun rekomendasi yang ditandatangi oleh PCNU dan PD Muhammadiyah beserta organisasi/badan otonom masing-masing tersebut akan dilayangkan ke semua unsur yang terlibat dalam Pilkada serentak. [dutaislam.com/ ap]
Advertisement
edit post icon
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
 

Ketik email Anda di bawah ini