Rabu, 10 Februari 2016

Ini Kata Bupati Bangka Soal Pengusiran Ahmadiyah

---Korespondensi Rumadi (Komisioner KIP/GUSDURian Jakarta), sumber FB Rumadi Ahmad---

Karena terkait dengan kebijakan publik, saya ingin berbagi SMS-an saya dengan Bupati Bangka, Tarmizi yang beberapa hari lalu "berhasil" memaksa memaksa orang-orang Ahmadiyah pindah dari kampungnya, kalau tidak dikatakan mengusir. Komunikasi lewat SMS ini saya lakukan pada 6 Pebruari 2016 lalu. 
__________________________________________

SMS saya Rumadi (R):
"Pak Bupati, Anda pejabat negara. Tugas Anda melindungi segenap warga negara, tanpa syarat! Tindakan Anda mengusir warga Ahmadiyah adalah penghianatan terhadap konstitusi. Anda dibayar dengan pajak dari orang-orang yang Anda usir itu. Apalagi Anda bersekutu dengan HTI yang ideologinya jelas-jelas berlawanan dengan Pancasila. Anda jangan mengkhianati konstitusi dan Pancasila. Akidah bukan urusan Anda".

Tarmizi (T):
"Tidak ada yang mengusir. Itu bahasa media. Karena permintaan masyarakat banyak saya sebagai pelayan mengutamakan dialog untuk pindah baik-baik demi kerukunan dan ketentraman daerah saya. Mengenai HTI dll tidak ada urusan dengan saya. Apalagi bersekutu. Jangan emosi. Tenang-tenang saja, lihat masalah secara utuh, integral dan holistik. Bangka sudah aman tanpa Ahmadiyah. Karena agama-agama yang lain sudah rukun".

(R):
"Anda sebagai pejabat negara sudah tunduk pada kelompok intoleran, mengabaikan konstitusi. Menegakkan konstitusi memang berat. Butuh orang yang punya keteguhan. Sekali lagi, jangan khianati Pancasila dan konstitusi".

(T)
Saya sangat Pancasialis. Nilai dari SD sampai PT selalu 9. UUD 45 saya hapal. Semua butir-butir filosopi Pancasila sila yang 36 saya hapal. Dalam beragama akli sunnah. Saya sudah Spada, Sepala. Sepati. Di PNS sudah 30 tahun. Tidak siapapun yang bisa menekan saya. Kecuali pencipta saya."

(R)
Anda bisa berargumen macam-macam. Boleh saya Anda menempuh pendidikan ini dan itu. Tapi tindakan Anda mengusir WN dari tanahnya sendiri jelas tindakan inkonstitusional. Setiap warga negara apapun agama dan keyakinannya, berhak dan dilindungi hukum untuk memilih tempat tinggal di negeri ini. Mestinya Anda malu sudah makan pajak dari orang-orang yang Anda usir".

(T)
"Artinya tuduhan Anda salah alamat karena saya tidak mengusir dan mereka tidak bayar pajak ke saya. Yang patut dilindungi WNI yang taat hukum dan aturan serta adat dan tradisi".

(R)
"Memang tidak membayar pajak secara langsung ke Bupati. Tapi pajak yang digunakan untuk membayar gaji, fasilitas yang Anda nikmati berasal dari uang rakyat, termasuk org-orang Ahmadiyah yang Anda usir itu. Warga membayar pajak itu supaya mendapat perlindungan dari negara. Itulah filosofi bernegara. Berhati-hatilah...jangan mendholimi orang. Apalagi Anda menyakiti tanpa merasa bersalah".

(T)
Setelah saya cek tidak ada bayar pajak ke daerah. Kalau perlu minta perlindugnan jaga keamanan rakyat dan taat hukum dan adat di Bangka. Serta beribadah sesuai syariat kalau ngaku Islam. Kalo tidak, buat agama Ahmadi. Selesai kan.

(R)
"Ingat, Anda pejabat negara. Bukan pejabat agama! Anda juga bukan Tuhan. Tidak berhak menghakimi keyakinan manusia manusia. Itu urusan Allah, bukan urusan bupati. Anda harus tunduk pada hukum dan konstitusi. Bukan tunduk pada kelompok intoleran."

"Tidak bayar pajak ke daerah? Ini pernyataan aneh!"

Setelah itu, sang bupati tak lagi membalas. 

Silahkan Anda menilai. Saya tahu, cara berpikir spt Bupati Bangka ini menjangkiti banyak pejabat publik. Bagi saya ini persoalan fundamental dalam bernegara. [ab]
Advertisement
edit post icon
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
POSTING LAIN Next Post
JUDUL LAIN Previous Post
 

Ketik email Anda di bawah ini